Banner Uhamka
Jumat, September 25, 2020
Banner Uhamka

Gaji DPRD dan Gubernur Jakarta Tak Layak Dinaikkan

KPK: Mata Kiri Novel Deteksi Warna Cahaya Pasca Operasi

Jakarta, 21/8 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa mata kiri penyidik KPK Novel Baswedan telah mampu mendeteksi arah datang cahaya dan mampu mengidentifikasi...

Koalisi PWYP Kawal Koordinasi-Supervisi KPK di Migas

Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyambut baik dan siap mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan koordinasi dan supervisi di sektor energi...

KPK Periksa Farhat Abbas Sebagai Saksi Markus Nari

Jakarta, 18/8 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa pengacara Farhat Abbas dalam penyidikan merintangi proses penyidikan, persidangan, dan memberikan keterangan tidak benar pada...

Hapus Premium, Pemda DKI Harus Sediakan Subsidi Angkutan Umum

Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Puranama alias Ahok menghapus bahan bakar minyak jenis premium di wilayah DKI Jakarta didukung Forum Warga Kota Jakarta...
Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.

Ilustrasi - Suasana pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Ruang Paripurna DPRD DKI Jakarta. ANTARA FOTO
Pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Ruang Paripurna DPRD DKI Jakarta. ANTARA FOTO

Usulan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta yang meminta kenaikan tunjangan sebagai kompensasi kenaikan gaji disambut baik oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok setuju dengan usulan tersebut. Namun, berbagai kalangan merasa usulan itu tidak layak diberikan.

Direktur Centre For Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, mengatakan di saat perekonomian sekarang ini, meminta kenaikan gaji sangat tidak tepat. Mereka seharusnya melihat kondisi ekonomi Indonesia yang sedang di ambang kritis. Bahkan jika terus seperti ini bukan tidak mungkin akan terjadi krisis ekonomi.

“Seharusnya para anggota Dewan ini berpikir bahwa krisis ada di depan mata. Tidak perlu mereka meminta kenaikan gaji. Masyarakat saat ini sedang susah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jangan lagi membebankan masyarakat hanya untuk membayar kenaikan gaji mereka,” kata Ucok saat dihubungi di Jakarta, Selasa (29/9).

Menurut dia, jika dilihat dari kinerja para anggota Dewan saat ini, permintaan kenaikan gaji itu tentu tidak sebanding. Selama ini kinerja para anggota DPRD DKI Jakarta hanya ribut dengan Gubernur mempermasalahkan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Jadi, para anggota Dewan dan Gubernur DKI Jakarta jangan memaksakan kehendak meminta kenaikan gaji mereka. Apalagi baru kemarin mereka (DPRD) telah mendapat mobil dinas baru dan fasilitas lainnya,” ucapnya. “Jika memang merasa gaji mereka terlalu kecil, ya berhenti saja dan buat usaha sendiri.”

Ucok menilai pernyataan Ahok yang mengatakan menaikkan gaji para anggota DPRD dan Gubernur bertujuan menghilangkan permainan anggaran APBD itu bukan jaminan. Pasalnya, dalam mengalokasikan anggaran, para pemangku kepentingan itu kerap mencari celah untuk bisa mendapatkan jatah dari APBD tersebut.

Tak hanya itu, dampak yang terjadi jika gaji para anggota DPRD dan Gubernur dinaikkan nanti bakal membebani APBD DKI Jakarta. Program-program untuk masyarakat, seperti di sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lainnya, yang seharusnya menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta bakal terganggu.

Ucok juga mempertanyakan sikap Ahok yang justru melunak dan bahkan mendukung usulan para anggota Dewan ini. Seolah ada pola transaksional yang sedang dibangun oleh keduanya, sikap Ahok itu kini sangat bertolak belakang dengan sikapnya sebelumnya. Tentu tujuannya agar Ahok maupun DPRD DKI Jakarta bisa sama-sama saling mendukung di saat masing-masing memiliki suatu program.

Sebelumnya,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama setuju dengan usulan permintaan DPRD DKI Jakarta yang meminta kenaikan gaji. Bahkan Ahok mendukung bukan hanya legislator yang pantas menerima kenaikan tersebut, melainkan juga para eksekutif. Dari tingkatan Presiden, Gubernur, hingga Wali Kota/Bupati.

Ia beranggapan para eksekutif di tanah air layak diganjar besaran gaji setingkat dengan direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Ya, saya oke-oke saja mau naik gaji berapa. Saya sudah katakan, dari Presiden sampai menteri, sampai bupati, wali kota mau naik gaji enggak apa-apa,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (28/9).

Meski demikian, Ahok menegaskan kenaikan gaji para pejabat harus disertai dengan pembuktian terbalik. Itu dilakukan agar menjadi kompensasi bagi rakyat atas kenaikan pendapatan tersebut. “Tapi harus ada pembuktian harta. Jadi, semua pejabat harus bisa buktikan hartanya dari mana. Itu baru adil. Jangan gaji naik, tapi ‘nilepnya’ masih terus jalan.”

 

 

Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Opsi Menunda atau Melanjutkan Pilkada

Perhelatan akbar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 akan bergulir. Pilkada yang sejak era reformasi pasca amandemen UUD 1945 telah memberi ruang...

Peran Civil Society dalam Perang Melawan Wabah

Perkembangan wabah korona semakin mengkhawatirkan. Epidemiologi Pandu Riono menyebut puncak kasus Covid-19 di Indonesia baru mencapai puncak pada awal semester pertama hingga pertengahan tahun...

Erick Ingin Kerja, Mereka Malah Menganggu!

Akhir-akhir ini, ada gerombolan oknum-oknum yang ingin memaksakan kehendak untuk mengisi kursi-kursi komisaris. Ketika keinginan itu tak tercapai, mereka secara sistematis dan masif melakukan...

Menjarah Mahkota Kemuliaan MK

Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada 1 September lalu menjadi hadiah sekaligus menjadi dilema bagi kesembilan hakim konstitusi di usianya yang ketujuh belas...

Memahami Kembali Pandemi Covid-19

Wabah Covid-19 yang disebabkan virus corona jenis baru telah memasuki bulan ke-6 sejak ditetapkan sebagai pandemi oleh organisasi kesehatan dunia (WHO). Per tulisan ini...

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.