Rabu, Maret 3, 2021

Listrik Harus Dikuasai Negara, Bukan Swasta

Soal Pangan, Pemerintah Dinilai Tidak Konsisten

  Pemerintah dinilai tidak konsisten mengenai persoalan penyediaan pangan, terutama untuk jenis beras. Pasalnya, pemerintah berencana akan mengimpor beras pada Desember 2015 hingga awal tahun...

Jusuf Kalla Kembali Umumkan Pemenang Sepeda di Upacara Penurunan Bendera

Jakarta, 17/8 - Pemakai baju adat terbaik dalam upacara penurunan bendera Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta mendapatkan hadiah sepeda dari Presiden Joko Widodo. Lima...

LBH Jakarta: Pelanggaran Penegakan Hukum Semakin Meningkat

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menyatakan sepanjang 2015 angka pelanggaran dalam proses penegakan hukum jumlahnya terus meningkat. Itu terlihat dari jumlah pengaduan pelanggaran atas peradilan,...

Peringkat Ganjar Pranowo Tertinggi Jadi Calon Presiden 2024

Survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan Ganjar Pranowo adalah tokoh dengan tingkat peluang terpilih tertinggi saat ini untuk menjadi kandidat Presiden...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Pekerja memperbaiki jaringan listrik yang kelebihan beban di kawasan pemukiman di jalan Diponegoro, Batu, Jawa Timur, Selasa (8/9). ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto
Pekerja memperbaiki jaringan listrik yang kelebihan beban di pemukiman di Jalan Diponegoro, Batu, Jawa Timur, Selasa (8/9). ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

Pemerintah Joko Widodo menargetkan pembangunan proyek listrik 35 ribu megawatt (MW) selesai pada 2019. Target tersebut akan diselesaikan dalam kurun waktu 5 tahun dengan melibatkan swasta lokal mapun asing. Namun, berbagai kalangan menilai pembangunan listrik yang melibatkan swasta akan berdampak kepada masyarakat.

“Listrik harus dikuasai oleh negara karena menjadi komunitas strategis bagi bangsa dan tidak bisa dilepas begitu saja ke swasta,” kata Kepala Pusat Kajian Energi Universitas Indonesia Iwa Karniwa dalam diskusi “35 Ribu MW untuk Siapa?” di Jakarta, Senin (5/10).

Menurut Iwa, saat ini pemerintah hanya memberikan jatah 5 ribu MW kepada PT PLN (Persero) dari total 35 ribu MW, sisanya akan diserahkan kepada swasta, baik lokal maupun asing. Akibatnya, bukan tidak mungkin Indonesia akan tersandera oleh kepentingan asing. Contohnya, kalau Singapura menguasai listrik Indonesia sebesar 35%, itu bisa menjadi alat politik mereka.

Selain itu, dalam  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, pemerintah dalam hal ini PLN wajib membeli listrik dari pengembang swasta melalui proses jual-beli tenaga listrik (power purchase agreement/PPA). Dengan demikian, lanjut Iwa, pemerintah tidak memiliki posisi tawar untuk menetapkan harga listrik tersebut. Dan hal itu akan berdampak pada harga jual listrik ke masyarakat.

Iwa menambahkan jatah PLN 5.000 MW ditambah 7.500 MW dari proyek fast track program (FTP 1). Sedangkan pihak swasta mendapat jatah 30 ribu MW ditambah 15 ribu MW dari proyek FTP-1 dan FTP 2. “Ini membuktikan dominasi PLN sudah hilang,” kata Iwa.

Akan tetapi, lanjut Iwa, bukan berarti swasta tidak boleh masuk. Dia mengatakan, Independent Power Producer (IPP) sebesar 25% saja sudah sangat besar. Apalagi swasta menguasai lebih dari 50%.  Karena itu, pemerintah harus membuat aturan yang jelas.

Karena itu, pemerintah disarankan untuk mengevaluasi target program kelistrikan 35 ribu (MW), sebab sudah tak sesuai dengan kenyataan. Saat itu, dalam menetapkan 35 ribu MW pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi sekitar 7,2% per tahun. Jadi, kita membutuhkan pasokan listrik baru 7.000 MW per tahun.

Melihat keadaan ekonomi saat ini, Iwa menambahkan, Indonesia hanya bisa sebatas merencanakan secara terukur untuk membangun proyek tersebut. “Bukan seperti sekarang yang tiba-tiba muncul 35 ribu MW. Memang iya ada keinginan membangun 35 ribu MW, tapi bukan dalam kurun waktu saat ini hingga 2019,” kata Iwa.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan terus mendorong perusahaan listrik swasta atau IPP di dalam pembangunan proyek pembangkit listrik di Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said meyakini bahwa ide untuk memberikan porsi yang besar kepada IPP akan memberi dampak yang positif bagi ketersediaan listrik di Indonesia.

“Itu implementasi natural monopoly. Tapi ini bukan ide yang jelek. Saya kira situasi kelistrikan juga akan baik,” kata Sudirman.[*]

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Polwan Yuni Purwanti yang Terjebak Mafia Narkoba

Publik terkejut. Jagad maya pun ribut. Ini gegara Kapolsek Astana Anyar, Kota Bandung, Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi terciduk tim reserse antinarkoba Polda Jabar....

Stop Provokasi, Pelegalan Miras? Mbahmu!

Lampiran Perpres yang memuat izin investasi miras di daerah tertentu, baru saja dicabut oleh Presiden. Ini disebabkan karena banyak pihak merasa keberatan. Daripada ribut...

Beragama di Era Google, Mencermati Kontradiksi dan Ironi

Review Buku Denny JA, 11 Fakta Era Google: Bergesernya Pemahaman Agama, dari Kebenaran Mutlak Menuju Kekayaan Kultural Milik Bersama, 2021 Fenomena, gejala, dan ekspresi...

Artijo dan Nurhadi di Mahkamah Agung

In Memoriam Artijo Alkostar Di Mahkamah Agung (MA) ada dua tokoh terkenal. Artijo Alkostar, Hakim Agung di Kamar Pidana dan Nurhadi, Sekjen MA. Dua tokoh MA...

Gangguan Jiwa Skizofrenia

Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan social sehingga individu tersebut menyadari kemampuan diri sendiri. Dapat mengatasi tekanan,...

ARTIKEL TERPOPULER

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

Artidjo Alkostar, Sebuah Kitab Keadilan

Gambaran apa yang muncul di benak Anda setiap mendengar profesi pengacara dan kepengacaraan? Apapun citra itu, Artidjo Alkostar menghancurkannya berkeping-keping. Sebagai pengacara hingga akhir 1990an,...

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.