Selasa, Maret 2, 2021

Kiara: Gubernur Kaltara Harus Batalkan Penggunaan Pukat Hela

MKD Harus Bentuk Tim Panel

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menegaskan kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto tidak hanya terbuka untuk umum....

Pansus Hak Angket Temukan Empat Poin Terkait Kinerja KPK

Jakarta, 21/8 - Panitia Khusus Hak Angket DPR terkait Tugas dan Wewenang KPK menemukan empat poin krusial mengenai kinerja lembaga pemberantasan korupsi tersebut tata...

Penghargaan SATUPENA atas Jasa-jasa di Bidang Penulisan dan Penerjemahan

Perhimpunan SATUPENA memberikan Penghargaan SATUPENA kepada delapan tokoh dan institusi atas jasa-jasa mereka ikut memajukan dunia kepenulisan di Indonesia. Mereka adalah penulis Toeti Heraty,...

Fitra: Penegak Hukum Harus Usut Potensi Kerugian BUMN Rp 1,2 Triliun

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyatakan hasil temuan khusus Badan Pemeriksa Keuangan pada kerjasama build, operate and transfer (BOT) antara Badan Usaha Milikin...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Ilutrasi. Kapal Trawl. bluetraker.com
Kapal dengan alat tangkap ikan pukat hela. bluetraker.com

Gubernur Kalimantan Utara Triyono Budi Sasongko memutuskan untuk melegalkan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (trawl) di wilayah perairan Kalimantan Utara. Kebijakan itu diambil dengan alasan penggunaan pukat hela sangat cocok untuk kondisi perairan Kalimantan Utara yang berlumpur dan sedikit memiliki karang.

Triyono menambahkan adanya aktivitas kapal-kapal yang memakai pukat hela akan membatasi praktek pencurian ikan oleh kapal-kapal asing serta melindungi nelayan tradisional Indonesia. Bahkan keputusan ini diklaim akan menjaga keutuhan wilayah perairan dan kedaulatan RI.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim, menegaskan bahwa alasan yang dikemukakan Triyono Budi Sasongko tersebut merupakan bentuk kebohongan publik.

Menurut Halim, Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara sangat menyederhanakan dampak pemakaian alat tangkap pukat hela terhadap kelestarian sumber daya pesisir dan laut di Kalimantan Utara. “Di Kalimantan Utara, pemilik kapal ikan yang memakai alat tangkap pukat hela sebanyak 2.862 kapal. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemakaian alat tangkap tersebut berakibat pada menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan,” ujar Halim kepada Geotimes di Jakarta, Rabu (13/1).

Halim menambahkan, fakta di lapangan juga menunjukkan kapal-kapal ikan yang memakai alat tangkap pukat hela beroperasi di wilayah pesisir antara 50-100 meter dari garis pantai. Akibatnya, nelayan tradisional terganggu aktivitasnya.

Tak hanya itu, pernyataan Gubernur Kalimantan Utara bahwa aktivitas kapal-kapal dengan pukat hela akan turut menjaga keutuhan wilayah perairan dan kedaulatan Republik Indonesia tak sesuai dengan fakta di lapangan. Pernyataan itu jauh panggang dari api.

Halim menjelaskan hasil penelitian KIARA (2015) menunjukkan, kepemilikan alat tangkap pukat hela di Nunukan (1.030 unit usaha penangkapan ikan) dan Tarakan (1.136 unit usaha penangkapan ikan) bukan milik nelayan tradisional (lokal), melainkan milik toke dari Sabah dan Tawau, Malaysia. Relasi ini sudah berlangsung sejak lama. Dalam relasi inilah pemilik kapal dan pekerja perikanan tidak memiliki posisi tawar.

Karena itu, Kiara mendesak Gubernur Kalimantan Utara patuh terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 tentang  Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Kemudian, lanjut Halim, masyarakat internasional melalui FAO menyepakati tata laksana untuk perikanan yang bertanggung jawab. Tata laksana ini mendorong setiap negara untuk melarang praktek penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bahan beracun serta praktek penangkapan yang merusak ekosistem laut.

Namun demikian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk merancang teknologi tepat guna yang dapat digunakan oleh nelayan kecil dan pelaku perikanan di atas 5 GT demi mendapatkan hasil yang terbaik dan tetap melestarikan wilayah tangkapan ikan (fishing ground).

Halim juga meminta Gubernur Kalimantan Utara belajar dari negara-negara tetangga, seperti Filipina dan Malaysia, yang melarang penggunaan alat tangkap pukat hela dikarenakan dampak negatifnya terhadap kelestarian ekosistem pesisir (12 mil) dan laut. Dengan rekomendasi itu, Kiara mendesak Gubernur Kalimantan Utara untuk menganulir keputusannya.

“Tak ada pilihan lain, jika Gubernur Kalimantan Utara berpihak terhadap nasib nelayan tradisional (lokal), ia harus menganulir keputusan itu,” tutup Halim.

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Mencermati Inflasi Menjelang Ramadhan

Beberapa pekan lagi, Bulan Ramadhan akan tiba. Bulan yang ditunggu-tunggu sebagian umat muslim ini adalah bulan yang istimewa karena masyarakat muslim berusaha berlomba-lomba dalam...

Kasus Khashoggi Makin Mendunia

Hari ini, 1 Maret 2021, Biden mau umumkan resmi di Washington keterlibatan MBS dalam pembunuhan Kashoggi. Menarik. KAS pasti meradang. Ini konflik pertama, yg sulit...

Jujur Itu Hebat, Artidjo Personifikasi dari Semua Itu

Satu demi satu orang tumbang dibekap covid, penyakit lain atau karena usia. Pagi ini saya kembali dikejutkan oleh berpulangnya Artidjo Alkostar, kawan lama yang...

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

Artidjo Alkostar, Sebuah Kitab Keadilan

Gambaran apa yang muncul di benak Anda setiap mendengar profesi pengacara dan kepengacaraan? Apapun citra itu, Artidjo Alkostar menghancurkannya berkeping-keping. Sebagai pengacara hingga akhir 1990an,...

ARTIKEL TERPOPULER

Artidjo Alkostar, Sebuah Kitab Keadilan

Gambaran apa yang muncul di benak Anda setiap mendengar profesi pengacara dan kepengacaraan? Apapun citra itu, Artidjo Alkostar menghancurkannya berkeping-keping. Sebagai pengacara hingga akhir 1990an,...

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.