Minggu, Oktober 25, 2020

Pemda Dinilai Berperan Penting Wujudkan Kota Ramah HAM

KKP Izinkan Nelayan Jawa Tangkap Ikan hingga Natuna

Surabaya, 21/7 - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan izin khusus kewilayahan penangkapan ikan bagi nelayan yang di wilayah tangkapannya tergolong "overfishing" atau jumlah...

Presiden Beri Sepeda untuk Lima Pakaian Adat Terbaik di HUT Ke-72 RI

Jakarta, 17/8 - Presiden Joko Widodo mengumumkan lima pemakai baju adat terbaik saat Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta. "Presiden telah...

Pansus Angket Jadwalkan Kunjungan ke “Rumah Aman” KPK

Jakarta, 7/8  - Panitia Khusus Angket KPK DPR RI menjadwalkan kunjungan ke lokasi yang disebut-sebut sebagai rumah sekap milik KPK untuk mengklarifikasi kebenaran ada...

Lima Saksi Kasus Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101 Diperiksa KPK

Jakarta, 15/8 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah anggota TNI AU dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland (AW)-101 di...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Sejumlah siswa SMA mengikuti aksi Kamisan ke-417 di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/10). Dalam aksinya mereka mengajak anak muda zaman sekarang untuk peduli terhadap kasus-kasus Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. ANTARA FOTO/M. Ali Wafa/foc/15.
Sejumlah siswa SMA mengikuti aksi Kamisan ke-417 di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/10). Dalam aksinya mereka mengajak anak-anak muda zaman sekarang untuk peduli terhadap kasus-kasus HAM di Indonesia. ANTARA FOTO/M. Ali Wafa.

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bersama Save the Children menyelenggarakan Loka Latih Kabupaten atau Kota Ramah HAM. Loka latih bertujuan untuk memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan (stakeholders) HAM daerah, termasuk kepada pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Hukum dan HAM Sidarto Danusubroto mengingatkan, Kabupaten atau Kota Ramah HAM adalah cita-cita para pendiri bangsa sesuai dengan mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar negara Pancasila.

“Tiap-tiap sila dalam Pancasila terkandung nilai hak asasi manusia,” kata Sidarto di Malang melalui keterangan resmi, Jakarta, Selasa (1/3). “Jadi, pemerintah daerah memiliki peran sangat penting karena mampu bertindak sebagai pelaksana langsung di lapangan.”

Deputi V Kantor Staf Presiden bidang Politik Hukum dan Keamanan Jaleswari Pramodhawardani memaparkan data tentang tren intoleransi di Indonesia yang meningkat. “Indonesia sudah berada di lampu merah intoleransi,” kata Jaleswari.

Dalam konteks Kabupaten atau Kota Ramah HAM, Jaleswari menekankan pentingnya kepemimpinan di tingkat lokal, yaitu kepala daerah yang bisa memastikan kebijakan dan praktik kebhinekaan serta perlindungan atas kebhinekaan tersebut.

Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo menekankan, loka latih ini merupakan bagian dari penguatan inisiatif-inisiatif yang bertujuan untuk melembagakan kabupaten atau kota ramah HAM.

“Pemerintah harus membuat inovasi-inovasi semacam ini agar semua warga masyarakat di mana pun berada harus dilayani secara setara tanpa diskriminasi apa pun,” kata Sugeng.

INFID juga mengimbau pemerintah untuk segera mengeluarkan Rencana Aksi Nasional mengenai Bisnis dan HAM yang lebih spesifik dari isi Rencana Aksi HAM. Sugeng menjelaskan bahwa Dewan PBB sudah mengeluarkan Prinsip-prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM (United Nations Guiding Principle on Business and Human Rights) yang sangat relevan dengan Indonesia. Panduan tersebut berisi tentang aturan agar perusahaan dalam praktik bisnisnya menjadikan HAM sebagai panduan.

Pihaknya berharap, pada tahun ini Menteri Hukum dan HAM dapat mengeluarkan Peraturan Menteri yang merevisi Permenkumham No. 25 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten atau Kota Peduli HAM yang lebih menyeluruh dan komprehensif sebagaimana yang diusulkan oleh kelompok masyarakar sipil.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Instrumen HAM Kemenkumham Molan Tarigan mengatakan, Kementerian tengah merencanakan revisi Permenkumham No. 25 Tahun 2013 dan diharapkan selesai tahun ini.

“Revisi ini bertujuan untuk mempercepat dan memberi insentif kepada realisasi dan pelembagaan Kabupaten/Kota Ramah HAM di seluruh Indonesia,” kata Molan.

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Berlindung di Balik Topeng Kaca, Public Figure juga Manusia

Ketika Candil lewat Grup Band Seurieus, salah satu Band Rock Kenamaan tahun 2000-an awal ini menyuarakan pendapatnya lewat lagu Rocker juga Manusia, saya seratus...

Lelaki Dilarang Pakai Skin Care, Kata Siapa?

Kamu tahu penyakit lelaki: mau menunjukkan kegagahan! (Ayu Utami, Maya) Sering kali, drama dari negeri ginseng menampilkan para aktor maskulin dengan wajah glowing (bersinar) yang menggunakan skin care (perawatan kulit...

Digitalisasi Bisnis Saat Pandemi

Pandemi Covid-19 telah mengubah secara drastis dunia usaha. Dari pasar, proses bisnis, sumber pendanaan, konsumen, tenaga kerja, tempat kerja, hingga cara bekerja, semuanya berubah...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Bisnis di Indonesia

Sejak COVID-19 memasuki wilayah Indonesia pada Maret 2020, pemerintah mencanangkan regulasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) alih-alih menerapkan lockdown. PSBB itu sendiri berlangsung selama...

Disrupsi Perbankan Perspektif Ekonomi Islam

Disrupsi berasal dari bahasa inggris disruption yang memiliki arti sebagai: gangguan, kekacauan atau permasalahan yang kemudian mengganggu aktivitas, peristiwa ataupun proses. Sedangkan inovasi disruptif yaitu...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Tanggapan Orang Biasa terhadap Demo Mahasiswa dan Rakyat 2019

Sudah dua hari televisi dihiasi headline berita demonstrasi mahasiswa, hal yang seolah mengulang berita di TV-TV pada tahun 1998. Saya teringat kala itu hanya...

10 Profesi Keren di Sektor Pertanian

Saudara saya tinggal di sebuah desa lereng Gunung Sindoro. Dari hasil pertanian, dia sukses menyekolahkan salah satu anaknya hingga lulus paska-sarjana (S2) dalam bidang...

Mengapa Pancasila Membolehkan Paham Ateisme?

Dalam pasal 156a KUHP disebutkan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.