Kamis, Desember 3, 2020

Ini Bukti Ketidakmampuan Negara Mengelola Sumber Daya Air

Peserta BPJS Kesehatan Bisa Naik Kelas 1

Kepala Pemasaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan cabang Singkawang, Juliantomo menginformasikan kepada masyarakat bahwa peserta BPJS kelas II bisa mengajukan naik kelas I saat...

Permasalahan Dalam Pendidikan Agama di Indonesia

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani di Jakarta, Rabu (1/7) meluncurkan Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan pada Madrasah...

PDIP Mencalonkan Rismaharini untuk Wali Kota Surabaya

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi mengusung Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali...

Hasto Diperiksa untuk Kasus Suap Kader PDIP

Hari ini, sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia diminta bersaksi dalam kasus pemberian...

Ilustrasi Warga antre mendapatkan air bersih/ANTARA FOTO/Syaiful Arif
Ilustrasi warga mengantre mendapatkan air bersih/ANTARA FOTO/Syaiful Arif

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta agar  masyarakat dan pemerintah daerah mewaspadai terjadinya kekeringan dan kebakaran lahan dalam waktu dekat. Hal itu terjadi karena tidak lama lagi Indonesia akan dilanda musim kemarau. Berdasarkan catatan BNPB, kekeringan merupakan bencana yang selalu terjadi setiap tahun.

Pada praktiknya, kekeringan juga dapat menyebabkan krisis air. Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, krisis air sebenarnya sudah terjadi di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Apalagi pada musim kemarau, persediaan air tidak akan mencukupi kebutuhan untuk pertanian, minum, perkotaan, dan sanitasi.

Di Jakarta sendiri, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghimbau agar masyarakat  melakukan gerakan menabung air. Namun meskipun musim kemarau belum tiba, masih banyak warga Jakarta yang harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli air. Keadaan itu dapat terjadi karena kurangnya pasokan air bersih di daerahnya.

Pemungutan tarif untuk mendapatkan air bersih pun terjadi di kota-kota lain seperti Surabaya, Makassar, dan Medan. Tarif air di kota-kota tersebut berkisar Rp 2.000 hingga Rp 2.600. Menurut UNICEF dan WHO, sebanyak 39 juta populasi di Indonesia tidak memiliki akses ke sumber air minum.

Institusi air di Indonesia dinilai masih lemah atau relatif belum terbentuk. Misalnya, regulasi yang lemah, tidak memadai, tidak jalan, atau kapasitas kurang. Banyak daerah yang belum memiliki perda air dan karenanya tak ada jaminan hukum yang memadai terhadap konsumen air. Hak-hak konsumen air secara keseluruhan adalah tentang kualitas, kontinuitas, keterjangkauan, serta partisipasi dalam manajemen sumber daya air.

Indonesia sebenarnya pemilik cadangan air nomor empat terbesar di dunia. Potensi air per tahun rata-rata 4 triliun meter kubik, yang sebenarnya tergolong surplus. Meski terdapat beberapa daerah yang defisit air dan ketersediaan air di setiap pulau terus menurun, secara umum tidak tepat mengatakan Indonesia krisis air.

Wilayah Indonesia memang tidak akan segera krisis air, tapi sudah pasti mengalami krisis ketersediaan air bersih dan sanitasi. Para pengkritik liberalisasi air di Indonesia mengatakan Indonesia bukan krisis air, melainkan krisis governance: ketidakmampuan negara mengelola sumber daya air.[*]

Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Meneguhkan Keindonesiaan di Tengah Pandemi

Sejak diumumkannya kasus pertama covid 19 di Indonesia pada bulan Maret 2019 silam, perjalanan kasus ini tidak pernah surut. Memasuki bulan Oktober 2020 justru...

Upah Minimum atau Upah Maksimum?

Belakangan ini demo buruh tentang upah minimum mulai sering terdengar. Kenaikan upah minimum memang selalu menjadi topik panas di akhir tahun. Kini menjadi semakin...

Menjatuhkan Ganjar-Jokowi dengan Satu Batu

Saya sebenarnya kasihan dengan Jokowi. Sejak beberapa hari yang lalu organ di bawahnya terlihat tidak bisa kerja. Misalnya soal kasus teroris di Sigi, tim...

Mengapa RUU Minol Harus Disahkan

Pada zaman yang serba modern seperti sekarang ini apa saja dapat dilakukan dan didapatkan dengan mudah karena teknologi sudah semakin canggih. Dahulu untuk mendapatkan...

Pay It Forward Merespon Dampak Pandemi Covid-19

Sinopsis Film Pay It Forward Pay It Forward merupakan sebuah film asal Amerika Serikat yang sarat pesan moral. Film ini dirilis pada tahun 2000, yang...

ARTIKEL TERPOPULER

Luasnya Kekuasaan Eksekutif Menurut Undang-Undang

Proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia

Sudah 8 bulan lalu kasus virus Covid-19 menyerang dunia. Begitu cepatnya perubahan wabah Covid-19 dari Endemi hingga memenuhi syarat menjadi Pandemi, wabah yang mendunia....

Hyper Grace : Kejahatan Intelektualitas Manusia Yang Menggunakan

Hyper Grace adalah anugerah yang dilebih-lebihkan (keluar dari porsi) anugerah yang melebihi yang Firman Allah katakan (menambahkan Firman-Nya).Itu adalah anugerah di mana kamu harus...

“Pilkada Pandemi” dan Pertanyaan Soal Substansi Demokrasi

Pilkada sebagai sebuah proses politik di negara demokrasi adalah salah satu wujud terpenuhinya hak politik warga negara, selain terjadinya sirkulasi elite penguasa. Namun di...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.