Rabu, Oktober 21, 2020

Proyek Kereta Cepat Dinilai Berpotensi KKN

Proyek Kereta Cepat Berpotensi KKN

Pembelian Sukhoi dari Rusia Dipastikan Tak Pengaruhi Hubungin Indonesia – AS

Jakarta, 22/8 - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menilai pembelian 11 pesawat tempur Sukhoi Su-35 Flanker E dari Rusia, tidak akan mempengaruhi hubungan militer...

KPK Tegaskan Johannes Marlim Bukan Saksi Kunci e-KTP

Jakarta, 14/8 - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan tidak ada istilah "saksi kunci" terkait dengan Johannes Marliem. Johannes Marliem diketahui meninggal...

Indonesia Ajukan Perlindungan Kepentingan Nelayan Kecil di Forum WTO

Jakarta, 21/7 - Pemerintah Indonesia mengajukan proposal yang mendorong upaya perlindungan terhadap kepentingan nelayan kecil dalam perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Keterangan...

Pengelolaan Lahan Adat Upaya Mencegah Perubahan Iklim

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menyatakan praktik pengelolaan lahan berkesinambungan oleh masyarakat adat merupakan salah satu upaya mencegah perubahan iklim. Dengan adanya pengelolaan tersebut, masyarakat...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Presiden Joko Widodo (kiri) menandatangani prasasti disaksikan Menteri BUMN Rini Soemarno (kedua kanan), Direktur Utama PT KCIC Hanggoro Budi Wiryawan (kedua kiri), dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (kanan), saat 'groundbreaking' pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1). Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142 km tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian, khususnya daerah Jakarta dan Bandung ANTARA FOTO
Presiden Joko Widodo (kiri) menandatangani prasasti groundbreaking pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung di Cikalong Wetan, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/1). ANTARA FOTO

Indonesian Resources Studies menilai proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung terdapat sejumlah catatan kontroversial, seperti analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), aspek bisnis, dan penggelembungan biaya proyek sehingga berpotensi korupsi.

“Proyek ini kontroversial, bahkan berpotensi KKN. Sudah sepantasnya pemerintah menghentikan sementara atau menghentikan sama sekali rencana pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung,” kata Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara di Jakarta, kemarin.

Dia mengkhawatirkan terjadi penggelembungan biaya proyek mengingat biaya kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai US$ 5,5 miliar untuk jarak 142,3 km atau sekitar US$ 38,65 juta/km. Padahal sejumlah proyek kereta cepat lain yang dibangun lebih murah, seperti Mumbai-Ahmadabad US$ 14 miliar untuk jarak 534 km atau US$ 26,22 juta/km.

Tak hanya itu, Marwan mengungkapkan pembangunan kereta cepat lebih didominasi oleh pertimbangan bisnis dibandingkan aspek ekonomi, politik sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Bahkan dikhawatirkan proyek kereta cepat ditumpangi oleh berbagai kepentingan bisnis para pengusaha dan investor pengembang yang akan membangun sejumlah proyek properti di sepanjang jalur lintasan.

Marwan juga mengutip pernyataan Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Daryono yang menyebutkan ada empat sumber gempa yang berdampak pada proyek kereta api cepat, yakni Sesar Baribis, Sesar Lembang, Sesar Cimandiri, dan zona subduksi lempeng Samudera Hindia. Empat sumber gempa itu dapat mengancam keselamatan para penumpang dan kelangsungan operasi kereta cepat.

Karena itu, pihaknya meminta pemerintah untuk membuat kajian ulang secara komprehensif atas rencana pembangunan kereat api cepat dengan mematuhi hukum, tata cara pengambilan keputusan, dan sistem penyelenggaraan negara yang berlaku.

Marwan menegaskan pemerintah dituntut pula untuk menjadikan kepentingan negara dan rakyat sebagai pedoman utama dalam mengambil kebijakan dan menetapkan keputusan pembangunan infrastuktur. Bukan justru memenuhi kepentingan investor asing, para pengusaha properti, dan pemburu rente.

“Pemerintah dituntut untuk mengukur kemampuan ekonomi dan keuangan negara dibandingkan hanya mengejar ambisi yang tak terkendali, sambil mengorbankan kedaulatan dan harga diri bangsa,” ujar Marwan.

Pakar transportasi dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan, pemerintah harus menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Banyak aturan yang dilanggar karena kajian tidak mendalam.

“Kajian tiga bulan, izin tiga hari. Ini patut dipertanyakan karena kajiannya tidak dilakukan secara komprehensif. Jadi, prinsip kehati-hatian dan prinsip ketelitian harus digunakan pemerintah,” ujar Yayat.

Dia menjelaskan pengembangan kereta cepat saat ini belum terintegrasi dengan rencana induk transportasi publik lokal di Jakarta dan Bandung. Karena itu, secepat apa pun kereta
itu tidak akan efektif jika tidak terintegrasi dengan sistem layanan transportasi lokal. “Nanti sampai Walini bagaimana tranportasi publiknya?” kata Yayat.

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Mengapa Banyak Abdi Negara Muda Pamer di Media Sosial?

Apakah kamu pengguna Twitter yang aktif? Jika iya, pasti kamu pernah melihat akun @txtdrberseragam berseliweran di timeline kamu. Sebagaimana tercantum di bio akun ini,...

Flu Indonesia

“Indonesia sedang sakit, tapi cuma flu biasa....” Di pojok gemerlapnya kota metropolitan, jauh dari bising suara knalpot kendaraan, dan bingar-bingar musik dugem, tentu ada masyarakat...

K-Pop dalam Bingkai Industri Budaya

Budaya musik Korea atau yang biasa kita sebut K-Pop selalu punya sisi menarik di setiap pembahasannya. Banyak stigma beredar di masyarakat kita yang menyebut...

Hitam Putih Gemerlap Media Sosial

“Komunikasi adalah inti dari masyarakat kita. Itulah yang menjadikan kita manusia.” Setidaknya begitulah yang dikatakan Jan Koum, pendiri aplikasi Whatsapp yang kini telah mencapai...

Mahasiswa Dibutakan Doktrin Aktivisme Semu?

Aktivisme di satu sisi merupakan “alat” yang bisa digunakan oleh sekelompok orang untuk melakukan reformasi atau perbaikan ke arah baru dan mengganti gagasan lama...

ARTIKEL TERPOPULER

Tanggapan Orang Biasa terhadap Demo Mahasiswa dan Rakyat 2019

Sudah dua hari televisi dihiasi headline berita demonstrasi mahasiswa, hal yang seolah mengulang berita di TV-TV pada tahun 1998. Saya teringat kala itu hanya...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Cara Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Teknologi selalu mengalami perubahan-perubahan seakan tidak pernah ada ujungnya. Seperti halnya saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat terutama dalam bidang teknologi informasi...

Hitam Putih Gemerlap Media Sosial

“Komunikasi adalah inti dari masyarakat kita. Itulah yang menjadikan kita manusia.” Setidaknya begitulah yang dikatakan Jan Koum, pendiri aplikasi Whatsapp yang kini telah mencapai...

Jangan Bully Ustazah Nani Handayani

Ya, jangan lagi mem-bully Ustazah Nani Handayani “hanya” karena dia salah menulis ayat Al-Qur’an dan tak fasih membacakannya (dalam pengajian “Syiar Kemuliaan” di MetroTV...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.