Selasa, Desember 1, 2020

Kontras: Kepolisian dan LPSK Gagal Lindungi Rakyat

Jusuf Kalla Minta Golkar Satu Suara di Pilgub Jabar

Jakarta, 22/8 - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Partai Golkar harus satu suara soal Pilkada Jawa Barat 2018, mengingat yang saat ini terdapat dua...

Menteri Basuki Pastikan Pembangunan Tol Bandara – Kota Yogyakarta

Yogyakarta, 12/8 - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa rencana pembangunan jalan bebas hambatan atau jalan tol dari Bandara Kulon...

Ribuan Tamu Hadiri Upacara Penurunan Bendera di Istana

Jakarta, 17/8 - Ribuan undangan menghadiri upacara penurunan bendera Merah Putih yang digelar di Halaman Istana Merdeka Jakarta, Kamis, yang dipimpin langsung oleh Presiden...

Pemerintah Tunda Pembahasan RUU Redenominasi

Jakarta, 27/7 - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku belum akan memprioritaskan pengajuan rancangan undang-undang (RUU) terkait redenominasi atau penyederhanaan pecahan mata uang ke legislatif. "Saat...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Suwarjono (kiri) bersama Pengacara Publik dari YLBHI Wahyu Nandang Herawan (tengah) dan Anto Setiawan, staf divisi advokasi ekonomi, sosial dan budaya Kontras saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantor YLBHI, Jakarta, Senin (9/11). The Geotimes/Reja Hidayat
Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Suwarjono (kiri),  pengacara publik dari YLBHI Wahyu Nandang Herawan (tengah), dan Anto Setiawan, staf divisi advokasi ekonomi, sosial dan budaya Kontras di kantor YLBHI, Jakarta, Senin (9/11). The Geotimes/Reja Hidayat

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan Kepolisian telah gagal mengimplementasikan Perkappolri No 8 tahun 2009 tentang Implementasi HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Hal serupa juga terjadi pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini dinilai gagal memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.

“Bukan hanya Kepolisian, LPSK juga gagal dalam melindungi warga negara dari ancaman pembunuhan,” kata Ananto Setiawan, staf Devisi Advokasi Ekonomi, Sosial dan Budaya Kontras di YLBHI Jakarta, Senin (9/11). “Kegagalan itu karena ketidakseriusan lembaga tersebut dalam mengimplementasikan UU No 13 tahun 2006 dan Perkappolri. Ini bentuk ketidakseriusan.”

Bukti lain dari kegagalan LPSK adalah ketika 7 warga Lumajang, Jawa Timur, yang ingin melakukan advokasi ke Jakarta dengan konsultasi ke LPSK. Mereka menyatakan tidak menjamin keselamatan warga selama di Jakarta. Artinya LPSK melepas tanggung jawab terhadap korban intimidasi. Padahal, dari ketujuh warga, salah satunya berstatus dalam perlindungan LPSK.

Anto menjelaskan bahwa tidak ada kewenangan LPSK untuk tidak memberi izin kepada warga Lumajang pergi ke Jakarta. Sebab, kewenangan mereka adalah memberikan perlindungan kepada saksi dan korban sebagaimana diamanatkan UU. Ketika warga meminta perlindungan kepada kepolisian, mereka menyerahkan kepada LPSK.

“Ini kan seperti lempar tanggung jawab sesama institusi. Ketika warga meminta perlindungan, LPSK tidak berani memberi jaminan keselamatan. Begitu pula ketika minta perlindungan ke polisi, mereka tidak memiliki tanggung jawab itu dan menyerahkan kepada LPSK,” ujar Anto.

Kegagalan LPSK lainnya adalah tidak memberikan perlindungan efektif terhadap saksi dalam kasus tersebut. Hal ini memberikan celah bagi mafia tambang untuk melakukan aksinya menebar teror serta ancaman terhadap pihak-pihak yang dianggap merugikan mereka. Di sisi lain, tindakan itu merupakan hasil dari lemahnya upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku mafia tambang oleh polisi.

Karena itu, Kontras menuntut Polda Jawa Timur untuk mengusut pelaku teror dan ancaman pembunuhan. Juga  mendesak Kepolisian untuk menjamin upaya penegakan hukum yang akuntabel dan transparan dalam kasus itu, termasuk dalam kasus tambang pasir ilegal di Lumajang.

 

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Pay It Forward Merespon Dampak Pandemi Covid-19

Sinopsis Film Pay It Forward Pay It Forward merupakan sebuah film asal Amerika Serikat yang sarat pesan moral. Film ini dirilis pada tahun 2000, yang...

Senyum Ekonomi di Tengah Pandemi

Pandemi tak selamanya menyuguhkan berita sedih. Setidaknya, itulah yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berita apa itu? Sri Mulyani, menyatakan, kondisi ekonomi Indonesia tidak terlalu...

Dubes Wahid dan Jejak Praktek Oksidentalisme Diplomat Indonesia

Pada 5 Oktober 2000 di Canberra dalam forum Australian Political Science Association, pakar teori HI terkemuka Inggris, Prof. Steve Smith berpidato dengan judul, “The...

Gejala ‌Depresi‌ ‌Selama‌ ‌Pandemi‌ ‌Hingga‌ ‌Risiko‌ Bunuh Diri

Kesehatan mental seringkali diabaikan dan tidak menjadi prioritas utama seseorang dalam memperhatikan hal yang di rasakannya. sementara, pada kenyataannya kesehatan mental sangat mempengaruhi banyak...

Eksistensi dari Makna Ujaran Bahasa Gaul di Media Sosial

Bahasa Gaul kini menjadi tren anak muda dalam melakukan interaksi sosial di media sosialnya baik Instagram, facebook, whats app, twitter, line, game online dan...

ARTIKEL TERPOPULER

Luasnya Kekuasaan Eksekutif Menurut Undang-Undang

Proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.