Bang Ali, Ahok, dan Jalan Perubahan

1261
ali-ahok
Gubernur Ali Sadikin dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Kepemimpinan adalah hal yang esensial dalam tatanan kehidupan, baik dalam lingkup dunia maupun lingkup negara. Kepemimpinan seperti apa yang didambakan oleh masyarakat [?] Ralph Mtogdill (1950) mengatakan, “Leadership is a process of influencing the activities of an organized group in its task of goal setting and goal achievement”. Terjemahan bebasnya, “kepemimpinan merupakan sebuah proses mempengaruhi, membawa dan memberikan keteladanan kepada yang dipimpinnya sehingga dapat membawanya mencapai tujuan”.

Bicara mengenai kepemimpinan dalam konteks pemilihan kepala daerah, Jakarta memerlukan gaya kepemimpinan yang peka terhadap penderitaan rakyatnya. Kepemimpinan yang memberikan jalan keluar yang memanusiakan, yakni keberanian mengambil risiko, strategi mengatasi masalah, kemampuan berkomunikasi, membuat terobosan-terobosan kreatif—dalam bahasa kontemporer disebut dengan inovasi—dan tentu saja mampu mengubah keadaan ke arah yang lebih baik.

Saya tak pernah menjumpai karakter kepemimpinan seperti yang saya sebutkan di atas, selain pada diri Basuki Tjahaja Purnama—lebih dikenal dengan sebutan Ahok.

Jika ditelisik ke belakang, model kepemimpinan dan sikap kontroversial Ahok sangat mirip—jika tak boleh dikatakan sama—dengan Ali Sadikin, mantan gubernur DKI Jakarta era 70-an. Kemiripan Ahok dan Ali Sadikin adalah keduanya lebih suka turun—istilah sekarang blusukan—ke lapangan mengunjungi gang-gang sempit, daripada bekerja di kantor.

Keduanya kerap melahirkan kebijakan-kebijakan kontroversial. Salah satunya adalah legalisasi perjudian dan prostitusi untuk menggenjot pemasukan pendapatan asli daerah (PAD).

Bukan hanya itu. Ahok dan Ali Sadikin juga suka berkata-kata keras dan cenderung kasar. Bahkan Ali Sadikin bisa lebih keras lagi, karena bukan hanya mulutnya yang berbicara keras, tetapi juga bilamana perlu tangannya juga ikut bicara kasar, yaitu menempeleng orang yang dianggapnya melanggar hukum dan terlalu menjengkelkan.

Ketika menggantikan Joko Widodo menjadi gubernur DKI, sumbu Ahok bertambah panjang. Dengan gaya improver alias ingin selalu memperbaiki, Ahok berani mengambil risiko. Sejumlah kebijakan dilahirkan untuk membenahi karut marutnya Jakarta. Kebijakan yang dikeluarkan Ahok belum dilakukan oleh para pendahulunya. Maka, wajar dalam eksekusi, kebijakan itu kerap ditentang oleh warganya.

Lihat saja, bagaimana perlawanan warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, saat mereka direlokasi ke Rusun Jatinegara. Adu jotos dan lempar batu pun mewarnai proses relokasi hingga akhirnya warga rela pindah dari wilayah yang menjadi langganan banjir. Begitu juga keberanian dan konsistensinya menata kawasan Kalijodo, Jakarta Utara.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kedua kanan) disaksikan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri (kedua kiri) dan Istri Ahok, Veronica Tan (kiri) menandatangani prasasti ketika meresmikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo, Jakarta Rabu (22/2). RTH dan RPTRA Kalijodo selesai dibangun pada Desember 2016 serta memiliki luas 1,4 hektare dengan dilengkapi beragam fasilitas antara lain taman, lintasan lari, lintasan sepeda, skate park, amphitheater dan fasilitas publik lainnya. ANTARA FOTO/Atika Fauziyyah/wsj/ama/17.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok disaksikan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Istri Ahok, Veronica Tan saat meresmikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo, Jakarta Rabu (22/2). ANTARA FOTO/Atika Fauziyyah

Lokasi yang terkenal dengan prostitusi dan perjudiannya itu sudah lama ingin ditertibkan, tapi ada saja yang membuat penertiban batal dilakukan. Ahok hanya butuh waktu 20 hari untuk menertibkan kawasan itu. Pemerintah cukup menyediakan tempat tinggal, menjamin pendidikan, dan masa depan warga.

Yang tak kalah hebatnya adalah keberanian Ahok secara frontal berhadapan dengan DPRD DKI demi menyelamatkan APBD DKI dari dugaan upaya korupsi anggaran. Ketegasan dan keberanian Ahok seperti ini yang tidak terdapat pada gubernur-gubernur sebelumnya. Dan masih banyak lagi kebijakannya yang berpihak kepada rakyat kecil.

Dengan keberaniannya ini, Ahok dianggap sebagai seorang pemimpin yang memiliki keterampilan untuk mengenali perubahan-perubahan penting, mampu duduk bersama semua kekuatan sumber daya manusianya, untuk berbicara tentang perubahan-perubahan dengan cara-cara penuh inspirasi.

Ahok tak diragukan lagi adalah seorang pemimpin yang mampu menggambarkan perubahan itu secara nyata di pikiran setiap orang dan memberikan cermin perubahan untuk dapat dilihat setiap orang tentang wujud asli dari perubahan tersebut. Tujuannya jelas: untuk meningkatkan gairah dan kepercayaan masyarakat di tengah krisis kepemimpinan.

Salah satu hal yang mengurangi nilai Ahok adalah karakternya yang dinilai temperamental, dengan gaya bicaranya yang kerap kelewat keras bahkan—menurut penilaian sebagian orang dinilai sangat kasar. Jika pun itu benar, kekurangan Ahok tersebut mampu diatasi dengan nilai-nilai lainnya yang lebih bagus, yakni: kemampuan mengurus DKI Jakarta, kejujuran, kemampuan memimpin kepala dinas, kesederhanaan, kepedulian terhadap rakyat, kemampuan bekerjasama dengan wakil gubernur dan kemampuan mengatasi konflik di masyarakat.

Dan saya kira, Jakarta membutuhkan sosok pemimpin berani membawa angin perubahan, seperti halnya Ahok. Semua dilakukan bukan dalam rangka pencitraan, tetapi karena tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin yang akan membuka jalan perubahan bangsa. Bukan seorang pemimpin yang mencla-mencle, pandai menenun kata, dan menggadaikan idealismenya demi kekuasaan.

Komentar anda