Rabu, Maret 3, 2021

Industri Pengolahan Perikanan Asing Harus Dibatasi

PKS – Gerindra Resmi Usung Deddy Mizwar – Syaikhu di Pilgub Jabar

Bandung, 17/8 - Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera resmi mengusung pasangan Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa...

Ini Sikap KPK terkait 100 Hari Penyerangan Novel

Jakarta, 20/7 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tiga sikap terkait 100 hari peristiwa penyerangan dengan menggunakan air keras terhadap penyidiknya, Novel Baswedan. "Pertama-tama saya...

Hamas Akan Lepas Kekuasaan Atas Jalur Gaza

Kota Gaza, Palestina, 15/8 - Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS) mempertimbangkan untuk melepaskan kekuasaan atas Jalur Gaza dan mengizinkan lembaga lokal serta masyarakat internasional melaksanakan...

Muchtar Effendi Akui Pernah Diancam Novel Baswedan

Jakarta, 25/7 - Tersangka kasus suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang di Mahkamah Konstitusi, Muchtar Effendi, mengaku dirinya telah diancam...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Warga menjemur ikan asin yang diolah secara tradisional di perkampungan nelayan, Krueng Raya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Sabtu (5/9). Ikan olahan berupa ikan asin dan teri hasil produksi di tempat itu dipasarkan hingga ke wilayah Sumatera Utara dan Malaysia dengan harga berkisar Rp100.000 hingga Rp250.000 per kilogram. ANTARA FOTO/Irwansyah
Warga menjemur ikan asin yang diolah secara tradisional di perkampungan nelayan, Krueng Raya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Sabtu (5/9). Ikan olahan berupa ikan asin dan teri hasil produksi di tempat itu dipasarkan hingga ke wilayah Sumatera Utara dan Malaysia dengan harga berkisar Rp 100.000 hingga Rp 250.000 per kilogram. ANTARA FOTO/Irwansyah

Usulan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ihwal pembukaan 100% industri pengolahan perikanan untuk asing harus dilihat dari segi konsesi dan dampaknya. Pasalnya, banyak persoalan perikanan di Indonesia belum selesai sehingga perlu kajian-kajian yang menguntungkan nelayan, pengusaha lokal, dan pemerintah.

“Indonesia sangat terbuka atas investasi dari luar. Akan tetapi persoalan dari hulu sampai hilir terlalu banyak seperti modal, pemasaran, pendampingan nelayan, dan cool storage. Karena itu, pemerintah harus fokus membenahi masalah perikanan di hulu sebelum menyelesaikan masalah di hilir (pengolahan ikan),” kata Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana di Jakarta, Selasa (15/9).

Dia mengungkapkan persoalan di hulu adalah sumber daya ikan yang besar tak sesuai dengan jumlah kapalnya, apalagi 95% nelayan kita adalah para nelayan tradisional. Kalaupun ada nelayan besar, mereka tidak melaporkan hasil tangkapannya. Jadi, perlu pembenahan di hulu, seperti perlindungan wilayah tangkap para nelayan, terutama nelayan tradisional, reklamasi pantai, wisata laut yang menyebabkan pembatasan akses bagi nelayan.

Setelah itu, baru pemerintah menyelesaikan masalah di hilir. Budi mengatakan, jika 100% industri pengolahan ikan dikuasai asing, maka perlu juga diberi kesempatan kepada pengusaha lokal untuk masuk ke industri tersebut. Idealnya 65% saja yang dikuasai asing dalam pengolahan ikan, itu pun dengan cara bertahap. Kita lihat komitmen investasi asing dalam pembangunan pengolahan perikanan dan konsep ini bisa dijadikan kontrak berjangka.

“Alasan pemberian pengolahan ikan 65% untuk asing dengan pertimbangan transfer teknologi. Kalau memang lebih banyak modal asing, maka secara waktu harus dibatasi agar tidak dikuasai sepenuhnya oleh asing. Tapi, kalau kita sudah bisa menguasai teknologi di sektor pengolahan perikanan, baru pemerintah Indonesia ambil alih 100%,” kata Budi.

Yang terpenting, menurut dia, jaminan pekerja di sektor pengolahan ikan harus orang Indonesia yang diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menteri (Permen). Sebab, ini baru wacana sehingga para pemangku kepentingan perlu menyempurnakannya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengusulkan pembukaan kepemilikan asing hingga 100% di sektor industri pengolahan perikanan. Usulan ini akan dibahas bersama di Kemenko Perekonomian.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo tengah menyusun berbagai paket kebijakan deregulasi untuk menggenjot investasi dalam negeri. Susi yakin deregulasi di sektor pengolahan ikan ini dapat mendatangkan banyak dolar.

Susi mengatakan saat ini kepemilikan asing dalam sektor pengolahan ikan dibatasi hanya 40% berdasarkan ketentuan daftar negatif investasi. Dia menilai, sektor penangkapan ikan yang ditutup untuk asing, bukan industri pengolahannya.[*]

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Polwan Yuni Purwanti yang Terjebak Mafia Narkoba

Publik terkejut. Jagad maya pun ribut. Ini gegara Kapolsek Astana Anyar, Kota Bandung, Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi terciduk tim reserse antinarkoba Polda Jabar....

Stop Provokasi, Pelegalan Miras? Mbahmu!

Lampiran Perpres yang memuat izin investasi miras di daerah tertentu, baru saja dicabut oleh Presiden. Ini disebabkan karena banyak pihak merasa keberatan. Daripada ribut...

Beragama di Era Google, Mencermati Kontradiksi dan Ironi

Review Buku Denny JA, 11 Fakta Era Google: Bergesernya Pemahaman Agama, dari Kebenaran Mutlak Menuju Kekayaan Kultural Milik Bersama, 2021 Fenomena, gejala, dan ekspresi...

Artijo dan Nurhadi di Mahkamah Agung

In Memoriam Artijo Alkostar Di Mahkamah Agung (MA) ada dua tokoh terkenal. Artijo Alkostar, Hakim Agung di Kamar Pidana dan Nurhadi, Sekjen MA. Dua tokoh MA...

Gangguan Jiwa Skizofrenia

Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan social sehingga individu tersebut menyadari kemampuan diri sendiri. Dapat mengatasi tekanan,...

ARTIKEL TERPOPULER

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

Artidjo Alkostar, Sebuah Kitab Keadilan

Gambaran apa yang muncul di benak Anda setiap mendengar profesi pengacara dan kepengacaraan? Apapun citra itu, Artidjo Alkostar menghancurkannya berkeping-keping. Sebagai pengacara hingga akhir 1990an,...

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.