Sabtu, Desember 5, 2020

Menteri Natsir Jelaskan Tujuan dan Cara Merger Kampus Swasta

Kementan Klaim Kesejahteraan Petani Kian Membaik

Jakarta, 16/8 - Kementerian Pertanian mengklaim kesejahteraan petani terus membaik yang hal itu terlihat dari upah buruh tani yang mengalami peningkatan. Plt. Kepala Biro Humas...

Bos First Travel Lupa Soal Aliran Dana Uang Jamaah

Jakarta, 15/8 (Antara) - Pasangan suami istri tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana pembayaran puluhan ribu calon jamaah umrah, Andika Surachman dan Anniesa...

Jokowi Ajak Keluarga ke Jerman dan Turki Dibiayai Negara?

Presiden Jokowi diketahui mengajak keluarga besarnya ikut dalam kunjungannya ke Turki dan Jerman pekan ini. Tidak hanya sang istri, Iriana, Jokowi juga membawa Gibran...

Izin Investasi di BKPM, Pengawasannya di Kementerian

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan setiap investor yang telah mendapatkan izin tidak mendapatkan pengawasan langsung dari lembaganya. Sebab, soal pengawasan izin secara teknis...

Menkominfo Rudiantara (kiri), Menristek Muhammad Nasir (tengah) dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (kanan) mengikuti acara deklarasi antiradikalisme yang diselenggarakan di Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/7). ANTARA FOTO/Agus Bebeng

Jakarta, 17/7 – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Natsir menegaskan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) harus segera melakukan merger agar efisien dan mampu meningkatkan kualitas mutu pendidikanya.

“Karena jumlah perguruan tinggi di Indonesia begitu besar, maka perlu direvitalisasi. Dengan cara apa? Salah satunya merger,” kata Mohamad Natsir si Jakarta, Senin, usai mendampingi Wapres M Jusuf Kalla membuka Munas ke IV Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia.

Sebelumnya dalam pidatonya, Wapres M Jusuf Kalla juga telah mengusulkan adanya merger bagi PTS yang ada di Indonesia.

Lebih lanjut Mohamad Natsir menjelaskan perlunya penguatan perguruan tinggi dengan manajemen yang lebih ramping, program studi yang lebih besar dan cakupan mahasiswa yang lebih banyak. Saat ini, karena jumlah perguruan tinggi sangat besar sedangkan jumlah mahasiswa kecil, mengakibatkan biaya pengelolaannya menjadi cukup mahal, katanya menambahkan.

Mohamad Natsir mengusulkan ada tiga tahapan agar PT bisa merger. Pertama, diutamakan terlebih dahulu bagi PT atau yayasan yang memiliki berbagai perguruan tinggi di berbagai daerah. “Ini dulu sebab akan lebih mudah karena satu yayasan,” kata Mohammad Natsir.

Kedua, yayasan yang mempunyai kesamaan visi antara yayasan satu dengan yang lainnya.

Ketiga, yang mungkin terjadi adalah antara perguruan tinggi besar dan kecil supaya terjadi penguatan, jumlah mahasiswa makin banyak, kualitas pendidikan makin baik, dan dosennya makin banyak juga.

“Kami keluarkan peraturan, dulu aturannya yang tinggi-tinggi saja akreditasinya. Padahal justru yang menjadi masalah itu yang di perguruan tinggi kecil yang akreditasinya C, ini yang perlu kita merger dulu,” kata Mohamad Natsir.

Natsir menegaskan usulan yang disampaikannya sejauh ini tidak ada penolakan. Yang terjadi, tambahnya, justru sangat besar peluangnya, dan responsnya sangat positif.

“Mereka (PTS) sangat menerima, meskipun kami tidak memaksakan. Saya arahkan ke sana,” kata Mohammad Natsir. “Yang lebih menggembirakan, PT besar menerima dan maunya ke arah merger itu sehingga asetnya makin banyak, nilainya makin besar, dan sebagainya.”

Saat ini jumlah PTS dan PTN di Indonesia ada 4.529 buah. Dari jumlah itu, yang memiliki akreditasi A hanya 50 PT (PTN dan PTS).

Mohamad Natsir menjelaskan saat dirinya menjabat sebagai menteri baru ada 16 yang akreditasi A. “Apa yang masalah. Tidak adanya pembinaan, karena itu saya lakukan pembinaan. Tahun 2015 meningkat menjadi sekitar 26 PT, tapi nggak ini masih kurang,” katanya.

“Target saya ke depan bisa mencapai 75 atau 80 PT dengan akreditasi A.”

(Sumber: Antara)

Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Nasib Petani Sawit Kalau Premium Dihapus

What? Chaos macam apa lagi ini? Itu pikiran saya saat beberapa bulan lalu terdengar kabar dari radio bahwa ada rencana pemerintah untuk menghapus bahan bakar...

Islam Kosmopolitan

Diskursus tentang keislaman tidak akan pernah berhenti untuk dikaji dan habis untuk digali. Kendati demikian, bukan berarti tidak ada titik terang. Justru, keterkaitan Islam...

Kerusakan Lingkungan Kita yang Mencemaskan

Menurut data dari BPS, pada tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 146.858.759 unit, jumlah tersebut meliputi mobil pribadi, mobil barang, bis dan...

Pilkada yang Demokratis

Tidak terasa pergelaran pemilihan kepada daerah yang akan dilaksankan pada 9 Desember mendatang sebentar lagi akan dijalankan. Pilkada serentak dilaksanakan di 270 daerah di...

DPRD DKI; Kembalilah Menjadi Wakil Rakyat!

Saya terhenyak ketika mendapat informasi perihal naiknya pendapatan langsung dan tidak langsung anggota DPRD DKI Jakarta tahun anggaran 2021. Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Tahunan...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Yesus, Tuhan Kaum Muslim Juga? [Refleksi Natal dari Seorang Mukmin]

Setiap menjelang perayaan Natal, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang boleh tidaknya kaum Muslim mengucapkan selamat Natal menjadi perbincangan. Baru-baru ini MUI kembali menambah...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Format Baru Kepemimpinan di Era Disrupsi

Baru-baru ini bangsa Indonesia diisukan dengan adanya penambahan masa jabatan kepemimpinan presiden hingga tiga periode, ataupun ada yang mengusulkan pemilihan presiden dilakukan secara demokratis...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.