Kamis, Januari 21, 2021

Alasan Pemerintah Moratorium Pembangunan Gedung Baru DPR

Jokowi-JK Dinilai Tak Anggap Penting Aspek Hukum

Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai tidak menganggap penting hukum sebagai bagian dari upaya membangun bangsa. Pasalnya, selama satu tahun memimpin pemerintah cenderung lebih banyak...

PDIP – Golkar Mantapkan Koalisi di Pilgub Jawa Barat

Purwakarta, 9/8 - Partai Golkar dan PDIP memantapkan koalisi menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pemilihan Gubernur Jabar 2018 dengan melakukan pertemuan di Kantor...

Pemerintah Serap Rp 21,05 Triliun dari Surat Utang Negara

Jakarta, 25/7 - Pemerintah menyerap dana Rp21,05 triliun dari lelang lima seri Surat Utang Negara (SUN) untuk memenuhi sebagian pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan...

KPK Tegaskan Johannes Marlim Bukan Saksi Kunci e-KTP

Jakarta, 14/8 - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan tidak ada istilah "saksi kunci" terkait dengan Johannes Marliem. Johannes Marliem diketahui meninggal...

Suasana di dalam ruang DPR. (Sumber: www.sp.berisatu.com)

Jakarta, 15/8 – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta DPR untuk mempergunakan fasilitas rumah dinas DPR, yang baru saja direhabilitasi sepenuhnya tahun 2010 lalu.

“Jadi mestinya dimanfaatkan dulu rehabilitasi besar-besaran itu, ratusan miliar digunakan untuk merehabilitasi rumah-rumah di DPR sehingga jauh lebih baik dari sebelumnya, kalau itu mau ditinggalkan lagi kan kasihan. DPR yang buat perencanaan tapi hanya berapa tahun, ini mau dibuat lagi,” ucap Jusuf Kalla.

Hal itu disampaikan Wapres sebagai respon dari wacana yang dilontarkan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, soal pembangunan gedung baru dan apartemen di kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, menggunakan anggaran dari swasta.

“Sementara ini pemerintah memutuskan masih moratorium pembangunan gedung-gedung baru, terkecuali sekolah, rumah sakit dan balai penelitian,” jelas Jusuf Kalla di Kantor Wapres di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Jusuf Kalla menjelaskan bahwa sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memberlakukan moratorium pembangunan gedung baru kementerian/lembaga. Terkait dengan pengadaan tanah baru untuk lembaga atau badan-badan baru, kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, juga tidak diizinkan oleh Presiden.

Oleh karenanya, Seskab Pramono Agung meminta badan atau lembaga yang belum memiliki tanah untuk menggunakan tanah-tanah yang sudah dimiliki negara.

Pemerintah, jelasnya, lebih memfokuskan pada pembangunan fasilitas untuk penanganan terorisme, narkoba maupun hal-hal lain yang memang sangat perlu dan mendesak untuk saat ini.

(Sumber: Antara)

Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Proyeksi OPEC, Konsumsi Migas Dunia akan Meningkat

Senin (18/1) penulis berkesempatan untuk memberikan kuliah umum secara daring dengan adik-adik di Politeknik Akamigas Cepu, Jawa Tengah. Maraknya pemberitaan mengenai kendaraan listrik dan...

Revolusi Azyumardi Azra

Ketika masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Sumatera Barat, Azyumardi Azra mengirim puisi berbahasa Inggris ke Harian The Indonesian...

Towards Success: Re-evaluating Indonesia Ecological Development

Indonesia has long been an active participant of the environmental policy formation and promotion. Ever since 1970, as Dr Emil Salim appointed as the...

Apa Itu Teo Demokrasi dan Nasionalisme?

Apa itu Konsep Teo Demokrasi? Teo demokrasi terdiri dari gabungan kata yaitu teologi yang berarti agama dan demokrasi yang terdiri dari kata demos berarti rakyat dan...

Menilik Superioritas Ras dalam Film Imperium

Film Imperium yang ditulis dan disutradarai oleh Daniel Ragussis adalah sebuah film thriller yang menampilkan usaha seorang karakter utama yang mencoba untuk “masuk” ke...

ARTIKEL TERPOPULER

Pandangan Mochtar Lubis Terhadap Kemunafikan Manusia Indonesia

Pernyataan Mochtar Lubis dalam naskah pidato Manusia Indonesia (kemudian diterbitkan menjadi buku) sampai sekarang pidato ini masih relevan untuk dibahas, baik kalangan awam maupun...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Bencana Alam: Paradigma Ekologi dan Aktivisme

Ekologi sebagai kajian ilmiah tentang hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup telah memberikan perspektif baru tentang sistem keterkaitan. Namun, sebagian besar pemerhati...

Bagaimana Masa Depan Islam Mazhab Ciputat?

Sejak tahun 80-an Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta dikenal "angker" oleh sebagian masyarakat, pasalnya mereka menduga IAIN Jakarta adalah sarangnya orang-orang Islam liberal,...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.