Banner Uhamka
Jumat, September 25, 2020
Banner Uhamka

Pendataan Pekerja Harian Lepas DKI Jakarta Perlu Pembenahan

Sejumlah TKI Diselamatkan dari Perbudakan di Malaysia

Sebanyak sembilan orang tenaga kerja Indonesia atau TKI asal Nusa Tenggara Barat berhasil diselamatkan dari penyekapan di suatu tempat penampungan TKI di Malaysia. "Mereka ini...

Pelabuhan Palembang Mulai Padat

Penumpang kapal cepat keberangkatan tujuan Palembang-Bangka tiga hari setelah Lebaran 2015 mulai ramai. Sebanyak empat armada kapal dioperasikan untuk melayari rute tersebut. "Kondisi tersebut diprediksi...

Pembangunan Pemukiman Terkendala Pendanaan

Pembangunan untuk pemukiman di daerah pendanaannya masih mengalami kesenjangan. Sebab, terbatasnya anggaran dana menjadi factor utama yang menjadi kendala dalam merealisasikan pembangunan pemukiman tersebut. Direktur...

Mengenang Sineas Gotot Prakosa

Representasi penting pada genre film eksperimental Indonesia. “Kita putar sekaligus untuk mengenang sang sutradara (Gotot Prakosa) yang baru-baru ini meninggal. Film ini sangat fenomenal. Tak...

Ilustrasi pekerja harian Lepas (PHL) membersihkan sampah di sepanjang aliran Kali Sunter, Jakarta utara, Rabu (25/3). Upaya pembersihan itu dilakukan sebagai penanggulangan banjir akibat aliran sungai tersebut tersumbat sampah. ANTARA FOTO/Reno Esnir
Ilustrasi pekerja harian Lepas (PHL) membersihkan sampah di sepanjang aliran Kali Sunter, Jakarta utara, Rabu (25/3). Upaya pembersihan itu dilakukan sebagai penanggulangan banjir akibat aliran sungai tersebut tersumbat sampah. ANTARA FOTO/Reno Esnir

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama meminta para kepala dinas di masing-masing satuan kerja perangkat daerah untuk menyerahkan data Pekerja Harian Lepas (PHL) di instansinya masing-masing. “Data ini penting mengingat data PHL ini disinyalir tidak valid,” kata Saefullah, Sekretaris Daerah DKI Jakarta dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (21/7).

Para kepala dinas harus memberikan data tersebut paling lambat Agustus 2015. Gubernur DKI Jakarta akan memberikan sanksi berupa pencabutan tunjangan kinerja daerah jika dinas terkait tidak memberikan data tersebut. Data para PHL tersebut rata- rata berasal dari dinas teknis sepertiBina Marga, Tata Air, Kebersihan hingga Pertamanan dan Pemakaman.

Menurut Saefullah, pihak pemerintah DKI Jakarta masih menemukan pihak yang menyelewengkan gaji PHL dengan mengumpulkan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik PHL. Selain itu, data pribadi PHL seperti nama petugas milik dinas banyak yang tidak sesuai dengan nama di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

PHL sendiri merupakan pekerja yang menangani sarana dan prasarana di DKI Jakarta.Para PHL ini mengerjakan berbagai tugas dinas terkait. Misalnya seorang PHL dari Dinas Pertamanan akan memperbaiki tanaman yang rusak atau mati serta memotong rumput. Setiap bulannya para PHL ini mendapatkan gaji sebesar Rp 2,7 juta.

Pemerintah DKI sendiri mulai mengubah sistem PHL. Selama ini PHL direkrut dan diawasi oleh dinas-dinas. Kini, para PHL akan mulai direkrut di tingkat kelurahan dan kecamatan. Hal tersebut dilakukan agar setiap jalan dan taman dapat terjangkau oleh PHL serta memperketat pengawasan.[*]

Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Opsi Menunda atau Melanjutkan Pilkada

Perhelatan akbar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 akan bergulir. Pilkada yang sejak era reformasi pasca amandemen UUD 1945 telah memberi ruang...

Peran Civil Society dalam Perang Melawan Wabah

Perkembangan wabah korona semakin mengkhawatirkan. Epidemiologi Pandu Riono menyebut puncak kasus Covid-19 di Indonesia baru mencapai puncak pada awal semester pertama hingga pertengahan tahun...

Erick Ingin Kerja, Mereka Malah Menganggu!

Akhir-akhir ini, ada gerombolan oknum-oknum yang ingin memaksakan kehendak untuk mengisi kursi-kursi komisaris. Ketika keinginan itu tak tercapai, mereka secara sistematis dan masif melakukan...

Menjarah Mahkota Kemuliaan MK

Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada 1 September lalu menjadi hadiah sekaligus menjadi dilema bagi kesembilan hakim konstitusi di usianya yang ketujuh belas...

Memahami Kembali Pandemi Covid-19

Wabah Covid-19 yang disebabkan virus corona jenis baru telah memasuki bulan ke-6 sejak ditetapkan sebagai pandemi oleh organisasi kesehatan dunia (WHO). Per tulisan ini...

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.