Minggu, Maret 7, 2021

Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Tolak Rekonsiliasi

Delapan Poin Penting dalam PP No. 27/2017 tentang Migas

Jakarta, 19/7 - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 terkait Biaya Operasi Yang...

DPR Desak Pemerintah Tetapkan Solusi Larangan Cantrang

Jakarta, 24/7 - Solusi efektif terkait dengan larangan alat tangkap cantrang harus segera diterapkan karena regulasi tersebut telah banyak menimbulkan aksi protes nelayan di...

Proyek Kereta Gantung Harus Ada Persetujuan Warga Bandung

Koalisi Anti Utang menhimbau Wali Kota Bandung Ridwan Kamil alias Emil untuk meminta persetujuan masyarakat Bandung ihwal rencana pembangunan kereta gantung dengan dana utang...

Presiden Jokowi Minta Tawaran Kerja Sama Alutsista Dioptimalkan

Jakarta, 26/7 - Presiden Joko Widodo meminta agar tawaran-tawaran kerja sama terkait alat utama sistem senjata (alutsista) dari banyak negara lain dioptimalkan dengan langkah...
Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.

Anggota Koalisi Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan aksi teatrikal saat kamisan ke-423 dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/12). Aksi ini bertujuan menagih janji presiden untuk menghentikan pelemahan dan kriminalisasi KPK, memperbaiki KUHP, dan KUHAP agar benar-benar mampu melindungi HAM. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/pd/15
Anggota Koalisi Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan aksi teatrikal saat kamisan ke-423 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/12). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) menyatakan menolak usul Kejaksaan Agung yang ingin menyelesaikan  kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui upaya rekonsiliasi. Mereka menilai rekonsiliasi tidak akan menyelesaikan masalah sebelum pelaku pelanggaran HAM benar-benar diadili secara hukum.

Payan Siahaan, orang tua Ucok Munandar Siahaan yang merupakan korban pelanggaran HAM berat, mengatakan penyelesaiaan kasus pelanggaran HAM berat seharusnya melalui mekanisme yang sudah direkomendasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Melalui lembaga-lembaga negara terkait, pemerintah harus mencari keberadaan 13 aktivis yang menjadi korban penghilangan paksa.

“Mereka masih hilang sampai saat ini. Keberadaan mereka tidak diketahui apakah sudah meninggal atau masih hidup. Artinya, penghilangan paksa tidak dimungkinkan melalui rekonsisliasi. Perlu upaya pencarian terlebih dahulu, kemudian mengusutnya secara tuntas melalui proses hukum,” kata Payan ketika ditemui di kantor KontraS, Jakarta, Rabu (2/3).

Dia menyebut, rekonsiliasi tanpa ada proses hukum sama artinya dengan membohongi keluarga korban pelanggaran HAM. Pasalnya, mereka yang menjadi pelaku pelanggaran HAM tidak akan pernah diadili nantinya. Padahal para pelaku tersebut sampai saat ini masih hidup bahkan leluasa berada di lingkaran kekuasaan.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Harris Azhar, mengatakan upaya rekonsiliasi tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sebab, pendapat Jaksa Agung terkait pelanggaran HAM berat tidak berdasar pada hasil penyidikan, melainkan hanya melalui rapat-rapat dengan institusi-institusi negara yang justru diduga terlibat dalam praktik pelanggaran HAM secara masif seperti TNI, BIN, dan Polri.

Selain itu, lanjut dia, berdasarkan surat Kejaksaan Agung yang diterima KontraS, terdapat pengakuan Kejaksaan Agung bahwa rencana rekonsiliasi tidak pernah dikonsultasikan dengan pihak-pihak keluarga maupun korban yang mengalami persis pelanggaran HAM. Bahkan penyelesaiannya tidak merujuk pada standar HAM yang berlaku.

“Surat Kejaksaan Agung menjelaskan upaya rekonsiliasi tidak memiliki rujukan hukum yang jelas. Karena itu,  tidak tergambar alur dan proses rekonsiliasi semestinya. Pihak Jaksa Agung hanya beropini, memberikan diskursus, dan pendapat-pendapat belaka. Jadinya tidak jelas,” ujarnya.

Tindakan Jaksa Agung ini, kata Harris, telah melanggar tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan penyidikan pada perkara pelanggaran HAM berat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Pasal 21 ayat (1) UU No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Toxic Masculinity dalam Patriarki

Sebelumnya, saya ingin menghimbau bahwa topik ini merupakan pembahasan yang sensitif dan masih dipandang tabu dari beberapa kalangan. Tulisan ini berupa opini saya mengenai...

Ranking Kampus Dunia: Jangan Salah Kaprah

Baru-baru ini dunia pendidikan tinggi kita mendapatkan gabar gembira. Lima perguruan tinggi (PT) asal Indonesia menempati 10 universitas Islam terbaik dunia. Bahkan salah satunya...

Rock and Roll, Budaya yang Terusir

Penyebaran virus Rock and roll tidak hanya datang dari radio luar negeri, tapi juga dari rekaman piringan hitam yang dibawa dari luar negeri dan...

Cantik Hemat dari Dapur

Cantik adalah impian bagi setiap perempuan. Sejak umat manusia tercipta, kecantikan menjadi sebuah patok keindahan. Terbukti dari kisah dua orang putra nabi Adam yang...

Apa Hubungannya Toleransi dan Kearifan Lokal?

“Hai seluruh manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya...

ARTIKEL TERPOPULER

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Perbedaan; Pendidikan Karakter, Moral dan Akhlak

Kita lihat bila Secara filosofis, terminologi pendidikan karakter, pendidikan moral, pendidikan etika, dan pendidikan akhlak memiliki perbedaan. Terminologi pendidikan moral (moral education) lebih cenderung...

Serial Non-Muslim Bisa Masuk Surga. Siapa Mereka?

Apa pendapat para ulama dan cendekiawan dulu dan sekarang tentang keselamatan penganut agama-agama selain syariat Nabi Muhammad Saw? Apakah orang yang biasa disebut “non-Muslim”...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Beberapa Kesalahan Berpikir Kita

Proses berpikir merupakan salah satu komposisi dari pola aktifitas manusia dalam kehidupan, sekaligus menjadikan nya sebagai prestise seseorang agar terhindar dari segala bentuk keterasingan...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.