Selasa, Januari 19, 2021

Jokowi Ingkar Janji Ihwal Impor Beras

Draf Revisi UU Terorisme Dinilai Potensial Mengancam Warga Sipil

Peristiwa pengeboman di kawasan Thamrin, Jakarta, 14 Januari 2016, direspons cepat oleh pemerintah. Bersama Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah sepakat melakukan perubahan Undang-Undang No. 15...

DPR Sahkan Perppu Akses Informasi Keuangan Jadi UU

Jakarta, 27/7 - Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses...

Andi Narogong Sebut Pihak-Pihak Penerima Untung Proyek e-KTP

Jakarta, 14/8 - Dakwaan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong mengungkapkan sejumlah pihak yang menerima keuntungan dari proyek KTP elektronik (e-KTP). "Rangkaian perbuatan terdakwa secara...

Jaringan Intelektual Berkemajuan: Ekonomi Kreatif yg Berkepribadian dalam Kebudayaan

Jakarta - Industri dan ekonomi kreatif Indonesia makin kokoh sebagai penopang ekonomi terpenting di luar migas. Demikian diungkapkan Koordinator Nasional Jaringan Intelektual Berkemajuan (JIB)...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Sejumlah pekerja menurunkan karung berisi beras impor dari kapal HM Vosco berbendera Vietnam di Pelabuhan Indah Kiat, Merak, Banten, Sabtu (14/11). Pemerintah kembali mendatangkan beras impor 1,5 juta ton dari Thailand dan Vietnam sebagai cadangan beras untuk kebutuhan di dalam negeri guna mengantisipasi lonjakan harga beras dampak cuaca ekstrem El Nino. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Sejumlah pekerja menurunkan karung berisi beras impor dari kapal HM Vosco berbendera Vietnam di Pelabuhan Indah Kiat, Merak, Banten, Sabtu (14/11). ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyatakan kecewa terhadap Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden membuka impor beras dari Vietnam dengan alasan memperkuat cadangan beras nasional. Padahal, Presiden pernah menyatakan tidak akan melakukan impor beras.

Ketua Umum AGRA Rahmat Ajiguna mengatakan Presiden Joko Widodo telah mengingkari janji dengan para petani untuk tidak melakukan impor beras. Akan tetapi dalam praktiknya, Presiden membuka impor beras sebesar 1,5 juta ton pada tahun 2015.

“Kebijakan pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla untuk impor beras dari Vietnam, selain bentuk ingkar janji Jokowi juga menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan program kedaulatan pangan dan menjamin terpenuhinya kebutuhan rakyat atas pangan,” kata Rahmat melalui pesan elektronik, Senin, (16/11)

Rahmat menjelaskan bahwa pemerintah telah merealisasikan impor beras tersebut minggu lalu. Setidaknya, ada 27 ribu ton beras dari 1,5 juta ton yang telah direalisasikan pemerintah. Beras-beras tersebut berasal dari Vietnam dan masuk melalui Tanjung Priok.

Dia menambakan, pemenuhan kebutuhan pangan rakyat tidak hanya sekadar yang penting ada bahan panganya, tetapi yang lebih mendasar adalah pangan harus sanggup disediakan dari kita sendiri dan untuk kebutuhan rakyat dan terjangkau. “Kebijakan impor pangan ini mengubur program kedaulatan pangan dan hanya akan merugikan patani dalam negeri,” tegas Rahmat.

Selain itu, alasan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa kebijakan impor beras adalah untuk menjaga harga beras tidak naik adalah akal-akalan saja. Sebab, pemerintah selama ini tidak mampu mengontrol harga pangan di pasar.

“Harga pangan di pasar sangat tergantung pada tengkulak sebagai pemegang kontrol pangan, bukan pemerintah. Para tengkulak bisa kapan saja memainkan harga dan stok di pasar, karena pemerintah memang tidak mengambil kebijakan atas kontrol harga.”

Berdasarkan data dan analisis Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah diumumkan secara resmi seharusnya kita surplus 10 juta ton beras. Sebab, perkiraan produksi padi 2105 mencapai 75,55 juta ton gabah kering giling atau mengalami peningkatan 6,65% dari produksi 2014 yang mencapai 70,8 juta ton atau setara dengan 41 juta ton beras.

Jika angka konsumsi beras 114,12 kg per kapital per tahun, maka total kunsumsi beras dalam negeri mencapai 30 juta ton dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia 253 juta. “Ini membuktikan bahwa kebijakan impor beras adalah masalah politik. Kebijakan pemerintahan Jokowi-JK ini hanya didasarkan atas keterikatannya dalam menjalankan liberalisasi sektor pertanian,” kata Rahmat.

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Dilema Vaksinasi dalam Menghadapi Masa Transisi

Pandemi covid-19 telah membawa perubahan kebiasaan yang fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Selama masa pandemi, kebiasaan-kebiasaan di luar normal dilakukan dalam berbagai sektor, mulai dari...

Wacana sebagai Represifitas Tersembunyi

Dewasa ini, lumrah dipahami bahwa represifitas diartikan sebagai tindakan kekerasan yang berorientasi pada tindakan fisik. Represifitas juga acap kali dikaitkan sebagai konflik antara aparatus...

China-Indonesia, Lahir dari Rahim Bulutangkis

Olahraga bukan sekedar cara untuk menjaga kesehatan, juga bukan sebagai hobi yang dinikmati dan sebuah kewajiban rutinitas untuk mencegah berbagai penyakit. Lebih dari itu,...

Penguatan Kebijakan Pelaksanaan Akreditasi RS di Masa Covid-19

Kasus Pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kian meningkat dan telah memengaruhi berbagai aspek kesehatan termasuk memengaruhi upaya dalam meningkatkan kualitas layanan fasilitas kesehatan....

Memaknai Syair Lagu Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada

Lagu yang diciptakan oleh musisi terkenal di Indonesia yaitu Ahmad Dhani, melahirkan Sebuah mahakarya lagu yang begitu indah dan memiliki makna yang dalam. Lagu...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Mengapa Banyak Abdi Negara Muda Pamer di Media Sosial?

Apakah kamu pengguna Twitter yang aktif? Jika iya, pasti kamu pernah melihat akun @txtdrberseragam berseliweran di timeline kamu. Sebagaimana tercantum di bio akun ini,...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

penerapan etika bisnis dalam CSR dan lingkungan hidup

Di dalam perkembangan zaman yang semakin maju dan kompetitif menuntut para pembisnis untuk meningkatkatkan daya saingnya. Namun kebanyakan dari mereka masih belum mengerti bagaimana...

Perbedaan; Pendidikan Karakter, Moral dan Akhlak

Kita lihat bila Secara filosofis, terminologi pendidikan karakter, pendidikan moral, pendidikan etika, dan pendidikan akhlak memiliki perbedaan. Terminologi pendidikan moral (moral education) lebih cenderung...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.