Kamis, Desember 3, 2020

Mantan Jenderal: Reformasi TNI Kebablasan

Masyarakat Nilai DPR Lembaga Paling Korup di Indonesia

Direktur Kampanye Change.org Arief Aziez mengungkapkan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga yang kerap bermasalah dengan korupsi. Hal tersebut terungkap berdasarkan penelitian yang dilakukan pihaknya...

Andi Narogong Sebut Pihak-Pihak Penerima Untung Proyek e-KTP

Jakarta, 14/8 - Dakwaan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong mengungkapkan sejumlah pihak yang menerima keuntungan dari proyek KTP elektronik (e-KTP). "Rangkaian perbuatan terdakwa secara...

Novel Enggan Bila TPF Kasusnya Libatkan Unsur Polri dan KPK

Singapura, 16/8 - Penyidik senior KPK Novel Baswedan tetap menginginkan pembentukan tim pencari fakta (TPF) independen yang tidak mengandung unsur kepolisian untuk mengungkap kasusnya. "Jadi...

Para Mantan Presiden Dijamu Kuliner Tradisional Usai Upacara

Jakarta, 17/8 - Para mantan Presiden RI yakni BJ Habibie, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono dijamu berbagai kuliner tradisional setelah upacara detik-detik Proklamasi...
Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.

Prajurit Korps Marinir TNI AL berbaris saat upacara peringatan HUT ke-70 Korps Marinir TNI AL di Lapangan Mako Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (15/11). Peringatan hari jadi ke-70 Korps Marinir TNI AL digelar dengan mengusung tema "Kuat Bersama Rakyat Berkarakter Maritim." ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/kye/15
Prajurit Korps Marinir TNI AL berbaris saat upacara peringatan HUT ke-70 Korps Marinir TNI AL di Lapangan Mako Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (15/11). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/kye/15

Reformasi yang dilakukan di tubuh Tentara Nasional Indonesia dinilai sudah kebablasan. Pasalnya, peran TNI saat ini yang tunduk pada otoritas sipil kerap disalahgunakan. Akibatnya, reformasi yang terjadi di tubuh TNI saat ini telah menganulir fungsi utama TNI yang sesungguhnya, yakni menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mantan Kepala Staf Umum Letnan Jenderal TNI (Purn) Johannes Suryo Prabowo mengatakan, langkah TNI di awal tahun ini yang telah menyepakati 30 nota kesepahaman (MoU) dengan lembaga negara lainnya membuat para menteri dan kepala lembaga negara lainnya memiliki kewenangan dalam menggunakan TNI secara spontanitas.

“Hal ini jelas keliru. Sebab, pengoperasian kekuatan TNI untuk melaksanakan tugas-tugas selain perang, hanya boleh dilakukan atas kebijakan politik negara. Bukan atas keputusan kepala lembaga negara,” kata Suryo ketika ditemui di Jakarta, Rabu (18/11).

Dia mencontohkan, salah satu nota kesepahaman yang telah disepakati TNI dengan lembaga negara yaitu adanya kesepakatan dengan Kementerian Perhubungan. Hal ini tentu tindakan gegabah. Maka, tak heran adanya nota kesepahaman tersebut mengakibatkan banyak anggota TNI yang akhirnya tunduk pada otoritas bandara dan pelabuhan.

“MoU yang dibuat TNI dan Kementerian Perhubungan memberi peluang bagi prajurit TNI untuk menjadi satpam-satpam stasiun, pelabuhan, bandara, dan kantor-kantor kementerian lainnya,” tuturnya.

Bahkan celakanya, lanjut dia, adanya upaya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang ingin memberikan uang saku kepada TNI bisa mengubah tentara nasional menjadi tentara daerah yang lingkupnya lebih kecil. Akibat adanya pemberian uang saku tersebut, TNI nanti mesti tunduk pada Gubernur.

Karena itu, Suryo menegaskan, sebenarnya yang lebih mendesak untuk direformasi saat ini adalah pihak otoritas sipil. Hal tersebut perlu dilakukan agar seorang pemimpin kepala pemerintahan, baik pusat maupun daerah, tidak menjadi penguasa yang otoriter dan militeristik. Memanfaatkan kekuatan militer untuk melindungi kekuasaannya.

“Pemerintah pusat dan daerah seharusnya mematuhi undang-undang yang mengatur pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI. Mereka tidak bisa menyalahgunakan kekuatan TNI untuk menyelesaikan tugas-tugas kementerian dan tugas pemerintah daerah,” ujarnya. “Bagaimanapun TNI adalah alat negara, bukan alat pemerintah dan sama sekali bukan alat kementerian.”

Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Upah Minimum atau Upah Maksimum?

Belakangan ini demo buruh tentang upah minimum mulai sering terdengar. Kenaikan upah minimum memang selalu menjadi topik panas di akhir tahun. Kini menjadi semakin...

Menjatuhkan Ganjar-Jokowi dengan Satu Batu

Saya sebenarnya kasihan dengan Jokowi. Sejak beberapa hari yang lalu organ di bawahnya terlihat tidak bisa kerja. Misalnya soal kasus teroris di Sigi, tim...

Mengapa RUU Minol Harus Disahkan

Pada zaman yang serba modern seperti sekarang ini apa saja dapat dilakukan dan didapatkan dengan mudah karena teknologi sudah semakin canggih. Dahulu untuk mendapatkan...

Pay It Forward Merespon Dampak Pandemi Covid-19

Sinopsis Film Pay It Forward Pay It Forward merupakan sebuah film asal Amerika Serikat yang sarat pesan moral. Film ini dirilis pada tahun 2000, yang...

Senyum Ekonomi di Tengah Pandemi

Pandemi tak selamanya menyuguhkan berita sedih. Setidaknya, itulah yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berita apa itu? Sri Mulyani, menyatakan, kondisi ekonomi Indonesia tidak terlalu...

ARTIKEL TERPOPULER

Luasnya Kekuasaan Eksekutif Menurut Undang-Undang

Proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

“Pilkada Pandemi” dan Pertanyaan Soal Substansi Demokrasi

Pilkada sebagai sebuah proses politik di negara demokrasi adalah salah satu wujud terpenuhinya hak politik warga negara, selain terjadinya sirkulasi elite penguasa. Namun di...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.