Banner Uhamka
Sabtu, September 26, 2020
Banner Uhamka

Lahan Parkir di Ibu Kota Perlu Pembenahan

Pengadaan Alutsista G to G Dinilai “Setengah Hati”

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono pernah melakukan kerjasama pemerintah dan pemerintah (G to G) dalam pengadaan alat utama...

Pemerintah Jakarta Tak Boleh Hapus Bus Sekolah

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, pendidikan menjadi hal nomor satu. Sebab, dengan pendidikan, mereka dapat memutus mata rantai kemiskinan. Namun demikian, akses pendidikan gratis tak...

Kementan Klaim Kesejahteraan Petani Kian Membaik

Jakarta, 16/8 - Kementerian Pertanian mengklaim kesejahteraan petani terus membaik yang hal itu terlihat dari upah buruh tani yang mengalami peningkatan. Plt. Kepala Biro Humas...

Kenapa Tagar #FahriDitungguTsamara Menjadi Trending?

Sore hingga senja hari ini (18/7) hastag #FahriDitungguTsamara menjadi trending di twitter. Soalnya Fahri Hamzah membatalkan kedatanganya untuk debat bersama Ketua DPP Partai Solidaritas...
Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.

Ilustrasi parkir liar di Jakarta. Sejumlah kendaraan sepeda motor parkir di bahu jala/ANTARA FOTO
Ilustrasi parkir liar di Jakarta. Sejumlah kendaraan sepeda motor parkir di bahu jalan/ANTARA FOTO

 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta tidak hanya fokus pada pendapatan daerah yang bersumber dari lahan parkir. Tapi terlebih dahulu menyelesaikan masalah utamanya yakni menertibkan tempat-tempat parkir yang ada di ibu kota. Pasalnya, banyak tempat-tempat parkir yang ada saat ini kerap mengganggu arus lalu lintas. Bahkan tak sedikit lokasi parkir yang dijadikan tempat parkir justru menganggu jalan bagi para pejalan kaki.

“Banyak kota-kota besar saat ini mengalami permasalahan pelik mengenai parkir. Karenanya, sebelum menarik pendapatan maksimal dari usaha perparkiran, Gubernur DKI Jakarta supaya membenahi karut marut lahan yang dijadikan tempat-tempat parkir itu. Ini momok bagi kota besar, tak hanya Jakarta, tapi juga lainnya yang harus cepat diselesaikan,” kata Bhakti Alamsyah, pengamat tata kota dari Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, saat dihubungi dari Jakarta.

Dia menjelaskan, problem utama perparkiran di kota-kota besar yang terjadi saat ini karena masyarakat banyak yang belum sadar. Mereka kerap menginginkan tempat untuk memarkirkan kendaraannya berada dekat dengan tempat tujuan mereka. Akibatnya, muncul lahan-lahan parkir di tepi jalan. Hal inilah yang kerap dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk meraih keuntungan dari sektor tersebut.

“Masyarakat kerap tidak mau parkir kalau tidak dekat dengan tujuannya. Nah, mental seperti ini seharusnya yang perlu diubah terlebih,” tuturnya.

Menurut Bhakti, masyarakat tak harus selalu memarkirkan kendaraannya di tempat tujuannya. Hal ini perlu diubah untuk mencegah penumpukan kendaraan di bahu jalan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mengeluarkan peraturan terkait hal ini.

Beberapa jalan yang dulu dijadikan tempat parkir namun saat ini tidak diperbolehkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mencari tempat baru atau penggantinya. Ini dimaksudkan agar nantinya tidak lagi muncul tempat-tempat parkir liar baru.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata dia, perlu mencontoh pemerintah Uni Emirat Arab dalam membangun tempat parkir. Di sana parkir dijadikan satu lokasi. Caranya dengan membangun gedung bertingkat atau bawah tanah. Dan lahan yang dibangun tempat parkir harus berdekatan dan mudah diakses transportasi umum. Misalnya, dekat dengan stasiun kereta api atau terminal bus.

“Saya pikir ini salah satu alternatif yang bisa dilakukan, yaitu membangun pusat-pusat parkir di kota Jakarta. Pemerintah daerah memang mesti berkorban menjadikan beberapa lahannya untuk dijadikan tempat parkir. Bukan tidak mungkin dari sini justru juga bisa menambah pendapatn asli daerah (PAD),” kata Bhakti. [*]

Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Opsi Menunda atau Melanjutkan Pilkada

Perhelatan akbar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 akan bergulir. Pilkada yang sejak era reformasi pasca amandemen UUD 1945 telah memberi ruang...

Peran Civil Society dalam Perang Melawan Wabah

Perkembangan wabah korona semakin mengkhawatirkan. Epidemiologi Pandu Riono menyebut puncak kasus Covid-19 di Indonesia baru mencapai puncak pada awal semester pertama hingga pertengahan tahun...

Erick Ingin Kerja, Mereka Malah Menganggu!

Akhir-akhir ini, ada gerombolan oknum-oknum yang ingin memaksakan kehendak untuk mengisi kursi-kursi komisaris. Ketika keinginan itu tak tercapai, mereka secara sistematis dan masif melakukan...

Menjarah Mahkota Kemuliaan MK

Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada 1 September lalu menjadi hadiah sekaligus menjadi dilema bagi kesembilan hakim konstitusi di usianya yang ketujuh belas...

Memahami Kembali Pandemi Covid-19

Wabah Covid-19 yang disebabkan virus corona jenis baru telah memasuki bulan ke-6 sejak ditetapkan sebagai pandemi oleh organisasi kesehatan dunia (WHO). Per tulisan ini...

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.