OUR NETWORK

Jokowi Ingkar Janji Ihwal Impor Beras

Sejumlah pekerja menurunkan karung berisi beras impor dari kapal HM Vosco berbendera Vietnam di Pelabuhan Indah Kiat, Merak, Banten, Sabtu (14/11). Pemerintah kembali mendatangkan beras impor 1,5 juta ton dari Thailand dan Vietnam sebagai cadangan beras untuk kebutuhan di dalam negeri guna mengantisipasi lonjakan harga beras dampak cuaca ekstrem El Nino. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Sejumlah pekerja menurunkan karung berisi beras impor dari kapal HM Vosco berbendera Vietnam di Pelabuhan Indah Kiat, Merak, Banten, Sabtu (14/11). ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyatakan kecewa terhadap Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden membuka impor beras dari Vietnam dengan alasan memperkuat cadangan beras nasional. Padahal, Presiden pernah menyatakan tidak akan melakukan impor beras.

Ketua Umum AGRA Rahmat Ajiguna mengatakan Presiden Joko Widodo telah mengingkari janji dengan para petani untuk tidak melakukan impor beras. Akan tetapi dalam praktiknya, Presiden membuka impor beras sebesar 1,5 juta ton pada tahun 2015.

“Kebijakan pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla untuk impor beras dari Vietnam, selain bentuk ingkar janji Jokowi juga menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan program kedaulatan pangan dan menjamin terpenuhinya kebutuhan rakyat atas pangan,” kata Rahmat melalui pesan elektronik, Senin, (16/11)

Rahmat menjelaskan bahwa pemerintah telah merealisasikan impor beras tersebut minggu lalu. Setidaknya, ada 27 ribu ton beras dari 1,5 juta ton yang telah direalisasikan pemerintah. Beras-beras tersebut berasal dari Vietnam dan masuk melalui Tanjung Priok.

Dia menambakan, pemenuhan kebutuhan pangan rakyat tidak hanya sekadar yang penting ada bahan panganya, tetapi yang lebih mendasar adalah pangan harus sanggup disediakan dari kita sendiri dan untuk kebutuhan rakyat dan terjangkau. “Kebijakan impor pangan ini mengubur program kedaulatan pangan dan hanya akan merugikan patani dalam negeri,” tegas Rahmat.

Selain itu, alasan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa kebijakan impor beras adalah untuk menjaga harga beras tidak naik adalah akal-akalan saja. Sebab, pemerintah selama ini tidak mampu mengontrol harga pangan di pasar.

“Harga pangan di pasar sangat tergantung pada tengkulak sebagai pemegang kontrol pangan, bukan pemerintah. Para tengkulak bisa kapan saja memainkan harga dan stok di pasar, karena pemerintah memang tidak mengambil kebijakan atas kontrol harga.”

Berdasarkan data dan analisis Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah diumumkan secara resmi seharusnya kita surplus 10 juta ton beras. Sebab, perkiraan produksi padi 2105 mencapai 75,55 juta ton gabah kering giling atau mengalami peningkatan 6,65% dari produksi 2014 yang mencapai 70,8 juta ton atau setara dengan 41 juta ton beras.

Jika angka konsumsi beras 114,12 kg per kapital per tahun, maka total kunsumsi beras dalam negeri mencapai 30 juta ton dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia 253 juta. “Ini membuktikan bahwa kebijakan impor beras adalah masalah politik. Kebijakan pemerintahan Jokowi-JK ini hanya didasarkan atas keterikatannya dalam menjalankan liberalisasi sektor pertanian,” kata Rahmat.

Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

TINGGALKAN KOMENTAR

Loading...

Hey there!

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…