Minggu, Oktober 25, 2020

Asing Kuasai Energi Jika Pemerintah Tak Biayai Pembangunan Listrik

Kenaikan Anggaran Dinas DPRD Bebani Anggaran DKI

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto, mengatakan kenaikan anggaran perjalanan dinas yang diminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI...

Indonesia Ajarkan Ilmu Pertanian ke Suriname

Jakarta, 24/7 - Pemerintah Indonesia berbagi ilmu dan pengalaman kepada delegasi Pemerintah Suriname soal pembangunan di sektor pertanian, khususnya inseminasi buatan untuk ternak. Direktur Politik...

Pengunduran Dirjen Pajak Sebagai Momentum Perbaikan

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi keputusan Sigit Pramudito untuk mengundurkan diri dari jabatan direktur jenderal pajak. Langkah ini merupakan sebuah praktik keutamaan...

Anak Jokowi Dilaporkan: Polisi akan “Mendalami”

Anak Jokowi dilaporkan ke polisi dengan tuduhan menyebarkan kebencian dan penodaan agama. Penyidik Polres Metro Bekasi Kota mendalami laporan polisi seorang warga terhadap Kaesang Pangarep,...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Kendaraan melintas di samping kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Senin (26/10). ANTARA FOTO
Kendaraan melintas di samping kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Senin (26/10). ANTARA FOTO

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menemukan bahwa ada keterbatasan sumber pendanaan domestik untuk pembiayaan proyek Independent Power Producer (IPP). Akibatnya, risiko dominasi perusahaan asing dalam program listrik nasional 35 Gigawatt (GW) akan semakin meningkat.

Ketua Umum APBI Pandu P. Sjahrir mengatakan, pemerintah perlu mendorong keterlibatan dana pensiun, perusahaan asuransi, dan lembaga lainnya sebagai sumber pendanaan domestik dalam investasi infrastruktur, termasuk pembangkit listrik.

“Kemungkinan besar, pemain lokal tidak mampu bermain dengan sumber dana yang ada (dana perusahaan tambang). Solusinya adalah cari pendanaan yang lain seperti Taspen, dana pensiun dan dana investasi lainnya. Tanpa itu, pendanaan dari luar akan masuk yang menyebabkan ketahanan energi dikuasai asing,” kata Pandu di Menara Kuningan, Jakarta, Senin (7/3).

Pandu menjelaskan bahwa dana pensiun sangat besar, sekitar US$40 miliar. Dana tersebut bisa menjadi salah satu sumber pembiayaan program listrik 35 GW. Karenanya, pemerintah perlu membuat kebijakan terkait pembiayaan tersebut.

Selain itu, pemerintah menargetkan batubara dapat memenuhi 66% dari sumber energi primer pembangkit litrik nasional pada 2024. Jumlah tersebut ekuivalen dengan 361 GW produksi listik PLTU. Namun, di satu sisi, sektor industri batubara sejak 2012 menghadapi tantangan serius karena stagnan dalam permintaan batubara dan terjadinya kelebihan pasokan batubara yang disebabkan pelemahan perekonomian.

Dengan demikian, lanjut Pandu, ini menyebabkan penurunan margin profitabilitas secara drastis sejak 2012 yang diikuti pengurangan produksi. Padahal, proyek listrik yang bersifat jangka panjang tentu memerlukan jaminan ketersediaan pasokan batubara yang cukup. Tanpa ada jaminan pemerintah, menurut Pandu, ada kekhawatiran tidak cukup ketersediaan pasokan batubara. Apalagi harga batubara acuan 55 dolar per ton

Mirza Diran dari PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory mengatakan, hasil survei 25 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, ada indikasi cadangan batubara nasional tidak cukup untuk memasok 20 GW PLTU dari 35 GW program listrik nasional. Ketidakcukupan itu mengacu pada harga komoditas saat ini.

Kemudian, tingkat profitabilitas sektor batubara jatuh pada titik terendah dan pengurangan produksi terpaksa dilakukan secara luas oleh perusahaan-perusahaan tambang yang memiliki struktur biaya produksi tinggi.

Menurut data Badan Geologi Kementerian ESDM, Indonesia memiliki cadangan batubara terbukti (proven) sekitar 32,3 miliar ton pada 2014. “Hasil survei kami kepada perusahaan tambang batubara terbesar anggota APBI mengindikasikan penurunan cadangan batubara mereka sekitar 29%-40% yang disebabkan penurunan harga batubara,” kata Mirza. Ini mengindikasikan bahwa jumlah cadangan batubara sekitar 7,3-8,3 miliar ton pada akhir 2015. “Angka tersebut jauh di bawah data pemerintah.”

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Sastra, Dildo dan Evolusi Manusia

Paling tidak, berdasarkan catatan tertulis, kita tau bahwa sastra, sejak 4000 tahun lalu telah ada dalam sejarah umat manusia. Hari ini, catatan yang ditulis...

Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia

Di dalam buku Huntington yang 600-an halaman yang berjudul Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia mengatakan bahwasanya masa depan politik dunia akan...

Di Bawah Erdogan Turki Lebih Tidak Demokratis dari Indonesia

Turki di bawah kepemimpinan Erdogan sering dibanding-bandingkan dengan Indonesia di bawah Jokowi. Perbandingan dan penghadap-penghadapan antara Erdogan dan Jokowi yang sering dilakukan oleh kelompok...

Refleksi Bulan Bahasa: Apa Kabar Perpres 63/2019?

Oktober adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada bulan inilah, 92 tahun silam terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak lahirnya...

Berlindung di Balik Topeng Kaca, Public Figure juga Manusia

Ketika Candil lewat Grup Band Seurieus, salah satu Band Rock Kenamaan tahun 2000-an awal ini menyuarakan pendapatnya lewat lagu Rocker juga Manusia, saya seratus...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Memperkuat Peran Politik Masyarakat

Salah satu kegagalan konsolidasi demokrasi elektoral adalah tidak terwujudnya pemilih yang cerdas dalam membuat keputusan di hari pemilihan. Menghasilkan pemilih cerdas dalam pemilu tentu...

10 Profesi Keren di Sektor Pertanian

Saudara saya tinggal di sebuah desa lereng Gunung Sindoro. Dari hasil pertanian, dia sukses menyekolahkan salah satu anaknya hingga lulus paska-sarjana (S2) dalam bidang...

Refleksi Bulan Bahasa: Apa Kabar Perpres 63/2019?

Oktober adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada bulan inilah, 92 tahun silam terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak lahirnya...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.