Banner Uhamka
Jumat, September 18, 2020
Banner Uhamka

Penataan Kota di Indonesia Belum Berbasis Rawan Bencana

Vonis Ringan Bagi Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi

Perkumpulan para aktivis pemantau perdagangan satwa liar Perkumpulan Scorpion menganjurkan pengadilan memvonis pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi undang-undang dengan hukuman maksimal. "Perdagangan satwa liar...

Mesin Pembakar Sampah

Sampah merupakan salah satu masalah yang sangat serius, terutama di daerah perkotaan. Berangkat dari permasalahan tersebut, Syukur Zainal Abidin menciptakan mesin pembakar sampah bernama...

RUU Perlindungan Nelayan Belum Prioritaskan Kesejahteraan Warga Pesisir

Sekitar 50 nelayan tradisional yang melaut di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengakomodasi situasi dan kondisi yang mereka dalam rangka perlindungan...

Mudik Lebih Awal

Ribuan pemudik dengan menggunakan kapal KM Kelud sudah mulai memadati terminal penumpang Tanjung Priok, Jakarta, Selasa, (7/8). Kementerian Perhubungan memprediksi kenaikan pemudik dengan moda...

Sejumlah warga melihat Gunung Sinabung menyemburkan material vulkanis disertai awan panas, di Desa Namanteran, Karo, Sumatera Utara, Selasa (16/6). Gunung Sinabung berstatus Awas (Level IV) kembali erupsi, mengakibatkan sedikitnya 2.805 warga mengungsi. ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi
Ilustrasi sejumlah warga melihat Gunung Sinabung menyemburkan material vulkanis disertai awan panas, di Desa Namanteran, Karo, Sumatera Utara, Selasa (16/6). Gunung Sinabung berstatus Awas (Level IV) kembali erupsi, mengakibatkan sedikitnya 2.805 warga mengungsi/ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi

Berdasarkan laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), penataan kota di Indonesia belum berbasis peta rawan bencana. Hal itu terlihat dari pembangunan yang masih belum memperhatikan unsur risiko bencana yang ada di wilayah tersebut.

Wilayah Indonesia sendiri merupakan wilayah rawan bencana. Menurut data BNPB, ratusan jiwa terpapar bahaya bencana tingkat sedang dan tinggi. Sebanyak 148,4 juta terpapar akibat gempa bumi, 4,2 juta jiwa akibat tsunami dan sebanyak 3,9 juta jiwa terpapar akibat kasus gunung api.

Persiapan-persiapan penting seperti pembangunan jalur evakuasi, penempatan alat pendeteksi gempa atau tsunami, distribusi alat pemantau gempa (seismograf) di 163 lokasi hingga kini belum terbagi merata, terutama di wilayah Indonesia timur. Perhatian daerah terhadap manajemen bencana masih sangat lemah dan seharusnya semua dilakukan pemerintah daerah.

Pembangunan pemukiman di wilayah rawan bencana masih dilakukan meskipun, masyarakat dan pemerintah mengetahui daerah tersebut rawan bencana. Di Aceh pembangunan kota setelah tsunami 2014 tidak dikuti perubahan tata ruang. Padahal wilayah rawan bencana tetap bisa dibangun pemerintah, meskipun harus memperhatikan aturan pencegahan bencana.

Rencana pengosongan kawasan pesisir terdampak tsunami seperti diusulkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, relatif gagal. Masyarakat Aceh kembali tinggal di pesisir, tempat bencana yang sama tanpa perhitungan dan sensitivitas terhadap risiko bencana.

Indonesia semestinya belajar dari Jepang. Setelah tsunami Sanriku pada November 2011, Jepang mengeluarkan undang-undang baru, yaitu Act on the Development of Tsunami Resilient Communities atau Act No 123/2011. Peraturan itu mengamanatkan pemerintah daerah menata ulang kota dengan memperhitungkan ancaman tsunami. Salah satu konsekuensinya pengosongan permukiman di kawasan terlanda tsunami

Jepang mengubah banyak tata kotanya agar sensitif terhadap bencana. Zona pesisir yang rentan dikosongkan sekian meter dari hunian, diganti dengan kegiatan ekonomi baru. Hutan mangrove di pesisir dibangun di atas tanah yang ditinggikan dengan harapan akar tanaman lebih kuat dan menjadi benteng alami. Jalan lingkar di pesisir ditinggikan dan dijadikan tanggul pengaman tambahan.[*]

Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Kita Lengah Karena Syariatisasi Ternyata Masih Berjalan

Kebijakan Bupati Gowa yang akan memecat ASN (Aparatus Sipil Negara) yang bekerja di lingkungannya yang buta aksara al-Qur’an membuat kita sadar jika syariatisasi di...

Sepak Bola, Cara Gus Dur Menyederhanakan Politik

Tahun 1998 adalah masa pertama penulis mulai gemar menonton sepak bola. Kala itu, bersamaan dengan momentum Piala Dunia (World Cup) di Prancis. Ketika opening...

Pers Masa Pergerakan: Sinar Djawa dan Sinar Hindia

Surat kabar Bumiputera pertama adalah Soenda Berita yang didirikan oleh R.M Tirtoadisuryo tahun 1903. Namun, surat kabar ini tak bertahan lama. Pada 1905-1906, Soenda...

Hukum Adat, Kewajiban atau Hak?

Mengenai definisi hukum adat dan proporsi hak dan kewajiban dalam hukum adat, Daud Ali dalam Buku Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum...

Tulisan Muhidin M Dahlan Soal Minang itu Tidak Lucu Sama Sekali

Sejak kanak-kanak sampai menjelang dewasa, saya sangat dekat dengan nenek. Sementara ibu dan bapak yang bekerja sebagi pegawai negeri sudah berangkat kerja setiap pagi....

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.