Minggu, Oktober 25, 2020

KPK Dinilai Sulit Ungkap Kasus BLBI

Jakarta Fair Sukses Tarik Minat Wisatawan Mancanegara

Jakarta Fair Kemayoran merupakan perayaan event akbar tahunan yang diadakan untuk merayakan ulang tahun DKI Jakarta yang sudah digelar sejak tahun 1968 hingga sekarang....

Kebakaran Lahan Gambut Sebabkan Kabut Asap di Meulaboh

Meulaboh, Aceh, 22/7 - Kabut asap tebal menyelimuti Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, akibat puluhan hektare lahan gambut terbakar, dan terus meluas. Koordinator...

JPU Akan Upayakan Kehadiran Ahok dalam Sidang Buni Yani

Bandung, 8/8 - Jaksa penuntut umum (JPU) akan mengupayakan kehadiran Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam persidangan lanjutan kasus dugaan pelanggaran UU ITE pekan depan...

Imparsial: Transparansi dan Akuntabilitas Militer Menjadi Persoalan Serius

Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, lemahnya kontrol dan pengawasan dalam peredaran senjata menyebabkan konflik di Timur Tengah seperti; Suriah dan Mesir. Karena itu, jika...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyusun poster bertuliskan ‘SAVE KPK’ di Gedung KPK Jakarta, Jumat (23/1). Mereka menuntut Mabes Polri membebaskan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang ditangkap pihak kepolisian. The Geotimes/Reja Hidayat
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyusun poster bertuliskan ‘SAVE KPK’ di Gedung KPK Jakarta, Jumat (23/1). The Geotimes/Reja Hidayat

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyatakan penegak hukum akan sulit mengungkap kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pasalnya, kasus tersebut melibatkan kelompok kuat dalam perekonomian Indonesia.

“Besarnya dampak perekonomian negara yang menyebabkan kasus BLBI tidak akan terungkap,” kata Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA, Apung Widadi, kepada Geotimes di Jakarta. “Jika diganggu, maka feed back-nya adalah ancaman krisis dan defisit anggaran. Bahkan memiliki dampak yang lebih luas terhadap kerugian negara.”

Dia menambahkan, kalau kasus anggaran barang, jasa, dan suap sangat mudah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, hanya melibatkan kelompok kecil. Akan tetapi kasus BLBI melibatkan kelompok besar yang strukturnya berada dalam struktur perekonomian Iindonesia. Baik di sektor perbankan, jasa, dan pembangunan.

“Diduga obligator-obligatornya orang itu juga. Sekarang bercokol pada kolongmerat Indonesia,” ujar Apung. Kemudian, dia menambahkan, kalau kasus ini diungkap, ada kemungkinan para politisi akan melemahkan KPK melalui undang-undang.

Selain itu, Apung menyebutkan bahwa KPK memiliki target menyelesaikan kasus BLBI sebelum kadarluasa pada Februari 2016. Namun, target tersebut tidak akan terealisasi karena terjadi penggembosan di internal KPK. Salah satu orang yang konsen pada kasus BLBI adalah jaksa Yudi Kristiana yang ditarik oleh Kejaksaan Agung. Padahal, Yudi mempunyai konsep untuk menyelesaikan kasus BLBI.

“Penarikan Yudi ini adalah salah satu bukti untuk menggembosi target KPK dalam menyelesaikan kasus BLBI. Itu yang sekarang terjadi. Hampir 15 tahun komitmen penuntasan BLBI bukan kepada penegak hukum, tapi komitmen ekonomi politik rezim,” ujar Apung.

Terkait revisi Undang-Undang KPK, Apung mencermati beberapa poin. Menurut dia, penyadapan dan pencegahan tidak memiliki korelasi dalam kasus BLBI. Menurutnya, surat penghentian penyidikan perkara (SP3) merupakan korelasi yang tepat dalam kasus BLBI. Sebab, ketika kasus ini kadarluasa dan tidak memiliki bukti hukum yang konkret, kasus ini dihentikan dengan SP3.

“SP3 bukan hanya kasus kecil, tapi kasus besar seperti BLBI. Artinya, secara hukum UU KPK baru akan melegalkan kasus BLBI berhenti,” kata Apung. “Tak hanya itu, secara paket ekonomi, UU Pengampunan Pajak akan memberikan karpet merah kepada pelaku kejahatan dan membawa uang tersebut masuk ke Indonesia. Jadi, dua paket ini menyempurnakan kejahatan korupsi ekonomi di Indonesia, apabila di kemudian hari disahkan DPR dan pemerintah.”

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Berlindung di Balik Topeng Kaca, Public Figure juga Manusia

Ketika Candil lewat Grup Band Seurieus, salah satu Band Rock Kenamaan tahun 2000-an awal ini menyuarakan pendapatnya lewat lagu Rocker juga Manusia, saya seratus...

Lelaki Dilarang Pakai Skin Care, Kata Siapa?

Kamu tahu penyakit lelaki: mau menunjukkan kegagahan! (Ayu Utami, Maya) Sering kali, drama dari negeri ginseng menampilkan para aktor maskulin dengan wajah glowing (bersinar) yang menggunakan skin care (perawatan kulit...

Digitalisasi Bisnis Saat Pandemi

Pandemi Covid-19 telah mengubah secara drastis dunia usaha. Dari pasar, proses bisnis, sumber pendanaan, konsumen, tenaga kerja, tempat kerja, hingga cara bekerja, semuanya berubah...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Bisnis di Indonesia

Sejak COVID-19 memasuki wilayah Indonesia pada Maret 2020, pemerintah mencanangkan regulasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) alih-alih menerapkan lockdown. PSBB itu sendiri berlangsung selama...

Disrupsi Perbankan Perspektif Ekonomi Islam

Disrupsi berasal dari bahasa inggris disruption yang memiliki arti sebagai: gangguan, kekacauan atau permasalahan yang kemudian mengganggu aktivitas, peristiwa ataupun proses. Sedangkan inovasi disruptif yaitu...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Tanggapan Orang Biasa terhadap Demo Mahasiswa dan Rakyat 2019

Sudah dua hari televisi dihiasi headline berita demonstrasi mahasiswa, hal yang seolah mengulang berita di TV-TV pada tahun 1998. Saya teringat kala itu hanya...

10 Profesi Keren di Sektor Pertanian

Saudara saya tinggal di sebuah desa lereng Gunung Sindoro. Dari hasil pertanian, dia sukses menyekolahkan salah satu anaknya hingga lulus paska-sarjana (S2) dalam bidang...

Mengapa Pancasila Membolehkan Paham Ateisme?

Dalam pasal 156a KUHP disebutkan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.