Selasa, Desember 1, 2020

BJ Habibie: Indonesia Perlu Menentukan GBHN

JPU Akan Upayakan Kehadiran Ahok dalam Sidang Buni Yani

Bandung, 8/8 - Jaksa penuntut umum (JPU) akan mengupayakan kehadiran Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam persidangan lanjutan kasus dugaan pelanggaran UU ITE pekan depan...

MKD Harus Bentuk Tim Panel

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menegaskan kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto tidak hanya terbuka untuk umum....

Pemerintah Didesak Lebih Selektif Datangkan Investasi

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat memenuhi undangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama disikapi kritis oleh sejumlah kalangan. Selain kepergiannya di tengah bencana...

Kebakaran Lahan Gambut Sebabkan Kabut Asap di Meulaboh

Meulaboh, Aceh, 22/7 - Kabut asap tebal menyelimuti Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, akibat puluhan hektare lahan gambut terbakar, dan terus meluas. Koordinator...

Mantan Presiden BJ Habibie menghadiri pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay.

Jakarta, 22/8 – Presiden Ketiga Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie menegaskan Indonesia perlu memiliki Garis Besar Haluan Negara (GBHN) agar arah pembangunan nasional fokus dan berkesinambungan.

BJ Habibie menyampaikan hal itu saat diskusi “Proses Transformasi Pembelajaran Karakter Bangsa sebagai Implementasi UUD 1945” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

“Arah pembangunan nasional berdasarkan pada kemauan politik Pemerintah. Adanya GBHN berisi perencanaan pembangunan nasional jangka panjang, maka pada pergantian pemerintahan arah pembangunan tetap berkesinambungan,” katanya.

Menurut Habibie, dihidupkannya kembali atau tidak GBHN tergantung kepada kemauan politik (political will) penyelenggara negara.

Namun, Habibie mengingatkan, karena Indonesia telah menerapkan kebijakan otonomi daerah pada era reformasi, maka arah pembangunan nasional dalam GBHN harus didasarkan pada kepentingan daerah.

“Indonesia perlu memiliki GBHN yang merupakan induk dari GBHD(Garis Besar Haluan Daerah) yang memiliki kearifan lokal berbeda-beda,” katanya.

Habibie menegaskan, dengan kemauan politik Pemerintah yang mengarahkan pembangunan berkesinambungan, maka pembangunan nasional menjadi merata, dan diharapkan seluruh warga negara Indonesia memiliki pekerjaan.

Dalam kondisi seperti ini, kata dia, maka keluarga Indonesia dapat terbarukan menjadi lebih sejahtera.

“Keluarga terbarukan, jika masa depan anak lebih baik dari kondisi orang tua, serta masa depan cucu lebih baik dari masa depan anak,” katanya.

Mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Menristek/BPPT) ini menegaskan, GBHN ini ada konsekuensinya dengan industri pertahanan dan industri strategis.

Sebelumnya, MPR RI pernah mewacanakan perlunya mengihupkan kembali GBHN melalui amandemen terbatas UUD NRI 1945.

(Sumber: Antara)

Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Pay It Forward Merespon Dampak Pandemi Covid-19

Sinopsis Film Pay It Forward Pay It Forward merupakan sebuah film asal Amerika Serikat yang sarat pesan moral. Film ini dirilis pada tahun 2000, yang...

Senyum Ekonomi di Tengah Pandemi

Pandemi tak selamanya menyuguhkan berita sedih. Setidaknya, itulah yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berita apa itu? Sri Mulyani, menyatakan, kondisi ekonomi Indonesia tidak terlalu...

Dubes Wahid dan Jejak Praktek Oksidentalisme Diplomat Indonesia

Pada 5 Oktober 2000 di Canberra dalam forum Australian Political Science Association, pakar teori HI terkemuka Inggris, Prof. Steve Smith berpidato dengan judul, “The...

Gejala ‌Depresi‌ ‌Selama‌ ‌Pandemi‌ ‌Hingga‌ ‌Risiko‌ Bunuh Diri

Kesehatan mental seringkali diabaikan dan tidak menjadi prioritas utama seseorang dalam memperhatikan hal yang di rasakannya. sementara, pada kenyataannya kesehatan mental sangat mempengaruhi banyak...

Eksistensi dari Makna Ujaran Bahasa Gaul di Media Sosial

Bahasa Gaul kini menjadi tren anak muda dalam melakukan interaksi sosial di media sosialnya baik Instagram, facebook, whats app, twitter, line, game online dan...

ARTIKEL TERPOPULER

Luasnya Kekuasaan Eksekutif Menurut Undang-Undang

Proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.