Banner Uhamka
Jumat, September 18, 2020
Banner Uhamka

Nelayan Gugat Reklamasi Teluk Jakarta

Komisi X DPR Sepakat Perppu Perpajakan Dijadikan UU

Jakarta, 24/7 - Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dibawa ke...

Pemerintah Perlu Minta Maaf pada Warga Sumatera dan Kalimantan

Melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah menegaskan Indonesia tidak akan meminta maaf kepada dua negara terkena dampak bencana kabut asap, yaitu Singapura dan Malaysia....

DPD RI Sepakati Inisiasi Revisi UU Penanggulangan Bencana

Jakarta, 21/7 - DPD RI memutuskan menyetujui revisi UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai RUU usul inisiatif dari DPD RI dan...

Presiden Jokowi Undang Perwakilan Parpol Pendukung Bahas Perppu

Jakarta, 14/7 - Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah perwakilan partai politik pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan Jakarta Senin sore begitu tiba dari acara...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Ilustrasi. Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Tolak Reklamasi melakukan aksi unjukrasa. ANTARA FOTO
Ilustrasi. Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Tolak Reklamasi melakukan aksi unjukrasa. ANTARA FOTO

Nelayan Jakarta yang tergabung dalam Kesatauan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur. Tujuannya menggugat Surat Keputusan Tata Usaha Negara Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 tahun 2014 tentang Izin Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Marthin Hadiwinata dari Divisi Advokasi Hukum dan Kebijakan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan mengatakan, keputusan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah melanggar hak-hak nelayan kecil tradisional dan pelestarian lingkungan hidup pesisir Teluk Jakarta. Penerbitan SK telah melanggar prosedur hukum karena tak melalui sosialisasi kepada warga.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil mengisyaratkan adanya proses partisipasi, keterbukaan, perlindungan lingkungan hidup, dan perlindungan nelayan kecil.

“Ketidaklayakan lingkungan proyek reklamasi sebenarnya sudah ditegaskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan diterbitkannya Keputusan Menteri (Kepmen) Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa proyek reklamasi tidak layak. Akan tetapi Kepmen dicabut melalui proses peradilan karena bertentangan dengan prosedur hukum administrasi,” kata Marthin ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (16/9).

Menurut Marthin, pembangunan reklamasi Teluk Jakarta membutuhkan sekitar 330 juta ton pasir untuk 5.150 hektare. Bayangkan dengan banyaknya pasir tersebut, berapa pulau yang akan tenggelam dan berdampak pada alam dan lingkungan sekitar. Tak hanya itu, ada pengakuan nelayan yang melihat kapal penyedot pasir di Kepulauan Seribu.

Ketua KNTI Jakarta Muhammad Taher mengatakan, selama Pulau G dibangun, nelayan tradisional di pesisir Jakarta sulit menangkap ikan di Teluk Jakarta. Pasalnya, area tangkapan dulu laut kini sudah dangkal karena pembuatan pulau itu. Padahal, ada 16 ribu nelayan di Jakarta dan pesisir utara Jawa Barat dan Banten yang bertumpu pada tangkapan ikan di Teluk Jakarta.

Lokasi Pulau G terletak di sebelah utara Mal Green Bay Pluit, Jakarta Utara. Pulau itu, menurut Taher, direklamasi menggunakan pasir di kawasan pesisir Banten dan Kepulauan Seribu. Tak hanya itu, sejak reklamasi pendapatan nelayan tradisional sekitar Rp 30 ribu perhari. Sementara ongkos melaut bisa mencapai Rp 300 ribu.

Sementara itu, Gubernur Jakarta Ahok mengatakan lebih baik digugat daripada berdebat di forum diskusi atau media massa. Masing-masing mempunyai argumentasi dan bisa dibuktikan semua di pengadilan. “Ini zaman demokrasi, jutru makin digugat makin bagus dan makin jelas. Kalau tidak ada gugatan malah terlalu liar,” kata Ahok.

Seperti diketahui, pendaftaran gugatan terhadap reklamasi Teluk Jakarta ini merupakan kali kedua. Sebelumnya, pada awal 2015, Jakarta Monitoring Network juga mendaftarkan gugatan serupa. Namun, dalam perjalanannya gugatan itu tak berlanjut.[*]

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Kita Lengah Karena Syariatisasi Ternyata Masih Berjalan

Kebijakan Bupati Gowa yang akan memecat ASN (Aparatus Sipil Negara) yang bekerja di lingkungannya yang buta aksara al-Qur’an membuat kita sadar jika syariatisasi di...

Sepak Bola, Cara Gus Dur Menyederhanakan Politik

Tahun 1998 adalah masa pertama penulis mulai gemar menonton sepak bola. Kala itu, bersamaan dengan momentum Piala Dunia (World Cup) di Prancis. Ketika opening...

Pers Masa Pergerakan: Sinar Djawa dan Sinar Hindia

Surat kabar Bumiputera pertama adalah Soenda Berita yang didirikan oleh R.M Tirtoadisuryo tahun 1903. Namun, surat kabar ini tak bertahan lama. Pada 1905-1906, Soenda...

Hukum Adat, Kewajiban atau Hak?

Mengenai definisi hukum adat dan proporsi hak dan kewajiban dalam hukum adat, Daud Ali dalam Buku Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum...

Tulisan Muhidin M Dahlan Soal Minang itu Tidak Lucu Sama Sekali

Sejak kanak-kanak sampai menjelang dewasa, saya sangat dekat dengan nenek. Sementara ibu dan bapak yang bekerja sebagi pegawai negeri sudah berangkat kerja setiap pagi....

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.