Sabtu, Februari 27, 2021

Ahok Tak Konsisten Soal Ketertiban Umum

Presiden Palestina Desak Pengembalian Status Quo Masjid Al-Aqsa

Ramallah, Palestina, 26/7 - Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Selasa (25/7) berkeras bahwa situasi di Masjid Al-Aqsha di Jerusalem Timur harus dikembalikan ke status...

Kasus Prostitusi Online dan Penyebutan Nama Korban

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendapatkan berbagai pengaduan dari masyarakat tentang maraknya pemberitaan prostitusi online yang terjadi khususnya yang melibatkan artis. Protes...

OJK Keluarkan Sejumlah Peraturan Baru, Apa Saja?

Denpasar, 21/7 - Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan surat edaran yang mengatur pemblokiran dana nasabah yang diduga berhubungan dengan jaringan terorisme di sektor jasa keuangan. Direktur...

PUKAT UGM: Pemberantasan Korupsi Hancur Lebur

Setahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memimpin, cita-cita untuk mengupayakan penegakan dan pemberantasan korupsi di Indonesia hancur lebur. Sebab, faktanya janji yang disampaikan Jokowi-JK pada...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Ilustrasi - seorang pedagang menata jualannya di sebuah halte di Kawasan Senen, Jakarta, Selasa (11/12). Sejumlah halte di Jakarta dimanfaatkan sejumlah pedagang kaki lima sebagai tempat berjualan. ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Ilustrasi – Seorang pedagang buah menata jualannya di sebuah halte di Kawasan Senen, Jakarta, Selasa (11/12). Sejumlah halte di Jakarta dimanfaatkan para pedagang kaki lima (PKL) sebagai tempat berjualan. ANTARA FOTO/Zabur Karuru

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan memberikan kelonggaran kepada pedagang kaki lima (PKL) ihwal berdagang di atas saluran air. Namun, kebijakan itu dinilai tidak konsisten dalam menegakkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di Wilayah DKI Jakarta.

“Itu menunjukkan ketidakonsistenan pemerintah Jakarta dalam menegakkan aturan. Ketidaktegasan ini akan membuka peluang bagi PKL untuk berjualan di atas saluran air di seluruh wilayah Jakarta,” kata pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga ketika dihubungi di Jakarta, Senin (14/9).

Nirwono menambahkan, seharusnya pemerintah melalui Dinas Koperasi UMKM dan Asosiasi PKL DKI Jakarta melakukan pemetaan sebaran titik lokasi PKL serta mendata secara akurat jumlah anggotanya. Hal itu dilakukan untuk membuat suatu kesepakatan bersama dengan mereka ketika terjadi penggusuran.

“Pedagang yang tergusur direlokasi ke pasar tradisional terdekat, pusat perbelanjaan, dan gedung perkantoran,” ungkap Nirwono. “Akan tetapi bagi pedagang yang tidak tertampung di tempat yang telah ditentukan, mereka bisa diajak mengisi festival PKL secara berkala. Bisa setiap Minggu, sebulan atau 3-6 bulan, tergantung jumlah pedagangnya.”

Kegiatan festival ini, lanjut Nirwono, harus rutin digelar sepanjang tahun di masing-masing wilayah sehingga tersebar merata untuk para pedagang tersebut. Selain itu, ketika pemerintah sudah mempersiapkan tempat pedagang dengan kesepakatan, mereka harus tunduk aturan. Kalau tetap ada yang melanggar, pemerintah harus tegas dan konsisten menegakkan aturan.

Penegakan itu dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, misalnya pejalan kaki bisa berjalan dengan nyaman serta memperlancar saluran air. Kalau tidak ada penegakan hukum, pedagang di atas saluran air akan menjamur dan ini salah satu penyebab banjir.

Karena itu, dengan konsep pemetaan PKL, data akurat, dan dikunci dengan kesepakatan bersama pemerintah Jakarta, maka tidak akan ada lagi PKL yang tidak dapat berdagang. Kalau sampai muncul PKL baru, kata Nirwono, silakan Asosiasi PKL itu yang menindak tegas.

Seperti diberitakan, Ahok akan memberi kelonggaran kepada PKL yang berjualan di atas saluran air dengan syarat tidak menimbulkan banjir.  “Selama tidak membuat macet dan banjir, biarkan saja. Toh, ekonomi kita lagi susah dan pelanggaran itu sudah puluhan tahun,” kata Ahok.

Dia menjelaskan, kalau memindahkan PKL, Pemprov Jakarta harus menyiapkan lokasi untuk merelokasi mereka. Jika tidak ada lokasinya,  para PKL tersebut dapat bertahan di sana.[*]

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Perempuan dalam Isi Kepala Mo Yan

Tubuh perempuan adalah pemanis bagi dunia fiksi. Kadang diperlakukan bermoral, kadang sebaliknya, tanpa moral. Naluri bebas dari perempuan yang manusiawi, memendam dengki dan membunuh...

Kenapa Saya Mengkritik Mas Anies?

Dua hari yang lalu saya mengkritik Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan melalui unggahan akun Instagram. Soalnya Mas Anies melempar kesalahan pada curah hujan dan...

Berpegangan Tangan dengan Leluhur

Oleh: Arlita Dea Indrianty, SMAN 36 Jakarta Esai favorit lomba: Mengenal Indonesia, Mengenal Diri Kita Bicara tentang Indonesia tidak akan membawa seseorang pada titik...

Penguatan Kultur Demokrasi di Indonesia

Sebagian persoalan dalam praktik demokrasi di Indonesia muncul dari kalangan elite yang membajak sistem. Masyarakat sebagai pemilik sah kedaulatan tertinggi dalam demokrasi hanya dijadikan...

Buntara Kalis

Oleh: Queen Vega Latiefah, SMAN 76 Jakarta Esai favorit lomba: Mengenal Indonesia, Mengenal Diri Kita Seperti cahaya rembulan di malam hari, seperti itu bayangan orang orang...

ARTIKEL TERPOPULER

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Kenapa Saya Mengkritik Mas Anies?

Dua hari yang lalu saya mengkritik Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan melalui unggahan akun Instagram. Soalnya Mas Anies melempar kesalahan pada curah hujan dan...

Penguatan Kultur Demokrasi di Indonesia

Sebagian persoalan dalam praktik demokrasi di Indonesia muncul dari kalangan elite yang membajak sistem. Masyarakat sebagai pemilik sah kedaulatan tertinggi dalam demokrasi hanya dijadikan...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.