Jumat, Januari 22, 2021

Jokowi Ingkar Janji Ihwal Impor Beras

Terkait Trans Jakarta, Pemprov DKI Dinilai Berpotensi Selewengkan APBD

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai berpotensi menyelewengkan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Itu terlihat dari rencana Pemprov DKI yang akan mengganti bus Metromini...

Lakukan OTT, KPK Segel Kantor Inspektorat dan Kejari Pamekasan

Pamekasan, 2/8 (Antara) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel kantor Inspektorat Pemkab Pamekasan, Jawa Timur, dan ruang kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Rabu. Selain menyegel...

Jakarta Fair Sukses Tarik Minat Wisatawan Mancanegara

Jakarta Fair Kemayoran merupakan perayaan event akbar tahunan yang diadakan untuk merayakan ulang tahun DKI Jakarta yang sudah digelar sejak tahun 1968 hingga sekarang....

JPU Akan Upayakan Kehadiran Ahok dalam Sidang Buni Yani

Bandung, 8/8 - Jaksa penuntut umum (JPU) akan mengupayakan kehadiran Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam persidangan lanjutan kasus dugaan pelanggaran UU ITE pekan depan...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Sejumlah pekerja menurunkan karung berisi beras impor dari kapal HM Vosco berbendera Vietnam di Pelabuhan Indah Kiat, Merak, Banten, Sabtu (14/11). Pemerintah kembali mendatangkan beras impor 1,5 juta ton dari Thailand dan Vietnam sebagai cadangan beras untuk kebutuhan di dalam negeri guna mengantisipasi lonjakan harga beras dampak cuaca ekstrem El Nino. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Sejumlah pekerja menurunkan karung berisi beras impor dari kapal HM Vosco berbendera Vietnam di Pelabuhan Indah Kiat, Merak, Banten, Sabtu (14/11). ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyatakan kecewa terhadap Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden membuka impor beras dari Vietnam dengan alasan memperkuat cadangan beras nasional. Padahal, Presiden pernah menyatakan tidak akan melakukan impor beras.

Ketua Umum AGRA Rahmat Ajiguna mengatakan Presiden Joko Widodo telah mengingkari janji dengan para petani untuk tidak melakukan impor beras. Akan tetapi dalam praktiknya, Presiden membuka impor beras sebesar 1,5 juta ton pada tahun 2015.

“Kebijakan pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla untuk impor beras dari Vietnam, selain bentuk ingkar janji Jokowi juga menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan program kedaulatan pangan dan menjamin terpenuhinya kebutuhan rakyat atas pangan,” kata Rahmat melalui pesan elektronik, Senin, (16/11)

Rahmat menjelaskan bahwa pemerintah telah merealisasikan impor beras tersebut minggu lalu. Setidaknya, ada 27 ribu ton beras dari 1,5 juta ton yang telah direalisasikan pemerintah. Beras-beras tersebut berasal dari Vietnam dan masuk melalui Tanjung Priok.

Dia menambakan, pemenuhan kebutuhan pangan rakyat tidak hanya sekadar yang penting ada bahan panganya, tetapi yang lebih mendasar adalah pangan harus sanggup disediakan dari kita sendiri dan untuk kebutuhan rakyat dan terjangkau. “Kebijakan impor pangan ini mengubur program kedaulatan pangan dan hanya akan merugikan patani dalam negeri,” tegas Rahmat.

Selain itu, alasan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa kebijakan impor beras adalah untuk menjaga harga beras tidak naik adalah akal-akalan saja. Sebab, pemerintah selama ini tidak mampu mengontrol harga pangan di pasar.

“Harga pangan di pasar sangat tergantung pada tengkulak sebagai pemegang kontrol pangan, bukan pemerintah. Para tengkulak bisa kapan saja memainkan harga dan stok di pasar, karena pemerintah memang tidak mengambil kebijakan atas kontrol harga.”

Berdasarkan data dan analisis Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah diumumkan secara resmi seharusnya kita surplus 10 juta ton beras. Sebab, perkiraan produksi padi 2105 mencapai 75,55 juta ton gabah kering giling atau mengalami peningkatan 6,65% dari produksi 2014 yang mencapai 70,8 juta ton atau setara dengan 41 juta ton beras.

Jika angka konsumsi beras 114,12 kg per kapital per tahun, maka total kunsumsi beras dalam negeri mencapai 30 juta ton dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia 253 juta. “Ini membuktikan bahwa kebijakan impor beras adalah masalah politik. Kebijakan pemerintahan Jokowi-JK ini hanya didasarkan atas keterikatannya dalam menjalankan liberalisasi sektor pertanian,” kata Rahmat.

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Capitol, Trump, dan Biden

Menjelang pelantikan Joe Biden sebagai Presiden AS, 20 Januari ini (Rabu malam waktu Indonesia), Washington kembali tegang. Penyerbuan gedung Capitol, Washington -- simbol demokrasi...

Pelantikan Joe Biden dan Pembangkangan Trump

Pelajaran Demokrasi untuk Dunia yang Terus Berubah Washington tegang menjelang pelantikan Presiden Joe Biden dan Kemala Harris, 20 Januari 2021. Kondisi ini terbentuk akibat pembangkangan...

Proyeksi OPEC, Konsumsi Migas Dunia akan Meningkat

Senin (18/1) penulis berkesempatan untuk memberikan kuliah umum secara daring dengan adik-adik di Politeknik Akamigas Cepu, Jawa Tengah. Maraknya pemberitaan mengenai kendaraan listrik dan...

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Towards Success: Re-evaluating Indonesia Ecological Development

Indonesia has long been an active participant of the environmental policy formation and promotion. Ever since 1970, as Dr Emil Salim appointed as the...

ARTIKEL TERPOPULER

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Pandangan Mochtar Lubis Terhadap Kemunafikan Manusia Indonesia

Pernyataan Mochtar Lubis dalam naskah pidato Manusia Indonesia (kemudian diterbitkan menjadi buku) sampai sekarang pidato ini masih relevan untuk dibahas, baik kalangan awam maupun...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Menyerupai Suatu Kaum: Hadits, Konteks Budaya, dan Tahun Baru 2018

Hanya dengan satu hadits ini, “Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka” (HR Abu Daud dan Ahmad), banyak ustaz yang lantang...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.