Selasa, Desember 1, 2020

Menteri Susi Minta Perpres Perikanan Tangkap Tak Diubah

Pengelolaan APBN 2015 Dinilai Tak Memuaskan

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 tidak memuaskan. Pasalnya, ada sejumlah catatan buruk...

Presiden Jokowi Tekankan Pentingnya Diferensiasi Kota

Malang, 20/7 - Presiden Joko Widodo mengatakan setiap kota di Tanah Air harus memiliki perbedaan yang menjadi ciri khas dan kekuatannya. "Deferensiasi kota, ini juga...

Ahok Kembali Mangkir di Persidangan Buni Yani

Bandung, 15/8 - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali urung hadir dalam sidang kesembilan kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi...

Pengamat: Pidato Grace Menjadi Cambuk Partai Lain untuk Berbenah Diri

Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, berpendapat seharusnya Pidato Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, menjadi cambuk bagi semua partai...

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan program kerja saat Rapat Kerja dengan Komisi IV di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/7). ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/pras/17

Jakarta, 14/8 – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan Peraturan Presiden No 44 Tahun 2016 terkait dengan sektor perikanan tangkap nasional jangan sampai direvisi karena hal itu terkait dengan kedaulatan nasional.

“Jangan sampai Perpres itu direvisi. Karena banyak extra ordinary people (orang penting) yang mau merevisi,” kata Susi Pudjiastuti dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

Sebagaimana diketahui, setelah gigih melakukan pemberantasan pencurian ikan secara ilegal, Menteri Susi mendapat dukungan Presiden Joko Widodo untuk melarang asing masuk ke sektor perikanan tangkap.

Dukungan itu diwujudkan melalui Perpres No 44/2016 yang memastikan 100 persen asing hanya untuk pengolahan, sedangkan penangkapan ikan 100 persen untuk nelayan Indonesia.

Menteri Susi juga menilai bahwa kedaulatan di bidang pangan dan ekonomi menjadi kebutuhan wajib setiap negara saat ini.

Terlebih, lanjutnya, Asia Tenggara dan beberapa negara di dunia sedang bersaing dalam hal ekonomi dan pangan.

Sebelumnya, Menteri Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa Laut Natuna merupakan titik penting kedaulatan Republik Indonesia sehingga penting untuk menggencarkan pengembangan sektor kelautan dan perikanan di kawasan itu.

“Natuna merupakan titik penting kedaulatan Indonesia di laut. Kemenangan kita di Natuna adalah penting bagi semangat persatuan dan pertahanan untuk menjaga kedaulatan Indonesia di titik utama,” kata Menteri Susi.

Untuk itu, pihaknya juga mengungkapkan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna yang sudah hampir rampung.

Menteri Susi memaparkan beberapa fasilitas yang perlu ditambahkan dalam SKPT Natuna itu antara lain jumlah mesin es yang dinilai masih kurang.

Oleh karena itu, Menteri Kelautan dan Perikanan juga berharap pada Oktober atau November mendatang, SKPT Natuna sudah bisa diresmikan.

Menteri Susi juga menyampaikan harapannya agar pembangunan SKPT dapat menghidupkan geliat ekonomi masyarakat sekitar Natuna.

Tidak hanya Natuna, pemerintah juga akan menggeliatkan pembangunan SKPT di beberapa titik pulau terluar lainnya seperti Tahuna, Saumlaki, dan Merauke.

“Saumlaki kita baru mulai tahun depan. Ada lagi Merauke. Kita akan tambah setiap tahun,” tutur Susi Pudjiastuti.

(Sumber: Antara)

Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Pay It Forward Merespon Dampak Pandemi Covid-19

Sinopsis Film Pay It Forward Pay It Forward merupakan sebuah film asal Amerika Serikat yang sarat pesan moral. Film ini dirilis pada tahun 2000, yang...

Senyum Ekonomi di Tengah Pandemi

Pandemi tak selamanya menyuguhkan berita sedih. Setidaknya, itulah yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berita apa itu? Sri Mulyani, menyatakan, kondisi ekonomi Indonesia tidak terlalu...

Dubes Wahid dan Jejak Praktek Oksidentalisme Diplomat Indonesia

Pada 5 Oktober 2000 di Canberra dalam forum Australian Political Science Association, pakar teori HI terkemuka Inggris, Prof. Steve Smith berpidato dengan judul, “The...

Gejala ‌Depresi‌ ‌Selama‌ ‌Pandemi‌ ‌Hingga‌ ‌Risiko‌ Bunuh Diri

Kesehatan mental seringkali diabaikan dan tidak menjadi prioritas utama seseorang dalam memperhatikan hal yang di rasakannya. sementara, pada kenyataannya kesehatan mental sangat mempengaruhi banyak...

Eksistensi dari Makna Ujaran Bahasa Gaul di Media Sosial

Bahasa Gaul kini menjadi tren anak muda dalam melakukan interaksi sosial di media sosialnya baik Instagram, facebook, whats app, twitter, line, game online dan...

ARTIKEL TERPOPULER

Luasnya Kekuasaan Eksekutif Menurut Undang-Undang

Proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.