Kamis, Oktober 22, 2020

Fitra: Penegak Hukum Harus Usut Potensi Kerugian BUMN Rp 1,2 Triliun

Parpol untuk Melawan Intoleransi

Menguatnya penggunaan politik identitas pada masa kampanye Pemilu 2019 ditandai dengan munculnya isu untuk memilih calon legislatif maupun pemimpin yang seagama di tengah-tengah masyarakat....

UU Pemilu Dinilai Abaikan Kekhususan Aceh

Banda Aceh, 7/8 - Legislator atau anggota DPRA Abdullah Saleh mengatakan, undang-undang pemilu yang baru disahkan DPR RI mengabaikan kekhususan Aceh. "Undang-undang pemilu yang baru...

Pemerintah Diminta Tegakkan Kebebasan Beragama

Masyarakat minoritas sering mendapat perlakuan diskriminatif dari pemerintah terkait  keyakinan agamanya. Padahal, konsep negara kita adalah Pancasila yang memberikan kebebasan masyarakat dalam beragama. Sekretaris Jenderal...

Kebebasan Pers di Indonesia Dinilai Sangat Memprihatinkan

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menilai kebebasan pers di Indonesia pada tahun 2015 sangat memprihatinkan. Sebab, ada 47 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Hotel Indonesia Kempinski Jakarta. Kempinski.com
Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Kempinski.com

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyatakan hasil temuan khusus Badan Pemeriksa Keuangan pada kerjasama build, operate and transfer (BOT) antara Badan Usaha Milikin Negara (BUMN) PT Hotel Indonesia Natour dengan PT Grand Indonesia dan PT Cipta Karya Bumi Indah tidak sesuai dengan kontrak perencanaan awal. Akibatnya berpotensi hilangnya pendapatan BUMN sebesar Rp 1,2 triliun.

“BUMN PT Hotel Indonesia Natour kehilangan kesempatan untuk memperoleh nilai kompensasi yang lebih sebesar Rp 1,2 triliun dari pendapatan kerjasama. Karena itu perlu diusut penegak hukum,” kata Manajer Advokasi dan Investigasi Fitra Apung Widadi di Jakarta, Kamis (28/1).

Dia menjelaskan ada temuan pelanggaran di luar kontrak kerjasama. Antara lain jangka waktu kerjasama melebihi 30 tahun, kompensasi tahunan yang diterima tidak sesuai dengan persentase pendapatan, sertifikasi HGB ternyata dijaminkan pihak penerima BOT kepada pihak ketiga untuk memperoleh pendanaan, dan PT Cipta Karya  Bumi Indah melepas tanggung jawab setelah kontrak kerjasama ditandatangani.

Tak hanya itu, Apung menambahkan, adanya tambahan gedung perkantoran (Menara BCA) dan apartemen di atas objek BOT yang secara tidak jelas terdefinisi dalam perjanjian dan belum diperghitungkan nilai ekonomis dalam bentuk pendapatan. Pembangunan Menara BCA dan apartemen itu diduga telah menyalahi kontrak, sebab dalam kontak awal hanya ada empat BOT. Pertama, hotel bintang lima seluas 42.815 m2. Kedua, pusat perbelanjaan I seluas 80.000 m2. Ketiga, pusat perbelanjaan II seluas 90.000 m2, dan fasilitas parkir seluas 175.000 m2.

Fitra juga menilai pihak penerima hak BOT (PT Grand Indonesia dan PT Cipta Karya Bumi Indah) belum tertib menyusun laporan dan belum taat kompensasi. Dalam laporan keuangan tercatat selalu rugi dan kompensasi yang diterima BUMN PT Hotel Indonesia Natour dari BOT PT GI dari tahun 2011-2015 tercatat rata-rata hanya Rp 11,2 miliar. Sedangkan kompensasi dari BOT PT CKBI dari tahun 2011-2015 rata-rata hanya Rp. 1,6 miliar per tahun.

Angka di atas sangat fantastis dan potensi tersebut hanya minimum, kata Apung. Jika dihitung ulang dengan aset di pusat ibu kota yang sangat strategis, potensi kehilangan maksimum bisa lebih dari Rp 1,2 triliun.

“Ini sungguh disayangkan karena Hotel Indonesia adalah pusat sejarah yang dibangun oleh Soekarno. Namun, kini ditempati hanya untuk mencari untung pihak tertentu dengan proses perjanjian yang dilanggar. Potensi keuangan tersebut juga telah menutupi simbol sejarah bangsa.”

Karena itu, Fitra mendesak Presiden Joko Widodo menyelamatkan aset nasional, khususnya di BUMN dan sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-13/MBU/09/2014 bahwa, seluruh aset BUMN harus diselamatkan. Pemerintah juga harus melakukan revaluasi aset untuk peningkatan modal. Jika dibutuhkan, bentuk badan penyelamatan aset nasional. Karena, selain aset BUMN, aset Sekretariat Negara, aset DKI Jakarta, dan daerah juga banyak yang dilepas ke tangan swasta.

Fitra juga mendesak BUMN PT Hotel Indonesia Natour untuk meninjau ulang perjanjian tersebut karena telah ditemukan potensi kerugian pendapatan kompensasi yang sangat besar. Temuan tersebut harus ditindaklanjuti oleh BPK agar memberi efek jera terhadap pihak ketiga yang menyalahi kesepakatan awal dan penegak hukum harus masuk dalam pemberantasan korupsi di seluruh BUMN. Terutama BUMN yang mengelola kepentingan publik dan hajat hidup orang banyak.

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Vaksin Demi Kesehatan Rakyat

Pemerintah berjuang penuh demi kesehatan rakyat. Keseriusan untuk menemukan vaksin Covid-19 adalah langkah yang sangat tepat. Karena vaksin merupakan solusi yang menjadi harapan rakyat...

Wabah, Membela Eksistensi Tuhan di Hadapan Ateisme (Habis)

Covid-19 Sebagai Fakta Kehidupan  Terlepas dari apakah Covid-19 adalah akibat dari ulah manusia, dan karena itu sebagai bagian dari kehendak bebas manusia, penderitaan kita hari ini pada...

Membereskan Pembukuan Tanpa Menguras Kantong

Pernahkah Anda mengalami sulitnya membereskan pembukuan dengan cepat dan mendapatkan laporan keuangan berhari-hari? Seringkali pebisnis hanya fokus cara meningkatkan omset bisnisnya saja, namun tidak menyadari cara...

Mengenal Sosok Tjokroaminoto

Tjokroaminoto merupakan orang yang pertama kali meneriakkan Indonesia merdeka, hal ini membuatnya sosok yang ditakuti oleh pemerintah Hindia-Belanda. De Ongekroonde Van Java atau Raja...

Mengapa Banyak Abdi Negara Muda Pamer di Media Sosial?

Apakah kamu pengguna Twitter yang aktif? Jika iya, pasti kamu pernah melihat akun @txtdrberseragam berseliweran di timeline kamu. Sebagaimana tercantum di bio akun ini,...

ARTIKEL TERPOPULER

Tanggapan Orang Biasa terhadap Demo Mahasiswa dan Rakyat 2019

Sudah dua hari televisi dihiasi headline berita demonstrasi mahasiswa, hal yang seolah mengulang berita di TV-TV pada tahun 1998. Saya teringat kala itu hanya...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Hitam Putih Gemerlap Media Sosial

“Komunikasi adalah inti dari masyarakat kita. Itulah yang menjadikan kita manusia.” Setidaknya begitulah yang dikatakan Jan Koum, pendiri aplikasi Whatsapp yang kini telah mencapai...

Jangan Bully Ustazah Nani Handayani

Ya, jangan lagi mem-bully Ustazah Nani Handayani “hanya” karena dia salah menulis ayat Al-Qur’an dan tak fasih membacakannya (dalam pengajian “Syiar Kemuliaan” di MetroTV...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.