Jumat, Januari 15, 2021

Masyarakat Nilai DPR Lembaga Paling Korup di Indonesia

Presiden Jokowi Klaim Penduduk Miskin Indonesia Berkurang

Jakarta, 16/8 (Antara) - Presiden Joko Widodo mengatakan jumlah penduduk miskin periode Maret 2017 mengalami penurunan menjadi 27,77 juta orang dari periode Maret 2015...

Nota Keberatan Miryam Ditolak Majelis Hakim

Jakarta, 7/8 - Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menolak nota keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh anggota DPR dari fraksi Partai Hanura Miryam...

Presiden Jokowi Minta Sosialisasi Bela Negara Dilakukan Secara Kekinian

Jakarta, 26/7 - Presiden Joko Widodo meminta Kemenko Polhukam dan jajarannya segera menyosialisasikan bela negara yang bersifat kekinian dengan memanfaatkan peringatan HUT Ke-72 Kemerdekaaan...

Pembentukkan Tim Independen untuk Usut Kasus Novel Dianggap Tak Relevan

Jakarta, 16/8 (Antara) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Sitomorang menilai pembentukan tim independen untuk mengusut pelaku penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan...
Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.

Dewan Perwakilan Rakyat saat Rapat Paripurna RUU APBN 2014 dan Pertanggungjawaban APBN 2012 di DPR tanggal 20 Agustus 2013. /ANTARA FOTO

Direktur Kampanye Change.org Arief Aziez mengungkapkan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga yang kerap bermasalah dengan korupsi. Hal tersebut terungkap berdasarkan penelitian yang dilakukan pihaknya bekerjasama dengan Public Virtue Institute. DPR berada di peringkat teratas dengan angka 49%.

“Itu artinya DPR merupakan lembaga negara yang paling korup di Indonesia. Diikuti dengan DPRD dan DPD sebanyak 14%. Lalu pemerintah daerah dan kepalanya, baik di tingkat provinsi, kota maupun kabupaten,”  ungkap Arief berdasarkan keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (10/12).

Dia menjelaskan, penelitian ini digelar dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Selain itu, tujuan lainnya adalah mengetahui seberapa besar persoalan korupsi di Indonesia. Lalu apakah korupsi benar adanya menjadi permasalahan utama atau tidak.

Dan ternyata hasilnya memang demikian, korupsi menjadi permasalahan utama di Indonesia. Berdasarkan polling yang dilakukan, sebanyak 94% masyarakat menyatakan korupsi adalah masalah utama. Hanya 0,28% yang menganggap korupsi bukan menjadi permasalahan.

“Isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu isu yang paling ramai dan menjadi perhatian di situs Change.org sejak platform ini aktif di Indonesia pada 2012. Itu mulai dari kasus Cicak vs Buaya hingga kasus yang paling baru, yaitu ‘Papa Minta Saham’ atau kasus Setya Novanto yang diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla,” tutur Arief.

Menurut Arief, besarnya perhatian yang dicurahkan pada persoalan korupsi menunjukkan sangat jelas bahwa masyarakat kini semakin peduli dengan pemberantasan tindak kejahatan korupsi. Karena itu, dari hasil penelitian ini, seharusnya menjadi tantangan bagi penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang semakin marak. Masyarakat kini mengharapkan solusi mengenai pemberantasan korupsi.

Adapun lembaga penegak hukum yang konsisten memberantas tindak pidana korupsi sejauh ini adalah masih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai paling kredibel dengan nilai 7,7 dari 10. Sementara itu, Kejaksaan hanya mendapat nilai 4,8 dan Kepolisian 4,2. Hasil ini menjelaskan bahwa masyarakat percaya pada KPK. Karena itu, tidak relevan jika pemerintah dan DPR memangkas kewenangan KPK. KPK tak bisa hanya melakukan pencegahan, namun harus juga meliputi penindakan seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penangkapan.

Selain itu, lanjut Arief, masyarakat juga menyoroti persoalan upaya kriminalisasi dari berbagai pihak untuk persoalan korupsi. Melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) para pegiat anti-korupsi kerap menjadi korban kriminalisasi tersebut. Upaya kriminalisasi ini begitu mengkhawatirkan masyarakat apabila ingin bersuara melawan para koruptor. Dan hal tersebut tentu menjadi hambatan terbesar dari pemberantasan korupsi.

“Saat ditanya apa yang dikhawatirkan dalam mengkritik pejabat atau perusahaan koruptif, sebagian besar responden sebanyak 75,2% khawatir akan dikriminalisasi, 62% khawatir atas intimidasi fisik dan teror, dan 20% khawatir atas intimidasi lewat media sosial,” kata Arief.

“Netizen juga melihat bahwa peningkatan hukuman bagi para koruptor adalah sebagai suatu yang sangat penting dilakukan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.”

Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Menilik Proses Pembentukan Hukum Adat

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dikaruniai Tuhan Yang Maha Kuasa kekayaan yang begitu melimpah di segala bidang. Segala jenis tumbuhan maupun binatang...

Milenial Menjawab Tantangan Wajah Baru Jatim

Tahun berganti arah berubah harapan baru muncul. Awal tahun masehi ke-2021 terlihat penuh tantangan berkelanjutan bagi Jawa Timur setelah setahun penuh berhadapan dengan Covid-19...

Menghidupkan Kembali Pak AR Fachruddin

Buku Pak AR dan jejak-jejak bijaknya merupakan buku biografi yang ditulis oleh Haidar Musyafa. Buku ini dicetak pertama kali pada bulan April 2020 dengan...

Menata Kinerja Buzzer yang Produktif

  Buzzer selalu hadir membingkai perdebatan carut-marut di ruang media sosial atau paltform digital lainnya. Seperti di twitter, facebook, instagram, dan media lainnya. Buzzer memiliki...

Lika-Liku Ganja Medis di Indonesia

Setiap manusia berhak sehat dan setiap yang tidak sehat berhak dapat pengobatan. Alam semesta telah menyediakan segala jenis obat untuk banyaknya penyakit di dunia...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Narkoba Menghantui Generasi Muda

Narkoba telah merajalela di Indonesia .Hampir semua kalangan masyarakat positif menggunakan Narkoba. Bahkan lebih parahnya lagi adalah narkoba juga telah merasuki para penegak hukum...

PKI, Jokowi, dan Tertusuknya Syekh Jaber

Syekh Ali Jaber ditusuk AA, Ahad malam (13/9/2000) di Lampung. Siapa AA? Narasi di medsos pun gonjang-ganjing. Konon, AA adalah kader PKI. Partai yang berusaha...

Bagaimana Menjadi Muslim Moderat

Pada tahun 2017 saya pernah mengikuti Halaqah Ulama ASEAN yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Kampanye yang digaungkan Kemenag masih seputar moderasi beragama. Dalam sebuah diskusi...

Our World After The Pandemic: The Threat of Violent Ekstremism and Terrorism, The Political Context

Pandemic C-19: Disruptions Personal and public health with rapid spread of the pandemic globally, more than 90 millions infected and almost two million death...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.