Jumat, Desember 4, 2020

Kementerian Lingkungan Harus Terbuka dalam Pengelolaan Hutan

Najwa Shihab Bicara Soal Minat Baca Masyarakat Indonesia

Kupang, 11/8 - Duta Baca Perpustakaan Nasional Najwa Shihab mengatakan minat membaca masyarakat Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. "Berdasarkan hasil survei, menyatakan bahwa...

Israel Bongkar Detektor Logam di Masjid Al-Aqsa

Jerusalem, 25/7 - Israel memutuskan pada Selasa untuk membongkar pelacak logam yang terpasang di pintu masuk kawasan tempat suci, di Kota Tua Jerusalem, dan...

Sanksi Tegas Mutlak Diberikan Kepada Pelanggar SVLK

Dinamisator Jaringan Pemantau Independen Kehutaan (JPIK) Muhamad Kosar mengatakan, pihaknya menemukan perusahaan industri yang menerima kayu bulat tanpa pelaksanaan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK)....

Yulianis Beberkan Mantan Komisioner KPK Terima Rp1 M dari Nazaruddin

Jakarta, 24/7 - Saksi kunci kasus korupsi Wisma Atlet Yulianis mengungkapkan mantan Komisioner KPK Adnan Pandu Pradja menerima uang Nazaruddin senilai Rp1 milar melalui...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Lokasi lahan gambut yang dibakar di kawasan Nyaru Menteng, Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (28/10). ANTARA FOTO

Forest Watch Indonesia (FWI) menyatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus terbuka ihwal informasi tata kelola hutan di Indonesia. Sebab, dengan keterbukaan informasi itu, masyarakat sebagai konstituen utama dapat berperan dalam melakukan check and balance terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan mandatnya.

Direktur Eksekutif FWI Christian Purba mengatakan, masih tingginya angka deforestasi di Indonesia merupakan bukti bahwa pengelolaan hutan masih tidak terkontrol, akibat tidak dilakukan secara terbuka. Dengan adanya informasi yang terbuka, masyarakat mampu melakukan kontrol terhadap pemanfaatan sumber daya hutan dan yang pasti akan berkontribusi untuk menekan tingginya laju deforestasi.

“Untuk mencegah kerugian negara lebih besar, masyarakat harus turut aktif mengawasi praktik- praktik pengelolaan hutan di Indonesia. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Kehutanan telah memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi segala bentuk rencana pemanfaatan sumber daya hutan yang merupakan barang publik,” kata Christian di Jakarta, Jumat (13/11).

Dia mejelaskan, pada tahun 2015 ada temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menguatkan bahwa korupsi merupakan implikasi dari tertutupnya informasi dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Kementerian Lingkungan mencatat, dalam kurun 2003-2014, produksi kayu komersial dari hutan alam di Indonesia mencapai 143,7 juta meter kubik.

Sementara itu, KPK menemukan bahwa dalam periode yang sama, total produksi kayu nasional diperkirakan 630,1 sampai 772,8 juta meter kubik. Perbedaan data tersebut disinyalir menyebabkan Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 598–799 triliun atau Rp 49–66 triliun per tahun.

Juru Kampanye FWI Linda Rosalina mengatakan, keterbukaan informasi tidak cukup di sektor kehutanan saja, tapi juga namun harus di seluruh sektor yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Irisan antara sektor kehutanan dan sektor-sektor lain, seperti perkebunan, pertanian, energi dan pertambangan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembangunan infrastruktur, terutama dalam hal penggunaan lahan dan dampaknya terhadap masyarakat.

“Prinsip keterbukaan dan partisipasi publik memiliki korelasi positif. Keterbukaan informasi akan memberi ruang bagi masyarakat yang terdampak oleh pembangunan untuk menentukan pendapat dalam menerima ataupun menolak sebuah rencana eksploitasi sumber daya alam di wilayahnya. Dengan begitu masyarakat bisa turut melakukan kontrol dalam pelaksanaannya,” ujar Linda

Dia mengingatkan paradigma keterbukaan harus terus dibangun dan membutuhkan kolaborasi antarsektor, terutama di bawah kementerian/lembaga, untuk melangkah maju menuju perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Hal senada disampaikan oleh Yhannu Setyawan, Komisioner Komisi Informasi Pusat. Dia mengatakan Kementerian Lingkungan semestinya sudah semakin siap menjalankan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jika amanah UU ini diterapkan, untuk mendapatkan informasi publik tidak harus dengan sengketa seperti dialami oleh FWI.

Semangat keterbukaan, dia menambahkan, harus ditularkan kepada kementerian/lembaga lain agar segera berbenah dalam menjalankan amanah keterbukaan informasi publik pada setiap sektor yang mengelola SDA.

“Kita tentu memaklumi bahwa masih ada persoalan tata kelola sumber daya alam di Indonesia yang harus didorong untuk lebih lebih terbuka. Jika terwujud, hal ini memberi ruang bagi partisipasi publik untuk mengawal tata kelola pengelolaan SDA yang lebih akuntabel ke depan,” tutup Yhannu.

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Meneguhkan Keindonesiaan di Tengah Pandemi

Sejak diumumkannya kasus pertama covid 19 di Indonesia pada bulan Maret 2019 silam, perjalanan kasus ini tidak pernah surut. Memasuki bulan Oktober 2020 justru...

Upah Minimum atau Upah Maksimum?

Belakangan ini demo buruh tentang upah minimum mulai sering terdengar. Kenaikan upah minimum memang selalu menjadi topik panas di akhir tahun. Kini menjadi semakin...

Menjatuhkan Ganjar-Jokowi dengan Satu Batu

Saya sebenarnya kasihan dengan Jokowi. Sejak beberapa hari yang lalu organ di bawahnya terlihat tidak bisa kerja. Misalnya soal kasus teroris di Sigi, tim...

Mengapa RUU Minol Harus Disahkan

Pada zaman yang serba modern seperti sekarang ini apa saja dapat dilakukan dan didapatkan dengan mudah karena teknologi sudah semakin canggih. Dahulu untuk mendapatkan...

Pay It Forward Merespon Dampak Pandemi Covid-19

Sinopsis Film Pay It Forward Pay It Forward merupakan sebuah film asal Amerika Serikat yang sarat pesan moral. Film ini dirilis pada tahun 2000, yang...

ARTIKEL TERPOPULER

Luasnya Kekuasaan Eksekutif Menurut Undang-Undang

Proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

“Pilkada Pandemi” dan Pertanyaan Soal Substansi Demokrasi

Pilkada sebagai sebuah proses politik di negara demokrasi adalah salah satu wujud terpenuhinya hak politik warga negara, selain terjadinya sirkulasi elite penguasa. Namun di...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.