Minggu, Oktober 25, 2020

Kepala Daerah Terpilih Berpotensi Lakukan Transaksi Kebijakan

LBH Jakarta Kecam Tindakan Polisi Mengkriminalisasi Buruh

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mengecam tindakan pihak kepolisian yang melakukan kriminalisasi dengan cara kekerasan terhadap buruh dan sejumlah masyarakat yang menyampaikan pendapatnya di muka...

Presiden Jokowi Bersepeda Bagikan Sertifikat Tanah Gratis

Jakarta, 20/8 - Presiden Joko Widodo bersepeda dari Istana Merdeka Jakarta untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah sebanyak 7.486 bidang kepada masyarakat se-Jabodetabek dalam...

Polri Gulirkan Wacana Pembentukan Densus Antikorupsi

Jakarta, 19/7 - Polisi Republik Indonesia (Polri) mewacanakan pembentukan Densus Antikorupsi agar penanganan sejumlah kasus korupsi bisa lebih cepat. "Bapak Kapolri mencanangkan untuk membentuk Detasemen...

BPLHD Jakarta Kurang Tegas Soal Uji Emisi Kendaraan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menilai Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jakarta kurag tegas menjalankan mandat Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005, khususnya ihwal...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (kiri) berjabat tangan dengan Bupati Tegal periode 2014-2019 Enthus Susmono (kanan) usai pelantikan di Gedung DPRD Kabupaten Tegal, Jateng, Rabu (8/1). Dalang wayang golek Ki Enthus Susmono yang berpasangan dengan Umi Azizah memperoleh suara terbanyak dalam Pilkada Kabupaten Tegal pada 27 Okrober 2013. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/Spt/14
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (kiri) berjabat tangan dengan Bupati Tegal periode 2014-2019 Enthus Susmono (kanan) usai pelantikan di Gedung DPRD Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu (8/1). ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai pemerintahan hasil Pilkada Serentak 2015 akan menghadapi fragmentasi politik yang tinggi di parlemen. Sebab, tanpa dukungan koalisi yang kuat, rancangan kebijakan antara eksekutif dan legislatif akan menemui kebuntuan.

“Pemerintahan hasil Pilkada Serentak 2015 tidak mampu membangun koalisi pemerintahan yang kongruen secara horisontal (eksekutif-legislatif) dan vertikal (pusat-daerah). Kondisi ini akan membuka peluang perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan didasarkan pada transaksi,” kata peneliti Perludem Heroik M. Pratama di Jakarta, Senin (29/2).

Dia menilai, sebagian besar kepala daerah yang terpilih didukung oleh minoritas kursi DPRD. Bahkan dukungan tersebut tidak melebihi 50% kursi di parlemen. Padahal, koalisi solid dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan presidensial yang mengharuskan eksekutif dan legislatif menghasilkan kebijakan publik secara bersama-sama.

Di sisi lain, sebagian besar koalisi partai politik pengusung kepala daerah di tingkat provinsi tidak selaras dengan koalisi partai politik di tingkat pemerintahan pusat hasil Pemilu Presiden 2014. Begitu pula koalisi partai politik pengusung kepala daerah di level kabupaten/kota tidak selaras dengan koalisi partai politik di level provinsi.

Kondisi ini, lanjut Heroik, sedikit banyak berpengaruh pada efektivitas hubungan pemerintahan pusat dengan daerah kelak. Secara teori, terdapat dua akibat yang berpotensi muncul jika dukungan kepala daerah minim dan tingginya indeks effective number party in parliament.

“Pertama, konflik antara eksekutif yang berkepanjangan yang berujung pada deadlock pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Kedua, terjadinya korupsi politik yang melibatkan eksekutif dan legislatif dalam wujud sistem kepartaian yang terkartelisasi.”

Dalam konteks Indonesia, kata Heroik, deadlock dalam perumusan kebijakan publik antara gubernur dengan DPRD provinsi hampir jarang terjadi. Akan tetapi kebijakan berbasis transaksional bisa saja terjadi antara kepala daerah dan anggota DPRD.

“Basis transaksi ini menjadi pelumas sekaligus alasan di balik mengapa kebijakan publik yang diusulkan oleh pemerintah daerah tetap dapat disetujui oleh DPRD di tengah dukungan minoritas koalisi partai politik pengusung kepala daerah di parlemen,” ujar Heroik dalam keterangan resmi.

Dengan kata lain, suap kebijakan dilakukan untuk mempermudah pembahasan kebijakan publik di tengah kondisi DPRD yang tidak sepaham. Suap ini dapat dijadikan instrumen dasar bagi kepala daerah terpilih untuk memuluskan perda ataupun APBD yang diusulkan oleh pemerintah daerah.

Sementara adanya pemerintahan yang tidak kongruen secara vertikal, antara pemerintah pusat dengan daerah dapat berpengaruh di setiap pengambilan keputusan. Kondisi itu sedikit banyak akan berpengaruh pada realisasi anggaran penyelenggaran pemda, terutama dana transfer pusat terhadap daerah, baik dalam wujud dana alokasi umum ataupun dana alokasi khusus

Ke depan, pilkada serentak mesti didesain untuk menciptakan eksekutif-legislatif yang kondusif menuju pemerintahan efektif. Implementasi pemilu serentak daerah yang memilih kepala daerah dan anggota legislatif daerah di hari yang sama bisa menjadi solusi.

 

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Sastra, Dildo dan Evolusi Manusia

Paling tidak, berdasarkan catatan tertulis, kita tau bahwa sastra, sejak 4000 tahun lalu telah ada dalam sejarah umat manusia. Hari ini, catatan yang ditulis...

Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia

Di dalam buku Huntington yang 600-an halaman yang berjudul Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia mengatakan bahwasanya masa depan politik dunia akan...

Di Bawah Erdogan Turki Lebih Tidak Demokratis dari Indonesia

Turki di bawah kepemimpinan Erdogan sering dibanding-bandingkan dengan Indonesia di bawah Jokowi. Perbandingan dan penghadap-penghadapan antara Erdogan dan Jokowi yang sering dilakukan oleh kelompok...

Refleksi Bulan Bahasa: Apa Kabar Perpres 63/2019?

Oktober adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada bulan inilah, 92 tahun silam terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak lahirnya...

Berlindung di Balik Topeng Kaca, Public Figure juga Manusia

Ketika Candil lewat Grup Band Seurieus, salah satu Band Rock Kenamaan tahun 2000-an awal ini menyuarakan pendapatnya lewat lagu Rocker juga Manusia, saya seratus...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Memperkuat Peran Politik Masyarakat

Salah satu kegagalan konsolidasi demokrasi elektoral adalah tidak terwujudnya pemilih yang cerdas dalam membuat keputusan di hari pemilihan. Menghasilkan pemilih cerdas dalam pemilu tentu...

10 Profesi Keren di Sektor Pertanian

Saudara saya tinggal di sebuah desa lereng Gunung Sindoro. Dari hasil pertanian, dia sukses menyekolahkan salah satu anaknya hingga lulus paska-sarjana (S2) dalam bidang...

Refleksi Bulan Bahasa: Apa Kabar Perpres 63/2019?

Oktober adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada bulan inilah, 92 tahun silam terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak lahirnya...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.