Minggu, November 1, 2020

Fitra Pertanyakan Target Penerimaan Tax Amnesty

ICW: Presiden Harus Pimpin Penyelamatan KPK

Indonesia Corruption Watch menilai selama satu tahun kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum banyak perubahan yang dilakukan dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi. Terlebih belakangan...

Jokowi dan Ahok Hilangkan Ruang Demokrasi bagi Rakyat

Gerakan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah mengebiri proses demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia. Hal itu terlihat...

Enam Negara Sepakat Bentuk FTF untuk Tangani Terorisme

Manado, 30/7 - Pertemuan Sub-Regional Meeting on Foreign Terrorist Fighters and Cross Border Terrorism (SRM FTF CBT) menyepakati akan membentuk FTF untuk memberantas terorisme. "Kami...

Jakarta Telat Membangun Infrastruktur Transportasi

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai kemacetan di Jakarta terus bertambah dari tahun ke tahun. Hal itu bisa dilihat dari kecepatan kendaraan bemotor di jalan-jalan...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Foto: Ilutrasi/Istimewa
Foto: Ilutrasi/Istimewa

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menemukan adanya target penerimaan negara terkait tax amnesty dalam APBN 2016. Padahal, Rancangan Undang Undang Tax Amensty belum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, akan tetapi sudah ada target penerimaan negara sebesar Rp 60 triliun.

“Hitungan-hitungan Menteri Keuangan, dalam penerimaan tax amnesty dari mana? Sedangkan UU belum disahkan DPR dan aturan pelengkapnya belum selesai,” kata Sekretaris Jenderal Fitra, Yenny Sucipto di Jakarta, Selasa (8/3).

Menurut Yenny, adanya target penerimaan tersebut menunjukkan bahwa lemahnya fungsi budgeting DPR dalam APBN 2016. Bahkan, asumsi Fitra, masuknya target itu dalam APBN dilatarbelakangi aspek politik dan transaksional. Indikasinya adalah RUU Komisi Pemberantasan Korupsi ditunda dan RUU Tax Amnesty juga ditunda.

“Bisa saja DPR dan Presiden melakukan transaksional dalam kebijakan tax amnesty. Sebab, tidak jelas dasarnya apa, dalam memasukkan target tersebut,” kata Yenny. Makanya, lanjut dia, dalam APBN-P 2016 pada April mendatang akan dibahas lagi target penerimaan tax amnesty. Dihilangkan atau ditambahkan target tersebut.

Selain itu, Yenny menduga dana Rp 60 trliun dalam APBN 2016 tersebut sebagai pemancing investor dari luar agar masuk ke Indonesia. Artinya, dana pengemplang pajak yang dibawa lari investor ke luar negeri kembali ke Indonesia dengan melihat penerimaan negara dalam tax amnesty.

Staf Advokasi Fitra Gulfino Che Guevarrato mengatakan, dalam aspek yuridis, sistem perpajakan Indonesia harus dapat memberikan jaminan hukum atas keadilan, baik untuk negara maupun untuk warganya. “Wajib pajak mendapatkan hak dan perlakuan hukum yang sama atau jaminan agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh administrasi perpajakan dan aparaturnya.”

Karena itu, ketika pengemplang pajak dapat diampuni segala sanksi yang mengikutinya, maka hal tersebut mengesampingkan asas keadilan. Gulfino menambahkan banyak persoalan dalam RUU Tax Amnesty, diantaranya, RUU tersebut berpotensi menjadi fasilitas “karpet merah” bagi kolongmerat, pelaku kejahatan ekonomi, finansial dan pencucian uang.

Dalam UU tersebut disebutkan, asal seorang atau badan usaha mengajukan pengampunan, maka akan dilakukan proses pengampunan tanpa melihat asal-usul harta. “Tidak disaring (asal-usul harta), sehingga RUU ini berpotensi menarik banyak uang haram dalam APBN dan perekonomia Indonesia,” katanya.

Selain itu, amanat pembentukan Satuan Tugas Pengampunan Pajak langsung di bawah Presiden tidak akan efektif dan tumpang tindih dengan Dirjen Pajak dan penegak hukum lain. Bahkan data dan informasi juga tidak transparan dan akuntabel.

Tak hanya itu, menurut Gulfino, pembentukan Satgas ini berpotensi terjadinya ruang transaksional yang tinggi. Pasalnya, tidak ada pengawasan, transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengelolaan satgas. “Justru ruang ini akan menjadi proses transaksional yang legal dengan memanipulasi perhitungan uang tebusan,” kata Gulfino.[*]

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Menjaga Kesehatan Tubuh dari Covid-19

Menjaga kesehatan menjadi hal yang penting dilakukan semua kalangan. Apalagi dengan kondisi alam yang semakin merabahnya virus covid 19. Terkadang hal sederhana yang rutin...

Kesehatan Mental dan Buruh

Kerja adalah cerminan kesehatan jiwa. Semakin baik tempat kerja, semakin kecil kemungkinan kita mengalami masalah kejiwaan. Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nation secara...

Charlie Hebdo, Emmanuel Macron, dan Kartun Nabi Muhammad

Majalah satir Charlie Hebdo (CH) yang berkantor di Paris kembali membuat panas dunia. CH merilis kartun Nabi Muhammad untuk edisi awal September 2020. Padahal...

Imajinasi Homo Sapiens Modern dalam Menguasai Dunia

  Foto diatas ini mewakili spesies lainnya yang bernasib sama, tentu bukan hanya Komodo, masih ada dan masih banyak lagi hewan yang bernasib sama sebut...

TBC Mencari Perhatian di Tengah Pandemi

Pada awal Maret, Indonesia melaporkan kasus Coronavirus Disease-2019 yang dikenal sebagai COVID-19, terkonfirmasi muncul setelah kejadian luar biasa di Wuhan, Cina. Penyakit ini disebabkan...

ARTIKEL TERPOPULER

Sandiwara Dibalik Pernikahan Raja Majapahit Bali

Belakangan di Bali ramai pemberitaan mengenai acara pertunangan Raja Majapahit Bali bernama lengkap Abhiseka Ratu Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Pandangan 2 Mazhab Hukum Terhadap Putusan MA Soal Eks Napi Koruptor

Pertengahan tahun 2018 ini publik dikagetkan dengan hadirnya PKPU No. 20/2018 yang dalam Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Pengajuan daftar bakal calon anggota...

Charlie Hebdo, Emmanuel Macron, dan Kartun Nabi Muhammad

Majalah satir Charlie Hebdo (CH) yang berkantor di Paris kembali membuat panas dunia. CH merilis kartun Nabi Muhammad untuk edisi awal September 2020. Padahal...

Menyerupai Suatu Kaum: Hadits, Konteks Budaya, dan Tahun Baru 2018

Hanya dengan satu hadits ini, “Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka” (HR Abu Daud dan Ahmad), banyak ustaz yang lantang...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.