Minggu, Februari 28, 2021

Menteri Wiranto: Pembubaran Ormas Libatkan DPR

Presiden Harus Segera Mengesahkan RUU Perlindungan Nelayan

Berbagai kalangan lintas profesi mendesak Presiden Joko Widodo untuk membahas dan memastikan pengesahan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagai...

Trans Pacific Partnership Gugurkan Nawa Cita Jokowi

Melalui kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu, Indonesia diajak bergabung dalam kesepakatan ekonomi yang digagas negeri paman sam tersebut, yaitu...

Israel Bongkar Detektor Logam di Masjid Al-Aqsa

Jerusalem, 25/7 - Israel memutuskan pada Selasa untuk membongkar pelacak logam yang terpasang di pintu masuk kawasan tempat suci, di Kota Tua Jerusalem, dan...

Pengelolaan APBN 2015 Dinilai Tak Memuaskan

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 tidak memuaskan. Pasalnya, ada sejumlah catatan buruk...

Menko Polhukam Wiranto konferensi pers Perppu 2/2017. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/kye/17.

Jakarta, 17/7 – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan pemerintah akan melibatkan DPR dalam proses pembubaran organisasi masyarakat (ormas) yang bertentangan dengan Pancasila.

“Nanti, para pimpinan lembaga terkait dengan perizinan ormas, punya payung hukum untuk menyelidiki dan meneliti ormas mana yang kira-kira sudah mulai membahayakan keselamatan nasional dengan ideologi-ideologinya,” ujar Menteri Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin.

“DPR, nanti meneliti lagi, beri persetujuan atau tidak. Setelah setuju pun, ada proses meneliti lagi terhadap ormas mana yang kira-kira tidak ‘beres’. Kalau tidak setuju ada proses lagi,” katanya.

Mantan Panglima TNI itu mengklaim proses pencabutan Surat Keputusan Badan Hukum bagi ormas yang terbukti menyebarkan ideologi bertentangan dengan Pancasila, akan dilakukan secara demokratis. “Kalau masih ada yang tidak setuju, boleh nanti mengajukan apakah lewat PTUN, atau ke MK.”

Terkait dengan itu, Wiranto juga membantah bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017, perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), akan memberi ruang bagi pemerintah untuk sewenang-wenang melakukan pembubaran ormas.

“Sangat heran kalau ada yang bilang pemerintahan Jokowi-JK sangat tidak demokratis. Menko Polhukam sewenang-wenang, kemudian teriak pemerintah seperti Orde Baru. Saya kan pernah di Orde Baru juga, jadi saya tahu perppu ini lebih demokratis,” tuturnya.

Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017, perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 ini dinilai tidak lagi memadai dalam mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Alasan dikeluarkannya perppu tersebut juga karena tidak adanya asas hukum “contrario actus” dalam Undang-Undang Ormas, yang mana kementerian pemberi izin ormas (Kemenkumham), kemudian juga memiliki kewenangan untuk mencabut atau membatalkannya.

Selain itu, dalam UU Ormas pengertian ajaran dan tindakan bertentangan Pancasila dirumuskan secara sempit dan terbatas pada atheisme, komunisme, marxisme dan Leninisme. Padahal sejarah di Indonesia membuktikan ajaran-ajaran lain juga bisa menggantikan atau bertentangan dengan Pancasila.

Oleh karena itu, pemerintah kemudian menerbitkan Perppu Ormas.

(Sumber: Antara)

Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Jurnalisme Copy-Paste

Jurnalisme copy-paste adalah pekerjaan mengumpulkan, mencari dan menulis berita dengan menggunakan teknik salin menyalin saja. Seperti ambil berita di media lain atau dapat dari...

Robert Morey dan Orientalisme yang Melapuk

Orientalisme adalah satu diskursus ketimuran, yang bercokol pada kajian-kajian Barat dalam menginterpretasikan khazanah Timur—khususnya Islam. Pada kajian ini Islam dipandangan dalam objektifikasi Barat, namun...

Generasi Muda di Antara Agama dan Budaya

Oleh: Bernadien Pramudita Tantya K, SMA Santa Ursula Jakarta Esai favorit lomba: Mengenal Indonesia, Mengenal Diri Kita Indonesia adalah negara yang kaya akan bahasa, budaya,...

Antara Kecerdasan Buatan, Politik, dan Teknokrasi

Di masa lalu, politik dan teologi memiliki keterkaitan erat. Para pemimpin politik sering mengklaim bahwa politik juga merupakan bentuk lain dari ketaatan kepada Tuhan;...

Perempuan dalam Isi Kepala Mo Yan

Tubuh perempuan adalah pemanis bagi dunia fiksi. Kadang diperlakukan bermoral, kadang sebaliknya, tanpa moral. Naluri bebas dari perempuan yang manusiawi, memendam dengki dan membunuh...

ARTIKEL TERPOPULER

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Perempuan dalam Isi Kepala Mo Yan

Tubuh perempuan adalah pemanis bagi dunia fiksi. Kadang diperlakukan bermoral, kadang sebaliknya, tanpa moral. Naluri bebas dari perempuan yang manusiawi, memendam dengki dan membunuh...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Kenapa Saya Mengkritik Mas Anies?

Dua hari yang lalu saya mengkritik Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan melalui unggahan akun Instagram. Soalnya Mas Anies melempar kesalahan pada curah hujan dan...

Antara Kecerdasan Buatan, Politik, dan Teknokrasi

Di masa lalu, politik dan teologi memiliki keterkaitan erat. Para pemimpin politik sering mengklaim bahwa politik juga merupakan bentuk lain dari ketaatan kepada Tuhan;...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.