OUR NETWORK

Open Government Harus Miliki Tujuan Atasi Kebutuhan Rakyat

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Keuangan BAmbang S. Brojonegoro (kiri), Menko Perekonomian Darmin Nasution (kedua kiri), Gubernur BI Agus Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad (kanan) serta jajaran Kabinet Kerja bidang Ekonomi mengumumkan paket kebijakan untuk mengatasi pelemahan ekonomi global di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (9/9).
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Keuangan BAmbang S. Brojonegoro (kiri), Menko Perekonomian Darmin Nasution (kedua kiri), Gubernur BI Agus Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad (kanan) serta jajaran Kabinet Kerja bidang Ekonomi mengumumkan paket kebijakan untuk mengatasi pelemahan ekonomi global di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (9/9).

Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Sugeng Bahagijo, mengatakan sistem Open Government yang tengah diluncurkan pemerintah bekerja sama dengan masyarakat sipil merupakan salah satu langkah maju yang sangat strategis patut dijalankan.

“Sebab, hal ini merupakan salah satu metode upaya untuk mendekatkan anatara pemerintah dan rakyatnya. Melalui Open Government partisipasi publik diharapkan hadir bersamaan dengan jalannya pemerintahan saat ini ,” kata Sugeng kepada Geotimes di Jakarta.

Dia menjelaskan, melalui peluncuran program tersebut, perlu ada tujuan dan target jelas yang harus dicapai. Tidak hanya di Indonesia, hamper di seluruh Negara yang menjalankan program Open Government memiliki tiga aspek mendasar yang menjadi defisit dalam program tersebut.

“Pertama, adanya program Open Government capaian apa yang hendak diatasi. Kedua, apa yang bias didata. Ketiga, apa yang paling dirasakan warga.”

Dia mencontohkan, pada aspek yang paling dirasakan masyarakat, yang paling krusial harus segera ditangani oleh pemerintah adalah mengenai aspek di bidang pelayanan kesehatan. Itu seperti program layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan lainnya.

“Selama ini program layanan BPJS dan KIS belum menyentuhseluruh masyarakat. Dan masyarakat yang sudah menerima kartu BPJS maupun KIS dalam pelayanannya kerap dipersulit. Hal ini yang harus menjadi perhatian pemerintah agar masyarakat bias mendapat layanan kesehatan yang mudah dan mudah,” tuturnya.

Tak hanya itu, lanjut dia, pendataan juga demikian penting. Berapa jumlah masyarakat terutama kurang mampu yang belum menerima kartu layanan kesehatan seperti BPJS Kesehatan dan KIS. Lalu berapa yang sudah. Sebab, selama ini data di tiap instansi pemerintahan kerap berbeda-beda. Ini seharusnya perlu dicocokkan, sehingga program pemerintah di bidang kesehatan bias dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kemudian, mengenai aspek yang mesti diatasi oleh pemerintah adalah mengenai penegakan hukum. Selama pemerintahan Joko Widodo menjabat, yang terjadi justru sangat bertolak belakang. Keinginan masyarakat agar Presiden memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, yang terjadi justru Presiden seolah seperti melakukan pembiaran terhadap upaya pelemahan KPK oleh sejumlah kelompok.

Karena itu, kata Sugeng, diluncurkannya program Open Government ini, harus ada tujuan jelas yang pasti akan dicapai. Dan ini menjadi momentum pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya di sisa masa jabatannya. Diharapkan ke depan pemerintah bisa menjadikan hal-hal yang menjadi keinginan dan kebutuhan warga menjadi prioritas dalam kinerja pemerintah. [*]

Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.

TINGGALKAN KOMENTAR

Loading...

Hey there!

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…