Sabtu, Februari 27, 2021

Hapus Premium, Pemda DKI Harus Sediakan Subsidi Angkutan Umum

Presiden Jokowi Segera Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI

Jakarta, 14/8 - Presiden Joko Widodo berencana mengumumkan paket kebijakan ekonomi XVI setelah perayaan HUT RI ke-72. "Itu sebenarnya mau mengubah tata kerja kita di...

Kepala BPS Paparkan Perubahan Perilaku Konsumsi Marsyarakat Indonesia

Jakarta, 12/8 - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan bahwa saat ini sedang terjadi perubahan perilaku konsumsi masyarakat, terutama dari barang-barang biasa menuju...

Transportasi Lokal akan Terintergrasi dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Pemerintah Joko Widodo akan mulai meletakkan batu pertama kereta api cepat Jakarta-Bandung pada 21 Januari 2016. Peletakan batu pertama itu menghubungkan jalur dari Halim...

Pemerintah Didesak Bentuk Badan Ketahanan Pangan

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Sumatera Barat, Novi Chandra, mengatakan pemerintah harus segera membentuk badan ketahanan pangan. Pembentukan lembaga tersebut diperlukan untuk memperbaiki persoalan...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Kebijakan penghapusan Premium akan mengancam mikrolet. ANTARA FOTO/Reno Esnir
Kebijakan penghapusan premium akan mengancam mikrolet. ANTARA FOTO/Reno Esnir

Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Puranama alias Ahok menghapus bahan bakar minyak jenis premium di wilayah DKI Jakarta didukung Forum Warga Kota Jakarta (Fakta). Pasalnya, kualitas emisi gas buang yang dihasilkan premium (RON 88) tersebut sangat buruk.

Ketua Fakta Azas Tigor Nainggolan mengatakan, kesetujuannya menghilangkan premium di Ibu Kota karena kualitasnya yang buruk. Akan tetapi penghapusan itu harus diiringi dengan subsidi angkutan umum dari pemerintah DKI Jakarta.

“Saya setuju dihilangkan, tapi diganti dengan makanisme subsidi angkutan umum,” kata Tigor ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (2/9). Selain itu, dia mempertanyakan permintaan Ahok kepada pengelola angkutan umum dan mikrolet untuk beralih ke bahan bakar gas (BBG).

Dia menjelaskan jika Ahok berdalih polusi udara karena penggunaan premium, bukan berarti angkutan kota harus menggunakan BBG. Pasalnya, emisi gas buangnya juga lebih buruk dibandingkan dengan BBM berstandar Euro 4.

“Penggunaan BBG bukan segalanya dan bukan standar mengurangi polusi udara. Tapi emisi gas buang yang menjadi standar pemerintah dalam pengurangan polusi,” ujar Tigor.

Selain itu, Fakta mempertanyakan mahalnya harga premium di Indonesia. Di Malaysia, harga pertamax plus (RON 95) per Januari 2016 adalah Rp 5.973 per liter, sedangkan di Indonesia harga premium Rp 7.150 per liter.

Hal berbeda diungkapkan Ketua DPD Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan. Dia mengatakan, rencana Ahok tidak tepat untuk saat ini karena transportasi di Jakarta belum memadai dan belum terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

Shafruhan menjelaskan jika mikrolet dan taksi mengkonsumsi BBM jenis pertalite, maka beda harganya Rp 850 per liter. Dengan begitu, beban biaya operasional yang akan ditanggung oleh sopir jadi lebih besar. Pihaknya menghitung mikrolet dan taksi mengkonsumsi premium 30 liter per hari.

Kalau mikrolet dan taksi mengkonsumsi pertalite, maka ada penambahan ongkos yang harus dikeluarkan sopir sebesar Rp 25.500 per hari. Nantinya, kata dia, biaya tambahan tersebut akan dibebankan kepada penumpang melalui kenaikan tarif. “Kalau diterapkan, yang tersiksa juga masyarakat kecil,” ujar Shafruhan.

Saat ditanya solusi alternatif seperti memberikan subsidi pertamax, dia menjelaskan bahwa harga premium saja tidak disubsidi, apalagi pertalite. Manurutnya, harga premium itu sudah ekonomis, tapi  bukan itu persoalannya.

“Persoalannya adalah moda transportasi kita belum memadai. Mass rapid transit, light rail transit belum selesai. Kalau sudah selesai dan terintegrasi, mau menerapkan (BBM) Rp 10 ribu atau Rp 20 ribu tidak masalah, karena angkutan publik sudah terjangkau dan murah,” kata Shafruhan.

Sebelumnya, Ahok mengungkapkan keinginan pemerintah DKI Jakarta agar premium tidak lagi dijual di Ibu Kota. Dia beralasan agar masyarakat pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum. Namun, Shafruhan menegaskan masyarakat belum tentu beralih ke angkutan umum jika kondisi transportasi publik belum memadai.

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Perempuan dalam Isi Kepala Mo Yan

Tubuh perempuan adalah pemanis bagi dunia fiksi. Kadang diperlakukan bermoral, kadang sebaliknya, tanpa moral. Naluri bebas dari perempuan yang manusiawi, memendam dengki dan membunuh...

Kenapa Saya Mengkritik Mas Anies?

Dua hari yang lalu saya mengkritik Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan melalui unggahan akun Instagram. Soalnya Mas Anies melempar kesalahan pada curah hujan dan...

Berpegangan Tangan dengan Leluhur

Oleh: Arlita Dea Indrianty, SMAN 36 Jakarta Esai favorit lomba: Mengenal Indonesia, Mengenal Diri Kita Bicara tentang Indonesia tidak akan membawa seseorang pada titik...

Penguatan Kultur Demokrasi di Indonesia

Sebagian persoalan dalam praktik demokrasi di Indonesia muncul dari kalangan elite yang membajak sistem. Masyarakat sebagai pemilik sah kedaulatan tertinggi dalam demokrasi hanya dijadikan...

Buntara Kalis

Oleh: Queen Vega Latiefah, SMAN 76 Jakarta Esai favorit lomba: Mengenal Indonesia, Mengenal Diri Kita Seperti cahaya rembulan di malam hari, seperti itu bayangan orang orang...

ARTIKEL TERPOPULER

1000 Hari Teddy Rusdy Cucu Kiai Digulis

Teddy Rusdy—orang yang tepat di belakang Benny Moerdani, sosok yang disebut sejarawan militer David Jenkins salah satu orang paling berkuasa di Indonesia pada 1980-an—punya...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Kita

Indonesia dalam sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang dalam menghadapi situasi politik, baik dalam dan luar negeri. Sejarah dan proses panjang yang dimiliki bangsa kita...

Kenapa Saya Mengkritik Mas Anies?

Dua hari yang lalu saya mengkritik Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan melalui unggahan akun Instagram. Soalnya Mas Anies melempar kesalahan pada curah hujan dan...

Penguatan Kultur Demokrasi di Indonesia

Sebagian persoalan dalam praktik demokrasi di Indonesia muncul dari kalangan elite yang membajak sistem. Masyarakat sebagai pemilik sah kedaulatan tertinggi dalam demokrasi hanya dijadikan...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.