Minggu, November 1, 2020

Koalisi PWYP Kawal Koordinasi-Supervisi KPK di Migas

DPR Alokasikan Rp600 Miliar Untuk Bangun Gedung dan Fasilitas

Jakarta, 22/8 (Antara) - Sekretaris Jenderal DPR Ahmad Djuned mengatakan DPR telah mendapatkan alokasi anggaran untuk penataan kawasan parlemen dalam RAPBN 2018 senilai Rp600...

Anton Sihombing Paparkan Anggaran Pembangunan Gedung dan Apartemen DPR

Jakarta, 14/8 - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Anton Sihombing mengatakan anggaran pembangunan gedung baru DPR diperoleh secara bertahap misalnya di 2018 sebesar...

PP Pengupahan Dinilai Cacat Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang telah dikeluarkan pemerintah keberadannya dinilai cacat hukum. Pasalnya, PP tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya...

Transportasi Publik di Jakarta Diusulkan Gratis

Penggunaan kendaraan pribadi di kota Jakarta yang semakin hari kian meningkat mengakibatkan kondisi lalu lintas di Ibu Kota bertambah buruk. Akibatnya, kemacetan yang tidak...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan), Menteri ESDM Sudirman Said (tengah) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) berjabat tangan usai memberikan keterangan pers hasil rapat koordinasi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/2). Rapat koordinasi tersebut membahas soal tindak lanjut dan pengawasan atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara serta sektor energi tahun 2016. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan), Menteri ESDM Sudirman Said (tengah), dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) berjabat tangan usai memberikan keterangan pers hasil rapat koordinasi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/2). ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyambut baik dan siap mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan koordinasi dan supervisi di sektor energi seperti minyak dan gas, mineral-batubara, listrik, dan energi baru terbarukan.

Langkah KPK bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dicanangkan dalam Rapat Koordinasi pada 15 Februari 2016 lalu sangat penting untuk menutup celah korupsi dan mendorong kedaulatan energi dengan membenahi sistem dan tata kelola.

Maryati Abdullah, Koordinator Nasional Koalisi PWYP Indonesia, mengatakan pihaknya siap mengawal perjalanan koordinasi dan supervisi energi ini ke depan. Dia meminta semua pemangku kepentingan di sektor energi mampu bekerjasama dengan KPK, baik dalam bentuk support data dan melakukan penyesuaian dan langkah-langkah rencana aksi dalam membenahi kebijakan dan tata kelola di sektor energi yang telah dirumuskan bersama.

Koordinasi dan supervisi energi yang digagas oleh KPK bersama Kementerian ESDM ini bertujuan melakukan perbaikan sistem data dan informasi; perbaikan tata kelola; serta pecengahan kebocoran di sektor hulu dan hilir.

“Tata kelola sektor energi selama beberapa tahun terakhir menjadi sorotan tajam. Sejumlah kasus korupsi di sektor migas, tambang, listrik dan energi terbarukan yang melibatkan pejabat negara sudah terungkap,” kata Maryati dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat pekan lalu. “Jangan sampai sektor vital negara ini malah menjadi bahan bancakan segelintir orang.”

Menurut Maryati, PWYP Indonesia sebagai koalisi masyarakat sipil yang fokus pada reformasi tata kelola sektor ekstraktif siap mendukung upaya KPK tersebut. Partisipasi masyarakat sipil, tambah dia, sangatlah penting untuk memantau dan memberikan data pendukung dalam pelaksanaan agenda penting ini sehingga tidak satu arah.

Aryanto Nugroho, Manajer Advokasi dan Jaringan PWYP Indonesia, menegaskan, KPK sesuai UU No. 30/2002 tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 6 memiliki tugas supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Aryanto menambahkan, kewenangan KPK dalam supervisi antara lain melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi melaksanakan pelayanan publik.

Karena itu, lanjut Aryanto, melihat perkembangan saat ini, sejumlah partai politik berniat merevisi UU KPK yang diindikasikan dapat melemahkan kewenangan KPK, maka Koalisi PWYP Indonesia menyatakan menolak. “Kami menolak segala bentuk pelemahan terhadap KPK,” tegasnya.

Seperti diketahui, selama dua tahun terakhir KPK telah melakukan koordinasi dan supervisi di sektor pertambangan mineral dan batubara di 31 provinsi dan dianggap cukup efektif dalam membenahi sektor pertambangan. Terutama berkaitan dengan penertiban izin, penertiban kewajiban keuangan negara, hingga aspek tata ruang dan pemanfaatan hutan/lahan serta aspek rehabilitasi dan pasca tambang.

Saat ini, koordinasi dan supervisi diperluas ke sektor energi yang lebih luas, meliputi migas, kelistrikan, dan energi baru terbarukan. Tujuh fokus koordinasi energi KPK dalam mewujudkan kedaulatan energi ini meliputi beberapa hal: penataan perizinan, pelaksanaan kewajiban para pihak, pengawasan dan pengendalian, pengembangan dan integrasi sistem data dan informasi, pemenuhan hak-hak masyarakat, penataan regulasi, serta penataan tata kelola kelembagaan.

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Menjaga Kesehatan Tubuh dari Covid-19

Menjaga kesehatan menjadi hal yang penting dilakukan semua kalangan. Apalagi dengan kondisi alam yang semakin merabahnya virus covid 19. Terkadang hal sederhana yang rutin...

Kesehatan Mental dan Buruh

Kerja adalah cerminan kesehatan jiwa. Semakin baik tempat kerja, semakin kecil kemungkinan kita mengalami masalah kejiwaan. Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nation secara...

Charlie Hebdo, Emmanuel Macron, dan Kartun Nabi Muhammad

Majalah satir Charlie Hebdo (CH) yang berkantor di Paris kembali membuat panas dunia. CH merilis kartun Nabi Muhammad untuk edisi awal September 2020. Padahal...

Imajinasi Homo Sapiens Modern dalam Menguasai Dunia

  Foto diatas ini mewakili spesies lainnya yang bernasib sama, tentu bukan hanya Komodo, masih ada dan masih banyak lagi hewan yang bernasib sama sebut...

TBC Mencari Perhatian di Tengah Pandemi

Pada awal Maret, Indonesia melaporkan kasus Coronavirus Disease-2019 yang dikenal sebagai COVID-19, terkonfirmasi muncul setelah kejadian luar biasa di Wuhan, Cina. Penyakit ini disebabkan...

ARTIKEL TERPOPULER

Sandiwara Dibalik Pernikahan Raja Majapahit Bali

Belakangan di Bali ramai pemberitaan mengenai acara pertunangan Raja Majapahit Bali bernama lengkap Abhiseka Ratu Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Pandangan 2 Mazhab Hukum Terhadap Putusan MA Soal Eks Napi Koruptor

Pertengahan tahun 2018 ini publik dikagetkan dengan hadirnya PKPU No. 20/2018 yang dalam Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Pengajuan daftar bakal calon anggota...

Charlie Hebdo, Emmanuel Macron, dan Kartun Nabi Muhammad

Majalah satir Charlie Hebdo (CH) yang berkantor di Paris kembali membuat panas dunia. CH merilis kartun Nabi Muhammad untuk edisi awal September 2020. Padahal...

Menyerupai Suatu Kaum: Hadits, Konteks Budaya, dan Tahun Baru 2018

Hanya dengan satu hadits ini, “Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka” (HR Abu Daud dan Ahmad), banyak ustaz yang lantang...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.