Banner Uhamka
Jumat, September 18, 2020
Banner Uhamka

Warga Pesisir Jakarta Tolak Dua Raperda Reklamasi

Taliban Desak Trump Tarik Pasukan AS Keluar Afghanistan

Kabul, 15/8 - Amerika Serikat harus menarik seluruh pasukannya dari Afghanistan dan berhenti mendengarkan "antek-anteknya" di Kabul, demikian peringatan yang dikeluarkan Taliban dalam surat...

Bulan Ini, Facebook Akan Buka Cabang di Indonesia

Jakarta, 2/8 - Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kominfo Samuel A Pangerapan mengatakan Facebook berencana membuka kantornya di Indonesia. "Selain membuka kantor akan lebih dekat...

Satu Tahun Jokowi Berpihak ke Pemodal

Aliansi Gerakan Reforma Agraria menilai keberpihakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang pertanahan semakin jelas terhadap para pemodal. Hal itu bisa dilihat dari kinerja...

PUKAT UGM: Pemberantasan Korupsi Hancur Lebur

Setahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memimpin, cita-cita untuk mengupayakan penegakan dan pemberantasan korupsi di Indonesia hancur lebur. Sebab, faktanya janji yang disampaikan Jokowi-JK pada...
Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.

Ilustrasi. Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Tolak Reklamasi melakukan aksi unjukrasa. ANTARA FOTO
Para aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Tolak Reklamasi melakukan aksi unjuk rasa. ANTARA FOTO

Warga pesisir nelayan Muara Angke menolak dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi DKI Jakarta yang akan segera disahkan. Dua peraturan itu adalah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Rencana Tata Ruang Pantai Utara Jakarta. Penolakan itu dilakukan warga karena dinilai bakal berdampak pada semakin masifnya pembangunan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

“Atas nama nelayan, kami menolak keras reklamasi Teluk Jakarta. Ini sudah harga mati. Tidak bisa ditawar lagi. Reklamasi hanya menguntungkan pengusaha-pengusaha besar, bukan nelayan,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Kesatuan Nelayan Tradisonal Indonesia M Taher ketika ditemui di depan Gedung DPRD Provinsi DKI, Selasa (1/3).

Menurut dia, kedua rancangan peraturan itu hanya sebagai upaya DPRD dan Pemprov DKI memuluskan proyek reklamasi di Teluk Jakarta, namun mengesampingkan persoalan dampaknya bagi nelayan. Padahal, yang merasakan dampaknya secara langsung adalah nelayan yang berada di wilayah tersebut. Mereka dapat dipastikan bakal kehilangan mata pencahariannya sehari-hari. Selain itu, ancaman lainnya dari aspek lingkungan yang akan menyebabkan semakin tercemarnya kondisi laut di Jakarta.

“Ambisi DPRD dan Pemprov DKI Jakarta itu hanya untuk meraup untung dari pengusaha pada proyek reklamasi. Ambisi itu telah menjadikan mereka menutup mata terhadap fakta-fakta dampak negatif reklamasi yang diperlihatkan para ahli selama ini. Mereka juga menutup telinganya dari penolakan yang disuarakan oleh rakyat Teluk Jakarta,” tuturnya.

Taher menyayangkan sikap DPRD dan Pemrpov DKI yang kerap mengabaikan sikap penolakan warga. Bahkan dalam proses pembahasan kedua rancangan peraturan tersebut, DPRD dinilai telah ingkar janji. Klaim DPRD bahwa proses pembahasan secara terbuka dan dapat diikuti siapa pun disebutnya hanya basa-basi. Yang terjadi justru masyarakat sangat sulit mengakses untuk mengetahui isi rancangan peraturan tersebut.

“Tidak ada ruang bagi masyarakat untuk bisa menyuarakan pendapatnya sekaligus mengkritisinya,” tuturnya. “Yang ada justru nelayan dipaksa alih profesi untuk menjadi miskin dan melayani kepentingan pengusaha. Apalagi muncul rencana relokasi untuk menggusur warga dari ruang kehidupan dan penghidupannya”

DPRD DKI Jakarta memang tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah tentang reklamasi di kawasan Teluk Jakarta. DPRD menyatakan peraturan itu disusun sebagai payung hukum bagi pengembang dalam upaya pengaturan pembangunan reklamasi. Adapun sidang paripurna DPRD DKI yang diagendakan hari ini untuk membahas tentang pengesahan peraturan tersebut dibatalkan.

Seperti diketahui, reklamasi Pantai Utara Jakarta dilakukan berdasar pada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Kemudian, Pemerintah Provinsi DKI menindaklanjuti Keppres dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Tata Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta.

Selanjutnya, teknis reklamasi berupa ketentuan pembuatan daratan baru dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Puncak, Cianjur). Proyek Reklamasi Utara Jakarta sendiri mencakup 17 pulau dengan total seluas 5.100 hektare.

Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Kita Lengah Karena Syariatisasi Ternyata Masih Berjalan

Kebijakan Bupati Gowa yang akan memecat ASN (Aparatus Sipil Negara) yang bekerja di lingkungannya yang buta aksara al-Qur’an membuat kita sadar jika syariatisasi di...

Sepak Bola, Cara Gus Dur Menyederhanakan Politik

Tahun 1998 adalah masa pertama penulis mulai gemar menonton sepak bola. Kala itu, bersamaan dengan momentum Piala Dunia (World Cup) di Prancis. Ketika opening...

Pers Masa Pergerakan: Sinar Djawa dan Sinar Hindia

Surat kabar Bumiputera pertama adalah Soenda Berita yang didirikan oleh R.M Tirtoadisuryo tahun 1903. Namun, surat kabar ini tak bertahan lama. Pada 1905-1906, Soenda...

Hukum Adat, Kewajiban atau Hak?

Mengenai definisi hukum adat dan proporsi hak dan kewajiban dalam hukum adat, Daud Ali dalam Buku Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum...

Tulisan Muhidin M Dahlan Soal Minang itu Tidak Lucu Sama Sekali

Sejak kanak-kanak sampai menjelang dewasa, saya sangat dekat dengan nenek. Sementara ibu dan bapak yang bekerja sebagi pegawai negeri sudah berangkat kerja setiap pagi....

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.