Minggu, Oktober 25, 2020

Kebebasan Pers di Indonesia Dinilai Sangat Memprihatinkan

Penerimaan Pajak Meningkat, Ketimpangan Semakin Lebar

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, mengatakan meski realisasi penerimaan pajak Indonesia setiap tahunnya meningkat, hal tersebut tidak memberi banyak manfaat...

Audit Dulu Dana Subsidi Sebelum Naikkan Tarif Kereta

Habisnya masa kontrak subsidi public service obligation (PSO) dari pemerintah kepada PT Kereta Commuter Jabodetabek (PT KCJ) menyebabkan kenaikan tarif penumpang sebesar Rp 1.000...

Rapimnas Hanura Dipastikan Bahas Kriteria Pendamping Jokowi di Pilpres 2019

Kuta, Bali, 3/8 - Rapat Pimpinan Nasional Partai Hanura I tahun 2017 akan membahas kriteria calon pendamping Joko Widodo di Pemilu Presiden 2019. Pembahasan...

Jerman Desak China dan Rusia Tekan Korut Soal Serangan Rudal

Berlin, 9/8 - Jerman pada Rabu meminta China dan Rusia melarang Pyongyang melakukan kebijakan yang akan menyebabkan peningkatan gerakan militer di Semenanjung Korea setelah...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Direktur Eksekutif LBH Pers, Nawawi Bahrudin (kiri) dan Kepala Divisi Riset dan Jaringan LBH Pers, Asep Komarudin dalam konferensi pers di Bakoel Coffe, Cikini Jakarta, Selasa [22/12]. Dalam konfersi tersebut, Jakarta dan Papua menduduki peringkat satu dan dua dalam hal pelanggaran kebebasan pers dan kebebasan berekspresi 2015.
Direktur Eksekutif LBH Pers Nawawi Bahrudin (kiri) dan Kepala Divisi Riset dan Jaringan LBH Pers Asep Komarudin dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa [22/12].
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menilai kebebasan pers di Indonesia pada tahun 2015 sangat memprihatinkan. Sebab, ada 47 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan oleh kepolisian, pejabat eksekutif, pejabat legislatif, kader partai politik, dan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

Direktur Eksekutif LBH Pers Nawawi Bahrudin mengatakan, kondisi kebebasan pers Indonesia masih sangat memprihatinkan dan melanjutkan catatan buram sejak tahun 2014. Hal itu terjadi karena kasus kekerasan ini berulang akibat tidak adanya sanksi tegas bagi pelaku.

“DKI Jakarta menduduki peringkat pertama dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis, kemudian disusul Papua,” kata Nawawi dalam konferensi pers “Potret Buram Perlindungan Terhadap Kebebasan Pers dan Kebebasan Berekspresi” di Jakarta, Selasa (22/12).

Dia mengatakan, pihaknya tidak heran jika Jakarta menjadi daerah yang pertama melanggar kebebasan pers. Pasalnya, sebagai simbol pusat kekuasaan, Jakarta menjadi contoh bagi daerah lain untuk melakukan pelanggaran itu. Dan ini sangat ironis.

“Kalau di Jakarta saja bisa terjadi kerkerasan. Apalagi di daerah lain yang jauh dan minim pengawasan,” ujar Nawawi. Selanjutnya, Papua yang mulai dibuka aksesnya terhadap kebebasan pers walaupun tersendat dan prosedural, setidaknya pelanggaran terhadap kebebasan pers mulai diberitakan, baik di media lokal maupun nasional.

Nawawi menambahkan, kasus kekerasan terakhir di Jakarta terkait isu Papua adalah penganiayaan dan penghapusan hasil liputan terhadap jurnalis Aljazeera, ABC Australia, dan Blomberg pada saat meliput aksi mahasiswa Papua. Tak hanya itu, Sumatera tidak lepas dari perhatian LBH Pers. Yakni, kasus penganiayaan terhadap Jurnalis Zuhry oleh kepolisian di Pekanbaru saat peliputan demo Himpunan Mahasiswa Islam.

“Polisi bukannya malu karena tindakan penganiayaan itu, malah melaporkan Zuhry dengan pasal pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE,” kata Nawawi. Karena itu, LBH Pers selaku kuasa hukum Zuhry melaporkan tindakan kepolisian tersebut dengan Pasal 18 Undang-Undang Pers terkait tindakan penghalang-halangan peliputan.

Sementara itu, Kepala Divisi Riset dan jaringan LBH Pers Asep Komarudin mengatakan, kasus kekerasan terhadap jurnalis terjadi secara fisik dan non fisik. Kekerasan fisik berupa pembunuhan, penganiayaan, pelecehan dan penggerudukan. Sedangkan kekerasan nonfisik berupa teror, ancaman, pelarangan liputan, pelecehan verbal, tuntutan hukum, dan perampasan alat liputan.

“Tren yang berkembang saat ini bukan hanya kriminalisasi terhadap jurnalis dan media. Tapi sudah mulai ke narasumber juga,” kata Asep. Seharusnya kasus terkait narasumber itu bagian dari sengketa pers sehingga bukan pencemaran nama baik. Contohnya, kasus aktivis ICW Emerson Yuntho atas pernyataannya di sejumlah media massa.

Karena itu, LBH Pers mendesak Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan jajarannya terkait pentingnya kebebasan pers dan perlindungan jurnalis bagi negara demokrasi, khususnya di Indonesia. Kemudian mereka juga memita anggota DPR RI untuk lebih teliti dan hati-hati dalam membahas peraturan yang berkaitan dengan kebebasan pers dan berkespresi. Karena kebebasan pers yang bertanggung jawab adalah syarat mutlak untuk negara demokrasi.

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Sastra, Dildo dan Evolusi Manusia

Paling tidak, berdasarkan catatan tertulis, kita tau bahwa sastra, sejak 4000 tahun lalu telah ada dalam sejarah umat manusia. Hari ini, catatan yang ditulis...

Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia

Di dalam buku Huntington yang 600-an halaman yang berjudul Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia mengatakan bahwasanya masa depan politik dunia akan...

Di Bawah Erdogan Turki Lebih Tidak Demokratis dari Indonesia

Turki di bawah kepemimpinan Erdogan sering dibanding-bandingkan dengan Indonesia di bawah Jokowi. Perbandingan dan penghadap-penghadapan antara Erdogan dan Jokowi yang sering dilakukan oleh kelompok...

Refleksi Bulan Bahasa: Apa Kabar Perpres 63/2019?

Oktober adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada bulan inilah, 92 tahun silam terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak lahirnya...

Berlindung di Balik Topeng Kaca, Public Figure juga Manusia

Ketika Candil lewat Grup Band Seurieus, salah satu Band Rock Kenamaan tahun 2000-an awal ini menyuarakan pendapatnya lewat lagu Rocker juga Manusia, saya seratus...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Memperkuat Peran Politik Masyarakat

Salah satu kegagalan konsolidasi demokrasi elektoral adalah tidak terwujudnya pemilih yang cerdas dalam membuat keputusan di hari pemilihan. Menghasilkan pemilih cerdas dalam pemilu tentu...

10 Profesi Keren di Sektor Pertanian

Saudara saya tinggal di sebuah desa lereng Gunung Sindoro. Dari hasil pertanian, dia sukses menyekolahkan salah satu anaknya hingga lulus paska-sarjana (S2) dalam bidang...

Refleksi Bulan Bahasa: Apa Kabar Perpres 63/2019?

Oktober adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada bulan inilah, 92 tahun silam terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak lahirnya...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.