Rabu, Maret 3, 2021

Mantan Panglima TNI: Liberalisasi Ancam Kedaulatan Indonesia

Presiden Didesak Keluarkan Perpres Penyelesaian Pelanggaran HAM

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengeluarkan Peraturan Presiden ihwal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat...

Presiden Ingatkan Masyarakat Gunakan Medsos Secara Bijak

Jakarta, 8/8 - Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat bijak menggunakan media sosial agar tidak menyebabkan benci dan fitnah. "Yang namanya media sosial, terutama remaja-remaja kita,...

Rakyat Papua Desak Presiden Jokowi Tutup Freeport

Rakyat Papua mendesak Presiden Joko Widodo menghentikan operasi PT Freeport Indonesia. Pasalnya, sejak perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu mengeksploitasi kekayaan alam di Papua,...

Sejumlah Kementerian dan Lembaga Alami Pemangkasan Anggaran, Apa Saja?

Jakarta, 24/7 - Komisi XI DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Keuangan di RAPBNP 2017 sebesar Rp40,5 triliun setelah mengalami perubahan sebesar Rp232,7 miliar dari...
Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.

Mantan Panglima TNI Djoko Santoso. / Antara Foto
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso. /Antara Foto

Pasca terjadinya reformasi di tanah air, politik dan ekonomi Indonesia mengalami pergeseran signifikan. Hingga kini, reformasi yang berjalan lebih dari 15 tahun dianggap telah kebablasan. Tidak lagi sesuai dengan amanah yang terkandung dalam Pancasila. Akibatnya, Indonesia saat ini berubah ke arah liberal. Liberalisasi terjadi bahkan tidak hanya di satu sektor, melainkan mencakup ke segala aspek.

Demikian dikatakan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso dalam diskusi bertema “TNI Antara Idealisme dan Realitas di Era Reformasi” di Jakarta, Jumat (4/4).

Menurut Djoko, liberalisasi yang semakin marak akan mengancam Indonesia dari segi kedaulatan sebuah negara. Sekarang ini ancaman yang terjadi memang bukan berupa perang secara fisik. Tetapi, perang yang nyata timbul adalah maraknya invasi bangsa asing yang masuk ke Indonesia melalui peran korporasi besar yang mereka miliki. Di banyak kasus, seringkali korporasi berperang justru terhadap rakyat.

“Kalau kita lihat fenomena belakangan ini, banyak korporasi yang berperang dengan masyarakat. Mereka merampas hak-hak masyarakat untuk kepentingannya. Bahkan korporasi tersebut kerap memanfaatkan aparat, baik polisi maupun TNI, untuk memerangi mereka,” tuturnya.

“Hal ini tentu sangat merugikan. Yang lebih celakanya lagi, tak jarang negara bahkan kalah oleh korporasi.”

Djoko mencontohkan peperangan nyata antara korporasi dengan rakyat, dan negara kalah dalam hal ini. Salah satunya pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Bagi publik kebanyakan, pembangunan kereta api cepat yang menelan dana hingga US$ 5,5 miliar atau setara Rp 76,4 triliun itu sungguh tidak memiliki urgensi. Pembangunan tersebut merupakan murni kepentingan investasi swasta yang hanya ingin mengeruk keuntungan dari Indonesia.

Tak hanya itu, lanjut Djoko, bahkan untuk melancarkan proyek mercusuar tersebut, pemerintah cenderung mengalah. Itu terlihat dari banyak lahan milik negara yang diambil peruntukkannya demi kepentingan pembangunan kereta api cepat. Belakangan, investor kereta api cepat turut meminta jaminan kepada pemerintah Indonesia, yang sebelumnya tidak ada klausul dalam megaproyek tersebut.

Karena itu, Djoko menilai, untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan tanah air diperlukan tekad yang kuat, komitmen kebangsaan, dan persatuan. Tentunya ketentuan ini harus dilakukan oleh seluruh elemen bangsa. Tujuannya untuk menyelamatkan kedaulatan Indonesia yang saat ini dinilai sudah dikuasai asing.

Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Polwan Yuni Purwanti yang Terjebak Mafia Narkoba

Publik terkejut. Jagad maya pun ribut. Ini gegara Kapolsek Astana Anyar, Kota Bandung, Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi terciduk tim reserse antinarkoba Polda Jabar....

Stop Provokasi, Pelegalan Miras? Mbahmu!

Lampiran Perpres yang memuat izin investasi miras di daerah tertentu, baru saja dicabut oleh Presiden. Ini disebabkan karena banyak pihak merasa keberatan. Daripada ribut...

Beragama di Era Google, Mencermati Kontradiksi dan Ironi

Review Buku Denny JA, 11 Fakta Era Google: Bergesernya Pemahaman Agama, dari Kebenaran Mutlak Menuju Kekayaan Kultural Milik Bersama, 2021 Fenomena, gejala, dan ekspresi...

Artijo dan Nurhadi di Mahkamah Agung

In Memoriam Artijo Alkostar Di Mahkamah Agung (MA) ada dua tokoh terkenal. Artijo Alkostar, Hakim Agung di Kamar Pidana dan Nurhadi, Sekjen MA. Dua tokoh MA...

Gangguan Jiwa Skizofrenia

Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan social sehingga individu tersebut menyadari kemampuan diri sendiri. Dapat mengatasi tekanan,...

ARTIKEL TERPOPULER

Common Sense dalam Filsafat Ilmu

Ilmu filsafat selalu merumuskan tentang pertanyaan – pertanyaan kritis atas kemapanan jawaban yang sudah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang ilmu pendidikan tidak...

Artidjo Alkostar, Sebuah Kitab Keadilan

Gambaran apa yang muncul di benak Anda setiap mendengar profesi pengacara dan kepengacaraan? Apapun citra itu, Artidjo Alkostar menghancurkannya berkeping-keping. Sebagai pengacara hingga akhir 1990an,...

Ziarah Ke Media Sosial

Meminjam istilah masyarakat industrial Kuntowijoyo dalam masyarakat tanpa masjid (2001), merupakan kondisi masyarakat yang terkungkung oleh rasionalisasi, komersialisasi dan monetisasi. Mengutip pendapat Robert Bala,...

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.