Banner Uhamka
Sabtu, September 19, 2020
Banner Uhamka

Infid: Pemerintah Satu Suara Selesaikan Masalah HAM

Patrialis Akbar Dituntut 12,5 Tahun Penjara

Jakarta, 14/8 - Mantan hakim Konstitusi Patrialis Akbar dituntut 12,5 tahun penjara dan denda subsidier sebesar Rp500 juta subsider (setara dengan kurungan 6 bulan...

Inilah Line Up Panggung Utama Jakarta Fair Pekan Ini

Pihak penyelenggara Jakarta Fair Kemayoran 2018 sudah menyiapkan puluhan musisi terbaik dalam negeri untuk tampil di panggung utama. Sejak hari pertama hingga hari terakhir...

Kontras: Kepolisian dan LPSK Gagal Lindungi Rakyat

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan Kepolisian telah gagal mengimplementasikan Perkappolri No 8 tahun 2009 tentang Implementasi HAM dalam Penyelenggaraan Tugas...

Wakapolri Syafruddin Jelaskan Perbedaan Densus Antikorupsi dan KPK

Jakarta, 9/8 - Wakapolri Komjen Pol Syafruddin menegaskan rencana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi tidak akan tumpang tindih dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Densus...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

dom-1453380601Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan melakukan aksi Kamisan ke-427 di seberang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (21/1). ANTARA FOTO/Fanny Octavianus.

International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) menyatakan ada satu kemajuan dalam proses penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Kemajuan itu setidaknya terlihat dari proses Presiden Jokowi mendengarkan masukan dari masyarakat sipil (CSO) dan perwakilan lembaga negara.

Senior Program Demokrasi dan HAM Infid Mugiyanto mengatakan, Jokowi sedang mengumpulkan dukungan untuk menyelesaikan masalah pelaggaran HAM di masa lalu. Baik itu dukungan dari masyarakat sipil, lembaga negara, dan kabinetnya.

“Pernyataan penyelesaian kasus pelanggaran HAM bukan hanya dari Presiden Jokowi saja, tapi juga Menko Polhukam, Ketua MPR, Mahkamah Konstitusi, Ketua DPR, Mahkamah Agung sudah satu suara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dulu ada kelompok yang berbeda suara, tapi kini sudah satu suara dan Jokowi membutuhkan dukungan itu,” kata Mugiyanto di Jakarta, Selasa (26/1).

Mugiyanto menambahkan, Menteri Luhut Binsar Panjaitan juga menyatakan keinginan pemerintah untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM masa lalu agar generasi muda tidak terbebankan dengan persoalan-persoalan tersebut. Namun, penyelesaian tersebut menggunakan model rekonsiliasi seperti permintaan maaf kepada korban pelanggaran HAM. Memang, lanjut dia, pemerintah mengubah perkataan maaf dengan penyesalan.

“Penyesalan pemerintah atas kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Memang, tingkatan permintaan maaf lebih tinggi dibandingkan penyesalan. Tapi, jika pernyataan penyesalan tersebut diungkapkan Presiden atas nama kepala pemerintahan, itu satu langkah maju. Ini artinya ada pengakuan negara atas kesalahannya di masa lalu,” kata Mugiyanto.

Seperti diketahui, pidato Presiden Joko Widodo pada Hari HAM, 11 Desember 2015, menegaskan komitmennya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Salah satunya melalui rekonsiliasi dan terobosan penyelesaian, baik dalam jalur yudisial maupun nonyudisial. Untuk memastikan hal tersebut, Infid mengusulkan agar pemerintah mengeluarkan kebijakan penyelesaian penanganan pelanggaran HAM masa lalu melalui peraturan presiden (perpres).

“Peraturan presiden diperlukan terkait pelanggaran HAM masa lalu. Komitmen ini sudah dinyatakan oleh pemerintah,” ujar Mugiyanto. Karena itu, monitoring dan advokasi terus menerus juga diperlukan oleh kelompok korban dan organisasi HAM sehingga program tersebut terwujud.

Infid juga mengimbau pemerintah untuk segera mengeluarkan rencana aksi nasional mengenai bisnis dan HAM yang lebih spesifik. Mugiyanto menjelaskan, PBB sudah mengeluarkan Prinsip-prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM (United Nations Guiding Principle on Business and Human Rights) yang sangat relevan dengan Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut berisi aturan agar perusahaan dalam praktik bisnisnya menjadikan HAM sebagai panduan.

Selain itu, Infid mengapresiasi upaya pemerintah yang berkomitmen untuk melakukan gugatan hukum kepada perusahaan swasta dan BUMN yang melakukan pelanggaran hukum—termasuk pengemplangan pajak, pembakaran hutan, dan perusakan lingkungan.

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Madilog Sekali Lagi

Gerakan modernisasi dan perkembangan teknologi terjadi begitu cepatnya saat ini, memunculkan berbagai dampak, baik positif maupun yang negatif, mulai dari dampak yang terlihat maupun...

Harmonisasi Agama, Negara dan Dakwah (I)

Agama (Islam) mengakui eksistensi ‘kabilah’, kaum, suku dan bangsa untuk saling mengenal dan bekerjasama demi kemanusiaan dan peradaban (surah al-Hujurat 9:13). Islam menekankan pentingnya semangat/cinta...

Solusi Bersama untuk PJJ

Gebrakan dari Mas Manteri Nadiem Makarim di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam memerdekan pendidikan di Indonesia patut diacungkan jempol. Berbagai konsep pendidikan seperti...

Kita Lengah Karena Syariatisasi Ternyata Masih Berjalan

Kebijakan Bupati Gowa yang akan memecat ASN (Aparatus Sipil Negara) yang bekerja di lingkungannya yang buta aksara al-Qur’an membuat kita sadar jika syariatisasi di...

Sepak Bola, Cara Gus Dur Menyederhanakan Politik

Tahun 1998 adalah masa pertama penulis mulai gemar menonton sepak bola. Kala itu, bersamaan dengan momentum Piala Dunia (World Cup) di Prancis. Ketika opening...

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.