Kamis, Januari 21, 2021

Pansus Hak Angket Temukan Empat Poin Terkait Kinerja KPK

Pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta Hancurkan Ekosistem Laut

Pembangunan reklamasi dan tanggul raksasa di Teluk Jakarta yang kini telah berlangsung dinilai akan memperburuk kondisi laut yang ada di utara Jakarta. Sebab, adanya...

Presiden Jokowi Bahas Kebangsaan dan Persatuan dengan PGI

Jakarta, 31/7 - Presiden Joko Widodo mengundang pengurus Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) ke Istana Merdeka, Jakarta,Senin membahas tentang kebangsaan dan persatuan negara. "PGI sangat...

Pengunduran Dirjen Pajak Sebagai Momentum Perbaikan

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi keputusan Sigit Pramudito untuk mengundurkan diri dari jabatan direktur jenderal pajak. Langkah ini merupakan sebuah praktik keutamaan...

Menkeu Jabarkan Tahapan Persiapan Pertukaran Informasi Pajak

Jakarta, 25/7 - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain...

Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar didampingi Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi dan Dossy Iskandar Pmendengarkan keterangan Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra dan Zain Badjeber saat Rapat Dengar Pendapat Umum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7). ANTARA FOTO/M Agung Rajas.

Jakarta, 21/8 – Panitia Khusus Hak Angket DPR terkait Tugas dan Wewenang KPK menemukan empat poin krusial mengenai kinerja lembaga pemberantasan korupsi tersebut tata kelola kelembagaan, sumber daya manusia, proses peradilan pidana dan tata kelola anggaran.

“Dalam tata kelola kelembagaan, sebagai lembaga yang khusus melakukan penindakan dan pencegahan tipikor, operasional penanganan perkara yang ditangani KPK lebih besar dari Kepolisian dan Kejaksaan namun uang negara yang mampu dikembalikan tidak begitu signifikan,” kata Wakil Ketua Pansus Angket Masinton Pasaribu di Jakarta, Senin.

Masinton menilai kinerja KPK dalam penanganan perkara korupsi masih jauh dari harapan karena terlalu mengandalkan teknologi penyadapan untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Hal itu, menurut dia, mengakibatkan banyak perkara besar dengan kerugian negara yang sangat besar tidak bisa ditangani KPK dengan cepat seperti kasus Pelindo II dan Bank Century.

“KPK lebih terlihat berjalan sendiri sehingga fungsi pokok dan utama sebagai triger mechanism terhadap penegak hukum lainnya tidak dilaksanakan secara maksimal dalam melakukan supervisi dan koordinasi seperti bertindak diluar kewenangannya. Misalnya kasus pengambilalihan peran LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dalam memberikan perlindungan saksi dan korban,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan terkait tata kelola SDM, ada empat pegawai KPK yang tidak dipensiunkan meskipun sudah capai batas usia pensium, dan itu melanggar PP Nomor 63 tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK.

Dia juga mengatakan ada 29 pegawai ataupun penyidik KPK yang diangkat sebagai pegawai tetap namun belum diberhentikan dan mendapat persetujuan tertulis dari instansi asalnya.

“Dalam hal ini, BPK mengeluarkan opini berkaitan dengan ketiadaan standar baik untuk pengadaan barang maupun kompetensi SDM KPK,” katanya.

Langgar pengelolaan Dalam konteks peradilan pidana, Masinton menjelaskan dalam melaksanakan tugasnya, KPK cenderung bertindak melanggar pengelolaan informasi yang berkaitan dengan kasus atau perkara yang ditanganinya.

Dia mencontohkan bocornya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang seharusnya dilindungi, tapi sering dibocorkan sehingga menimbulkan ekses terjadi peradilan opini terhadap nama-nama yang disebut.

“KPK juga bertindak diluar aturan KUHAP seperti orang yang diperiksa tidak boleh didampingi pengacara. Pelanggaran penyebutan orang-orang yang berperkara di KPK baik statusnya sebagai terperiksa, saksi, maupun yang sudah jadi tersangka, diumbar ke publik, ini bertentangan azas praduga tak bersalah,” katanya.

Anggota Komisi III DPR itu menjelaskan terkait anggaran KPK, berdasarkan temuan BPK ada beberapa hal yang tidak sesuai aturan perundang-undangan.

Selain itu, dia juga menjelaskan soal temuan pegawai KPK diberikan gaji ganda, pengadaan belanja barang, pembayaran perjalanan dinas, kegiatan perjalanan dinas, pembangunan gedung KPK, serta kepemilikan rumah aman yang tidak tercantum dalam UU.

(Sumber: Antara)

Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Towards Success: Re-evaluating Indonesia Ecological Development

Indonesia has long been an active participant of the environmental policy formation and promotion. Ever since 1970, as Dr Emil Salim appointed as the...

Apa Itu Teo Demokrasi dan Nasionalisme?

Apa itu Konsep Teo Demokrasi? Teo demokrasi terdiri dari gabungan kata yaitu teologi yang berarti agama dan demokrasi yang terdiri dari kata demos berarti rakyat dan...

Menilik Superioritas Ras dalam Film Imperium

Film Imperium yang ditulis dan disutradarai oleh Daniel Ragussis adalah sebuah film thriller yang menampilkan usaha seorang karakter utama yang mencoba untuk “masuk” ke...

Pandangan Mochtar Lubis Terhadap Kemunafikan Manusia Indonesia

Pernyataan Mochtar Lubis dalam naskah pidato Manusia Indonesia (kemudian diterbitkan menjadi buku) sampai sekarang pidato ini masih relevan untuk dibahas, baik kalangan awam maupun...

Revolusi Mental Saat Pandemi

Vaksin Sinovac memang belum banyak terbukti secara klinis efektifitas dan efek sampingnya. Tercatat baru dua negara yang telah melakukan uji klinis vaksin ini, yakni...

ARTIKEL TERPOPULER

Pandangan Mochtar Lubis Terhadap Kemunafikan Manusia Indonesia

Pernyataan Mochtar Lubis dalam naskah pidato Manusia Indonesia (kemudian diterbitkan menjadi buku) sampai sekarang pidato ini masih relevan untuk dibahas, baik kalangan awam maupun...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Bencana Alam: Paradigma Ekologi dan Aktivisme

Ekologi sebagai kajian ilmiah tentang hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup telah memberikan perspektif baru tentang sistem keterkaitan. Namun, sebagian besar pemerhati...

Bagaimana Masa Depan Islam Mazhab Ciputat?

Sejak tahun 80-an Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta dikenal "angker" oleh sebagian masyarakat, pasalnya mereka menduga IAIN Jakarta adalah sarangnya orang-orang Islam liberal,...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.