Ahok dan Kepemimpinan Non-Muslim

2183
Shinta Nuriyah Wahid, istri Gus Dur (ketiga kanan), bersama anak-anaknya, antara lain Yenny Wahid (kedua kanan) dan Anita Hayatunnufus (kanan), menyerahkan Gus Dur Award kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kedua kiri) dan Totok Mendut (kiri) dalam acara peresmian rumah pergerakan Griya Gus Dur di Taman Amir Hamzah, Pegangsaan, Jakarta, Minggu (24/1). ANTARA FOTO/Reno Esnir/16.

Kontroversi seputar kepemimpinan non-Muslim dalam masyarakat Muslim kembali menjadi perbincangan publik. Intrik politik di balik wacana ini jelas terlihat. Setiap kali ada non-Muslim maju sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), isu ini selalu dimunculkan sebagai instrumen politik untuk memobilisasi pemilih Muslim dengan mengobarkan sentimen fanatik terhadap calon non-Muslim.

“Perang wacana” ini seolah tak pernah berakhir. Masing-masing pihak mengutip ayat-ayat tertentu dari kitab suci. Ayat yang paling sering dikutip ialah surat al-Ma’idah ayat 51, yang melarang Muslim memilih Yahudi dan Kristen sebagai awliya. Kata “awliya” sengaja tidak diterjemahkan karena bisa dimaknai sebagai “pemimpin”, “teman”, atau “sekutu”.

Ketika Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok muncul sebagai calon kuat gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta, ayat itu pun disajikan kembali dengan berbagai perspektif. Yang terlupakan dalam diskusi kita ialah aspek sejarah. Apa yang diajarkan sejarah Islam tentang kepemimpinan non-Muslim?

Belajar dari Sejarah
Sejarah Islam bukan hanya terkait narasi tentang kaum Muslim. Sejak awal, elemen non-Muslim menempati posisi penting dalam pemerintahan Muslim. Dengan melihat peran mereka dalam praktik pemerintahan Muslim awal, debat soal agama Ahok dan calon non-Muslim lain diharapkan bisa segera diakhiri.

Tak dapat dimungkiri, sebenarnya kepemimpinan non-Muslim sudah lama menjadi kebijakan. Dalam sejarah Islam, mereka memangku jabatan-jabatan penting selama pemerintahan Umayah, Abbasiyah hingga syi’ah Fatimiyah. Misalnya, mereka diangkat menjadi perdana menteri (wuzara), gubernur (awliya) dan sekretaris (kuttab). Berikut saya berikan beberapa contoh, kemudian kita diskusikan kenapa hal itu terjadi.

Di bawah pemerintahan Umayah (661-750), banyak non-Muslim diangkat untuk posisi-posisi pemerintahan strategis mengelola administrasi negara. Khalifah Umayah pertama yang mempekerjakan non-Muslim secara rutin ialah Mu‘awiyah, yang berkuasa dari 661 hingga 680. Khalifah pertama ini mengangkat beberapa sekretaris Kristen untuk mengelola urusan keuangan negara. Misalnya, Mansur bin Sarjun (Sergius), seorang Kristen. Khalifah Marwan (683-685) punya dua sekretaris Kristen, yakni Athanasius dan Ishaq. Yang disebut terakhir kemudian diangkat sebagai kepala pemerintahan di Alexandria.

Pendek kata, hingga akhir pemerintahan Umayah, kantor-kantor pemerintahan cukup bersahabat dengan non-Muslim. Mereka dapat ditemukan di hampir setiap sektor.

Kebijakan ini berlanjut pada pemerintahan Abbasiyah. Ketika sistem wazarah (kantor pedana menteri) yang diadopsi dari Kerajaan Sasanian Persia diperkenalkan ke dalam pemerintahan Abbasiyah, jabatan tertinggi setelah kepala negara (khalifah) ini pun sering diberikan kepada non-Muslim. Tugas wazir (perdana menteri) ialah mengimplementasikan tata-kelola negara.

Khalifah Abbasiyah pertama yang mempekerjakan non-Muslim ialah al-Mu‘tasim (833-842). Ia dikenal karena perhatiannya, bahkan favoritisme, dalam mengangkat non-Muslim untuk jabatan-jabatan publik. Dua orang Kristen bersaudara dikabarkan punya kedekatan khusus dengan sang khalifah: Yang satu bernama Salmuyah, menempati posisi sekretaris negara.

Saking strategisnya posisi Salmuyah, setiap dokumen kenegaraan harus mendapat persetujuannya. Saudaranya bernama Ibrahim dipercaya Khalifah untuk menjadi pengelola Baitul Mal atau semacam departemen keuangan. Karena posisi ini terkait dengan denyut nadi negara, pengelolaan kementerian ini kita bayangkan akan diserahkan kepada Muslim. Ternyata tidak.

Al-Mu‘tasim juga punya seorang perdana menteri Kristen bernama Fadl bin Marwan bin Masarjis. Menurut penulis biografi Ibn Khallikan (wafat 1282), al-Mu‘tasim sangat mempercayai Fadl, sehingga muncul kesan umum bahwa ia bahkan lebih powerful dibanding khalifah sendiri. Kekuasaan Fadl yang begitu luas juga akhirnya memicu ketegangan antara dirinya dan khalifah sehingga menyebabkan keretakan hubungan mereka.

Daftar pemimpin non-Muslim dalam masyarakat Muslim awal cukup panjang. Tak cukup ruang untuk disebutkan secara detail di sini. Di bawah pemerintahan Fatimiyah di Mesir, kebijakan ini bukan hanya berlanjut, bahkan lebih ekstensif. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa non-Muslim menempati jabatan publik secara tidak proporsional. Tidak ada rezim pemerintahan Muslim yang memberikan tingkat favoritisme kepada non-Muslim serupa seperti apa yang dilakukan dinasti Fatimiyah.

Memang, di sana-sini muncul kegusaran di kalangan tertentu atas pengangkatan non-Muslim yang begitu massif. Khalifah al-Mutawakkil (847-862), misalnya, disebutkan melarang non-Muslim untuk menempati jabatan publik. Sebelumnya, Umar bin Abdul Aziz, khalifah Umayah, dikabarkan mengeluarkan dekrit diskriminatif terkait non-Muslim.

Menarik dicatat, al-Mutawakkil sendiri sebenarnya mempekerjakan orang-orang Kristen, seperti Dulayl bin Ya‘qub. Umar juga menyewa arsitek Kristen untuk membangun istananya. Belum lagi sejumlah orang Kristen yang diangkat menjadi sekretaris dan dokter.

Kebijakan Meritokrasi
Pertanyaan tersisa: Kenapa non-Muslim dibutuhkan untuk mengelola negara? Alasan utamanya ialah pragmatisme. Yakni, bahwa banyak non-Muslim punya pengalaman dan kecakapan untuk menjalankan roda pemerintahan. Seperti umum diketahui, ekspansi politik Islam berlangsung begitu cepat, dan para Muslim Arab itu umumnya tidak punya pengalaman mengelola negara.

Dalam banyak kasus, para pemimpin Muslim membiarkan sistem tata-kelola daerah taklukan yang sudah berlangsung lama tetap berada di tangan non-Muslim. Lebih dari itu, sistem tata-kelola itu tidak dikenal di kalangan penguasa Muslim Arab, sehingga mereka membutuhkan pegawai yang punya pengalaman mengelola jalannya roda pemerintahan. Itulah sebabnya orang-orang Kristen yang sudah memiliki keterampilan dibutuhkan untuk menjabat posisi-posisi strategis tersebut.

Kemampuan dan pengalaman menjadi kunci dari kebijakan penguasa Muslim untuk menempatkan non-Muslim sebagai perdana menteri, gubernur atau sekretaris. Sebagai birokrat yang terlatih dalam sistem pemerintahan Byzantium atau Sasanian, non-Muslim dibutuhkan untuk menstabilkan administrasi negara.

Kita dapat simpulkan, meritokrasi merupakan pertimbangan utama dalam pengangkatan non-Muslim. Banyak sarjana menyebut praktik itu memperlihatkan betapa pemerintahan Muslim awal cukup toleran terhadap non-Muslim, termasuk untuk menjabat posisi penting. Yang lebih penting ialah kita bisa belajar dari sejarah dan menghentikan perdebatan soal validitas kepemimpinan non-Muslim.

Dengan demikian, mereka yang mempersoalkan agama Ahok bukan saja buta sejarah tapi juga ngeyel terhadap hal-hal yang tidak berdasar. Sudah saatnya kita ucapkan RIP (rest in peace) untuk isu agama yang satu ini.

Komentar anda