Kamis, November 26, 2020

Menteri Wiranto: Pembubaran Ormas Libatkan DPR

Khofifah Siap Ijin ke Presiden Jokowi Soal Pilkada Jatim

Surabaya, 15/8 - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa siap menghadap Presiden Joko Widodo untuk meminta izin mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur...

Kecurangan Pilkada Serentak Diprediksi Meningkat

Indonesian Corruption Watch menilai potensi terjadinya pelanggaran dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah serentak akan meningkat. Pasalnya, terdapat regulasi baru dalam proses pilkada tahun ini,...

Putusan MK Bisa Hambat Penegakan Hukum

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan uji materi Pasal 245 ayat 1 Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Bahwa pemeriksaan anggota Dewan oleh penegak...

Program Jaminan Kesehatan Bermasalah pada Data Peserta

Petugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberikan pelayanan kepada peserta BPJS di Kupang, NTT, Kamis (14/1). ANTARA FOTO/Kornelis Kaha. Direktur MediaLink Mujtaba Hamdi mengatakan,...

Menko Polhukam Wiranto konferensi pers Perppu 2/2017. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/kye/17.

Jakarta, 17/7 – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan pemerintah akan melibatkan DPR dalam proses pembubaran organisasi masyarakat (ormas) yang bertentangan dengan Pancasila.

“Nanti, para pimpinan lembaga terkait dengan perizinan ormas, punya payung hukum untuk menyelidiki dan meneliti ormas mana yang kira-kira sudah mulai membahayakan keselamatan nasional dengan ideologi-ideologinya,” ujar Menteri Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin.

“DPR, nanti meneliti lagi, beri persetujuan atau tidak. Setelah setuju pun, ada proses meneliti lagi terhadap ormas mana yang kira-kira tidak ‘beres’. Kalau tidak setuju ada proses lagi,” katanya.

Mantan Panglima TNI itu mengklaim proses pencabutan Surat Keputusan Badan Hukum bagi ormas yang terbukti menyebarkan ideologi bertentangan dengan Pancasila, akan dilakukan secara demokratis. “Kalau masih ada yang tidak setuju, boleh nanti mengajukan apakah lewat PTUN, atau ke MK.”

Terkait dengan itu, Wiranto juga membantah bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017, perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), akan memberi ruang bagi pemerintah untuk sewenang-wenang melakukan pembubaran ormas.

“Sangat heran kalau ada yang bilang pemerintahan Jokowi-JK sangat tidak demokratis. Menko Polhukam sewenang-wenang, kemudian teriak pemerintah seperti Orde Baru. Saya kan pernah di Orde Baru juga, jadi saya tahu perppu ini lebih demokratis,” tuturnya.

Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017, perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 ini dinilai tidak lagi memadai dalam mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Alasan dikeluarkannya perppu tersebut juga karena tidak adanya asas hukum “contrario actus” dalam Undang-Undang Ormas, yang mana kementerian pemberi izin ormas (Kemenkumham), kemudian juga memiliki kewenangan untuk mencabut atau membatalkannya.

Selain itu, dalam UU Ormas pengertian ajaran dan tindakan bertentangan Pancasila dirumuskan secara sempit dan terbatas pada atheisme, komunisme, marxisme dan Leninisme. Padahal sejarah di Indonesia membuktikan ajaran-ajaran lain juga bisa menggantikan atau bertentangan dengan Pancasila.

Oleh karena itu, pemerintah kemudian menerbitkan Perppu Ormas.

(Sumber: Antara)

Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Diego Maradona Abadi, Karena Karya Seni Tak Pernah Mati

Satu kata dalam bahasa Indonesia yang paling menyebalkan buat saya adalah “andai”. Ia hadir dengan dua konsekuensi: (1) memberikan harapan, sekaligus (2) penegasan bahwa...

Fenomena Pernikahan Dini di Tengah Pandemi

Maraknya pernikahan dini menjadi fenomena baru di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, teradapat sebanyak 34.000 permohonan dispensasi perkawinan yang...

Tips Menjaga Kesehatan Saat Tidak WFH di Saat Pandemi COVID-19

Beberapa kantor di Indonesia sudah menerapkan sistem kerja work from home, di mana karyawan bekerja di rumah tanpa perlu ke kantor. Namun, tidak sedikit...

Dampak Video Asusila yang Beredar bagi Remaja

Peristiwa penyebaran video asusila di media sosial masih seringkali terjadi, pemeran dalam video tersebut tidak hanya orang dewasa saja bahkan dikalangan remaja juga banyak...

How Democracies Die, Sebuah Telaah Akademis

Buku How Democracies Die? terbitan 2018 ini, mendadak menjadi perbincangan setelah Anies Baswedan mengunggah sebuah foto di Twitter dan Facebook sembari membaca buku tersebut. Bagi saya,...

ARTIKEL TERPOPULER

Hari Guru Nasional dan Perhatian Pemerintah

Masyarakat Indonesia sedang merayakan hari guru nasional 2019 yang jatuh tepat pada hari senin, tanggal 25 November 2019. Banyak cara untuk merayakan hari guru...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Luasnya Kekuasaan Eksekutif Menurut Undang-Undang

Proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam...

Nyesal, Makan Sop Kambing di Rumah Habib

Hadist-hadist yang mengistimewakan habaib atau dzuriyat (keturunan Nabi Muhammad) itu diyakini kebenarannya oleh sebagian umat Islam. Sebagian orang NU percaya tanpa reserve terhadap hadist...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.