Anies dan Jalan Politik Cemas

1393

Anies Baswedan [Sumber: youtube.com]
Saya bukan penggemar Anies Baswedan. Saya tak simpatik dengan wejangannya di markas Front Pembela Islam (FPI) yang, dibela seperti apa pun, tidak akan memupuskan kesan ia tengah mencari muka. Saya tak mungkin mendukung cara-caranya menggalang dukungan. Mencerca kala jauh, memuji kala dekat. Mencerca Joko Widodo, menyanjung-nyanjungnya kala menjadi menterinya. Mencecar Prabowo, menghaturkan puja-puja kala menjadi kandidat yang diusung partainya.

Sebagai orang awam, saya sulit untuk membela kecenderungan Anies menggadaikan pendiriannya di saat diperlukannya.

Dan saya yakin, saya tidak sendiri.

Anies sejak lama menganyam jaringan di antara kawula dengan pandangan keagamaan moderat. Sekali-dua kali saya berjumpa dengan mereka, saya selalu mendengar pertanyaan berimbuhkan kekecewaan yang serupa. Bagaimana ia akan kembali ke tempat lamanya bila ia gagal dalam Pilkada Jakarta? Setelah semua yang dibangunnya—tenun kebangsaannya, khususnya—dipertaruhkannya dengan membangun kedekatan-kedekatan tak wajar dengan kelompok garis keras?

Persoalannya, saya juga memahami posisi Anies di belantara perpolitikan Indonesia. Anies tak pernah terlahir dengan privilese yang sama dengan Ibas dan Agus Yudhoyono, Puan Maharani, Prananda Paloh, Ahmad Hanafi Rais, atau sebut saja figur-figur lain yang dengan sadar mencantumkan nama orangtuanya di belakang namanya sendiri.

Tak ada yang menjaminkan Anies akan memperoleh jabatan bila ia maju kembali melalui ajang-ajang lain. Bahkan, tak ada yang menjaminkan ia akan memperoleh nomor urut di atas anak ketua partai seandainya ia maju di daerah pemilihan yang sama dengannya.

Anies mempelajari fakta ini dengan cara yang tak menyenangkan. Ia tahu namanya cukup harum setelah pulang menenteng gelar Ph.D dari Amerika Serikat, menjadi rektor termuda sebuah perguruan tinggi yang relatif mentereng, dan berhasil menggawangi program pengembangan komunitas yang menuai kekaguman banyak orang—Indonesia Mengajar.

Namun, kenyataan keras dunia politik berbicara tanpa tedeng alih-aling. Namanya tak pernah lebih dari sekadar pengharum.

Kalau Anda ingat, pada 2014 silam Anies mengikuti konvensi Partai Demokrat. Cerita yang beredar pada saat itu ialah ia diminta secara pribadi oleh Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengikuti ajang tersebut. Partai Demokrat, yang tengah menuai badai yang disemainya sendiri, membutuhkan figur yang terhormat dan bereputasi untuk menetralkan citranya yang mengeruh. Anies adalah sosok tersebut.

Di akhir konvensi, pemenangnya, kita tahu, bukan sang cendekiawan muda yang tengah berbinar. Tetapi, lebih jauh, Anies bahkan tak masuk dalam tiga besar kandidat dengan elektabilitas tertinggi di ranah internal Partai Demokrat saat itu.

Meski waktu itu, pemenang konvensi tetap tak bisa diusung sebagai calon presiden karena satu dan lain hal yang Anda ketahui, pesan konvensi Demokrat cukup gamblang. Tak ada tempat bagi orang yang besar di luar partai dan tidak membesarkan partai.

Dan ketika ia dipensiunkan dini dari jabatan tertinggi yang pernah didapatnya, ia diinsafkan pula dengan satu fakta pahit bahwa ia tak akan dicopot seandainya sandaran politiknya lebih pejal. Puan Maharani, sebut saja, yang kinerja kementeriannya selalu berada di peringkat buntut dalam berbagai jajak pendapat, tak pernah tersentuh oleh Presiden Joko Widodo.

Anies mewarisi nama besar Baswedan dari kakeknya, Abdurrahman Baswedan, yang akan selalu dikenang sebagai pejuang kemerdekaan sepanjang buku sejarah Indonesia dicetak. Sayangnya, nama besar tidak dengan sendirinya akan membesarkan seseorang di belantara keras di mana tiap-tiap orang enggan melepaskan pegangannya.

Anda orang baru di satu partai? Kecuali nama Anda terbukti ampuh melejitkan citra partai dan mengerek para kader menduduki kursi-kursi penting nantinya—seperti satu-dua orang yang sangat langka dalam sejarah Indonesia, presiden kita itu salah satunya—Anda mesti mendahulukan orang dalam.

Anak-anak Sukarno berseliweran di dunia politik. Tetapi, hanya Megawati, yang memang membangun karier politik untuk waktu yang tak sebentar, yang mempunyai kedudukan paling nyaman dan tak tergoyahkan.

Anak-anak Hatta, yang nama ayahnya juga bergaung di segala penjuru, tak berkecimpung di dunia politik kecuali pada satu-dua kesempatan. Entah apa penyebab pastinya namun, kita bisa menerka, mereka tak pernah mempunyai jejaring yang berarti dengan mesin-mesin politik yang ada.

Anies, singkat kata, adalah “prekariat politik.” Apakah itu prekariat? Prekariat, istilah yang tengah naik daun dalam khazanah ilmu sosial belakangan, adalah kelompok yang tidak punya jaminan dalam menyambung kehidupannya dari waktu ke waktu.

Idiom ini diajukan oleh Guy Standing untuk menggambarkan orang-orang yang hidupnya tak aman secara sosial—mereka yang tak terlindungi oleh jaminan sosial, bekerja berdasarkan kontrak sebentar-sebentar atau panggilan, tidak mempunyai kepastian untuk penghidupan jangka panjang yang, kita tahu, tak sedikit kita jumpai di seputaran kita.

Anies, tentu saja, bukan pekerja panggilan yang harus mengais rezeki dari semua liang yang bisa disambanginya hanya agar hajat hidup paling mendasarnya terpenuhi. Ia masih jauh lebih beruntung dari itu. Namun, sebagai seorang prekariat tanda kutip, ia sama-sama diliputi ketidakpastian yang memaksanya harus memerah semua kemungkinan yang bisa didapatinya.

Sebagaimana mereka, ia tak bisa “jual mahal.” Ia tak diperkenankan memiliki pendirian yang ujung-ujungnya malah mempersulit dirinya sendiri untuk menyambung kehidupan (politiknya). Ia harus ada untuk para tuan yang sanggup mengangkat derajatnya di kemudian hari atau sekadar membantunya menyambung hidup.

Dan tentu saja, Anies bukanlah prekariat politik yang bernasib paling buruk. Anies toh dibesarkan oleh majalah Foreign Policy yang secara ganjil memilihnya sebagai intelektual publik paling berpengaruh kendati ia belum memiliki karya apa pun pada waktu itu. Ia sempat duduk sederajat dengan nama-nama kondang seperti Al Gore, Samuel Huntington, Paul Krugman, dan berkatnya dapat pulang ke negerinya dengan reputasi yang berkilauan.

Butuh melihat siapa prekariat politik yang lebih memprihatinkan? Anda, untuk mudahnya, dapat melihat para pengunjuk rasa profesional yang ada di berbagai demonstrasi. Atau, Anda juga dapat melihat akun-akun Twitter pendukung Anies yang memaki-maki Pandji Pragiwaksono karena mengecam kampanye-kampanye mereka yang memprovokasi kelompok Islam.

Mereka tak peduli bahkan bila mereka harus “menggerakkan umat”—bahasa mereka sendiri—untuk bertindak melewati batas karena hanya demikianlah cara yang mereka tahu untuk bertahan hidup: memenangkan sang tuan tanpa memedulikan isi pikiran mereka sendiri.

Tetapi, mungkin ini akan menjadi saat di mana semuanya berubah bagi Anies. Setelah Pilkada Jakarta ini, mungkin Anies tak akan lagi menjadi seorang fakir di belantara perpolitikan Indonesia. Kita tahu, Pilkada DKI Jakarta merupakan ajang pertarungan paling panas karena ia terbukti telah melejitkan kehidupan banyak orang ke tingkatan yang, saya tak yakin, bisa mereka impikan sebelumnya.

Rizieq menjadi “imam besar” berkat perhelatan ini. Jasmev tiba-tiba menjadi patokan emas bagi semua kampanye media sosial setelah Pilkada Jakarta 2014. Dan Ahok sendiri, politisi Tionghoa yang telah memiliki jejak tak tergantikan dalam sejarah Indonesia, adalah produk darinya.

Dan Anies? Anies, mungkin, akan dapat menanggalkan umpatan-umpatan bunglon yang acap ditujukan kepadanya setelah ini. Ia barangkali akhirnya akan bisa menjadi dirinya sendiri—menunaikan mimpi yang didambakan para prekariat politik negeri ini.

Baca juga

Anies Baswedan dan Imajinasi Persatuan tanpa Kebhinekaan

Kenapa Saya Tetap Memilih Anies Baswedan?

Komentar anda