Senin, Januari 25, 2021

Kecurangan Pilkada Serentak Diprediksi Meningkat

Kerja Sama Dagang Indonesia-Malaysia Dikebut 2017

Kuching, 13/7 - Pemerintah Indonesia dan Malaysia kembali mengadakan Perundingan Review Border Trade Agreement (BTA) tahun 1970, bertempat di kota Kuching, Malaysia tanggal 10...

Menteri Jonan: Akan Ada Perpres untuk Pengembangan Mobil Listrik

Jakarta, 19/7 - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, akan ada peraturan presiden (perpres) mengenai pengembangan mobil listrik untuk mengurangi...

Trans Pacific Partnership Gugurkan Nawa Cita Jokowi

Melalui kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu, Indonesia diajak bergabung dalam kesepakatan ekonomi yang digagas negeri paman sam tersebut, yaitu...

Kebijakan Pemerintah Lindungi Buruh Migran Dinilai Setengah Hati

Keputusan pemerintah melindungi buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri dinilai masih setengah hati. Melalui berbagai upaya, pemerintah pusat telah mengeluarkan sejumlah kebijakan...
Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.

Warga melintas di dekat daftar calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pilkada Serentak di Sulsel di Kantor KPU Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (6/11). Pilkada serentak di Sulsel akan dilaksanakan di 11 kabupaten/kota yang diikuti 29 calon Bupati dan Wakil Bupati pada 9 Desember 2015. ANTARA FOTO/Yusran Uccang/aww/15.
Warga melintas di dekat daftar calon bupati dan wakil bupati peserta pilkada serentak di Kantor KPU Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (6/11). ANTARA FOTO/Yusran Uccang/aww/15.

Indonesian Corruption Watch menilai potensi terjadinya pelanggaran dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah serentak akan meningkat. Pasalnya, terdapat regulasi baru dalam proses pilkada tahun ini, yaitu penyelenggaraan pilkada yang berlangsung hanya dalam satu putaran.

“Pilkada yang hanya satu putaran bakal berdampak pada setiap calon kepala daerah yang turut serta dalam pilkada untuk mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Termasuk yang paling kerap terjadi yakni adanya politik uang kepada masyarakat pemilih,” kata Almas Sjafrina, peneliti Indonesian Corruption Watch, ketika ditemui di Jakarta, Senin (9/11).

Dia menjelaskan, politik uang dalam penyelenggaraan pilkada kerap dilakukan kepala daerah melalui tim suksesnya dengan cara membagi-bagikan uang ataupun sembako kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat memilih calon kepala daerah tersebut. Namun, tim sukses calon kepala daerah itu biasanya tim sukses yang tidak resmi tercatat di Komisi Pemilihan Umum.

Selain itu, kata dia, potensi kecurangan yang akan marak terjadi dilakukan oleh inkumben atau kepala daerah saat ini yang kembali mencalonkan dirinya dalam pilkada. Kecurangan tersebut biasanya dilakukan dengan cara menggunakan berbagai fasilitas pemerintah untuk pencalonan dirinya.

Fasilitas pemerintah seperti adanya dana hibah dan dana bantuan sosial merupakan sektor yang paling rawan dijadikan kepentingan politik kampanye oleh para inkumben. Terbukti ada beberapa daerah menjelang penyelenggaraan pilkada, dana hibah dan dana bantuan sosialnya meningkat cukup signifikan.

Berdasarkan data KPU, ada peningkatan cukup signifikan dari dana hibah dan dana bantuan sosial di 10 daerah yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 10 daerah itu di antaranya Kabupaten Konawe Utara yang meningkat 1.884% menjadi Rp 4,8 miliar, Kabupaten Bangka Selatan naik 601,5% menjadi Rp 16,8 miliar.

Kemudian, di Kabupaten Labuhanbatu Utara naik 432,9% menjadi Rp 29,5 miliar, Kabupaten Kotabaru naik 270,7% menjadi Rp 33,8 miliar, Kabupaten Seluma naik 213,6% menjadi Rp 12,7 miliar, Kota Pematang Siantar naik 180,9% menjadi Rp 13 miliar, Kota Sungai Penuh naik 169% menjadi Rp 7,3 miliar, Kabupaten Pesawaran naik 168,4% menjadi Rp 19,7 miliar, Kota Manado naik 167,9% menjadi Rp 55,9 miliar, dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan naik 159,4% menjadi Rp 13,2 miliar.

Karena itu, menurut Almas, saat ini masyarakat sangat diperlukan memantau dan mengawal langsung pilkada tahun ini. Masyarakat berperan besar meminimalisasi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Salah satunya dengan memanfaatkan pelaporan berbasis online melalui kawalpilkada.id.

“Masyarakat saat ini sudah sangat memiliki peluang lebar untuk berpartisipasi dalam pilkada. Masyarakat mempunyai posisi yang penting dan bisa melakukan banyak hal seperti melaporkan adanya kecurangan dengan mudah. Kalau dulu harus ke Panwaslu bawa barang bukti dan lain sebagainya, sekarang ini sudah bisa lewat online,” tuturnya.

Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Warna, Nada, dan Keberagaman Bangsa

Rifa Rosydiana Ratal SMAN 24 Jakarta Pemenang Lomba Menulis Esai “Mengenal Indonesia, Mengenal Diri Kita”. Sahabat Khatulistiwa. Desember 2020 Berbagai kontras yang dimiliki warna dan berbagai...

Kebiri Kimia Amputasi HAM

Pada 7 Desember 2020 lalu, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi...

Sastra dan Jalan Lain Filsafat

Persinggungan eksistensial manusia dengan beragam realitas peradaban tidak mengherankan melahirkan berbagai pertanyaan fundamental – filosofis. Mempertanyakan, membandingkan, dan memperdebatkan beragam produk peradaban, salah satunya...

Ujian Konsistensi Penanganan Konsistensi Sengketa Hasil Pilkada

Jelang sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi kerap timbul bahasan atau persoalan klasik yang selalu terjadi. Sebagai lembaga peradilan penyelesai sengketa politik,...

Larry King, Wawancara dengan Sejarah

Oriana Fallaci beruntung. Ia seakan mendapat wangsit mendadak untuk menjuduli bukunya dengan cemerlang, "Intervista con la storia", himpunan interviunya dengan para pemimpin dunia yang...

ARTIKEL TERPOPULER

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Larry King, Wawancara dengan Sejarah

Oriana Fallaci beruntung. Ia seakan mendapat wangsit mendadak untuk menjuduli bukunya dengan cemerlang, "Intervista con la storia", himpunan interviunya dengan para pemimpin dunia yang...

Pandji yang Sedikit Tahu, tapi Sudah Sok Tahu

Siniar (podcast) komedian Pandji Pragiwaksono kian menegaskan bahwa budaya kita adalah sedikit tahu, tapi sudah merasa sok tahu. Sedikit saja tahu tentang gambaran FPI...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

The Social Dilemma: Logika Eksploitatif Media Sosial

Seorang teman baru bebas dari dunia gelap. Mengkonsumsi narkoba menjadi gaya hidupnya. Padalah kehidupannya tak terlalu suram bagi ukuran kelas menengah. Tapi kehidupannya itu...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.