Senin, Oktober 26, 2020

BUMN Tak Punya Sistem Transparansi dan Akuntabilitas

Dua Warga Yordania Tewas dalam Insiden Penembakan Kedubes Israel

Amman, 24/7 - Dua warga Yordania tewas akibat penembakan pada Minggu di kawasan Kedubes Israel, yang dijaga ketat, kata polisi dan sumber keamanan. Seorang warganegara...

Pengacara Buni Yani Sayangkan Ketidakhadiran Ahok dalam Sidang

Bandung, 8/8 - Tim pengacara Buni Yani, mengaku keberatan dengan tidak hadirnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam sidang lanjutan kasus dugaan pelanggaran UU ITE...

Buruh Desak Pemerintah Cabut PP Pengupahan

Koalisi gerakan buruh dari berbagai aliansi menolak keras Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Penolakan tersebut ditunjukkan buruh dengan melakukan aksi demonstrasi...

Sidang MKD Terbuka, Momentum Perbaiki Citra DPR

Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan terkait persoalan yang membelit Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto diminta terbuka. Keterbukaan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan diperlukan untuk memperbaiki...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Menteri BUMN Rini Soemarno (kelima kanan duduk) bersama jajaran deputi Kementerian BUMN dan sejumlah Direktur Utama BUMN berfoto usai memberikan keterangan pers terkait Laporan 1 Tahun Kementerian BUMN di Jakarta, Senin (26/10). ANTARA
Menteri BUMN Rini Soemarno (kelima kanan duduk) bersama jajaran deputi Kementerian BUMN dan sejumlah Direktur Utama BUMN usai konperensi pers terkait Laporan 1 Tahun Kementerian BUMN di Jakarta, Senin (26/10). ANTARA

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyatakan 141 badan usaha milik negara memiliki laba yang tertahan sebesar Rp 656 triliun hingga 31 November 2014. Meski memiliki laba besar, BUMN tetap menahan laba dengan alasan akan melakukan ekspansi bisnis yang lebih besar. Akan tetapi dalam pengelolaannya, BUMN tidak melaksanakan secara transparan.

“BUMN tidak punya sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan laba yang tertahan,” kata Sekretaris Jenderal Fitra Yenny Sucipto di Jakarta, Selasa (10/11). “Itu dibuktikan dengan tidak adanya peta jalan Kementerian BUMN soal arah perusahaan tersebut.”

Dia menjelaskan, sampai saat ini pengembangan bisnis perusahaan negara tidak jelas, mulai dari rencana ekspansi sampai keuntungan perusahaan secara menyeluruh tidak ada. Akan tetapi, Dewan Perwakilan Rakyat selalu memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN tanpa mengevaluasi rencana kinerja mereka.

Dalam 8 bulan, contohnya, DPR telah menyetujui PMN kepada BUMN sebesar Rp 103 triliun.  Tapi, perusahaan pelat merah itu tidak dibebani dengan sistem yang transparan dan akuntabilitas dalam mengelola dana PMN tersebut. Dengan dana PNM yang besar seharusnya diiringi dengan tanggung jawab yang besar juga.

Selain itu, Fitra menilai pengelolaan BUMN masih belum sesuai dengan Nawa Cita dan menjadi soko guru ekonomi nasional. Soko guru ekonomi nasional adalah BUMN sebagai pilar atau penyangga utama dalam sistem perekonomian nasional. Keberadaannya pun diharapkan dapat banyak berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Fitra juga menegaskan, selama ini pengelolaan BUMN tidak berdasakan peta jalan (road map) kemandirian ekonomi dan tidak berorientasi untuk mendukung peningkatan pendapatan negara (PNBP). Bahkan PMN belum berdampak signifikan terhadap pendapatan nasional.

Saat ditanya adanya pertemuan anggota DPR dan Menteri BUMN Rini Soemarno di parlemen, Yenny menjelaskan pertemuan itu bukan membahas dan memaparkan rencana ekspansi BUMN. “Benar ada pemaparan di DPR, tapi kalau ditanya peta jalan Kementerian BUMN secara detail tidak ada. DPR seharusnya mempertanyakan hal ini. Sistemnya sudah transparan atau belum, arahnya sesuai tidak dengan Nawa Cita Jokowi,” katanya.

Tak hanya itu, ada 2.000 kasus temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada 2009-2012 yang merugikan negara sekitar Rp 125 triliun. Dari Rp 125 triliun itu, yang dikembalikan ke negara Rp 5 triliun pada 2013. Sisanya kita tidak ketahui. Seharusnya, tambah Yenny, DPR memanggil Kementerian BUMN dan meminta klarifikasi soal kerugian itu. “BPK selalu melakukan audit BUMN, tapi DPR tidak menindaklanjut audit tersebut.”

Karena itu, Fitra mendesak Presiden Joko Widodo memperbaiki tata kelola BUMN secara benar dan transparan. Bahkan Yenny menyarakan agar pemerintah membatalkan PMN dalam APBN 2016 karena dinilai kurang tepat. Alasannya tidak ada jaminan karena sistem transparansi dan akuntabilitas belum terbangun.

 

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Mencari Petunjuk Kekebalan Covid-19

  Orang yang telah pulih dari Covid-19 mungkin khawatir tentang efek kesehatan yang masih ada, tetapi beberapa mungkin juga fokus pada apa yang mereka lihat...

Sastra, Dildo dan Evolusi Manusia

Paling tidak, berdasarkan catatan tertulis, kita tau bahwa sastra, sejak 4000 tahun lalu telah ada dalam sejarah umat manusia. Hari ini, catatan yang ditulis...

Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia

Di dalam buku Huntington yang 600-an halaman yang berjudul Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia mengatakan bahwasanya masa depan politik dunia akan...

Di Bawah Erdogan Turki Lebih Tidak Demokratis dari Indonesia

Turki di bawah kepemimpinan Erdogan sering dibanding-bandingkan dengan Indonesia di bawah Jokowi. Perbandingan dan penghadap-penghadapan antara Erdogan dan Jokowi yang sering dilakukan oleh kelompok...

Refleksi Bulan Bahasa: Apa Kabar Perpres 63/2019?

Oktober adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada bulan inilah, 92 tahun silam terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak lahirnya...

ARTIKEL TERPOPULER

Tamansiswa, Ki Hadjar Dewantara, dan Sistem Pendidikan Kolonial

Setiap 2 Mei kita dihadapkan pada kesibukan rutin memperingati Hari Pendidikan Nasional. 2 Mei itu merupakan tanggal kelahiran tokoh pendidikan nasional, Ki Hadjar Dewantara,...

Pemuda Pancasila Selalu Ada Karena Banyak yang Memeliharanya

Mengapa organisasi ini masih boleh terus memakai nama Pancasila? Inikah tingkah laku yang dicerminkan oleh nama yang diusungnya itu? Itulah pertanyaan saya ketika membaca...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Di Bawah Erdogan Turki Lebih Tidak Demokratis dari Indonesia

Turki di bawah kepemimpinan Erdogan sering dibanding-bandingkan dengan Indonesia di bawah Jokowi. Perbandingan dan penghadap-penghadapan antara Erdogan dan Jokowi yang sering dilakukan oleh kelompok...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.