490 Tahun Kota Jakarta: Menuju Kota Kosmopolitan atau Agamis?

216
Pesta kembang api di arena Pekan Raya Jakarta 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (21/6) malam. Pesta kembang api itu merupakan salah satu rangkaian perayaan HUT DKI Jakarta ke-490. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Hari ini Ibu Kota Jakarta merayakan hari jadinya yang ke-490 tahun. Dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia, kota Jakarta (dahulu bernama Batavia) dalam sejarahnya adalah kota yang memiliki karakter multikultur dan kosmpolitan di bawah Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Hal ini bisa dilihat dengan kehadiran orang-orang yang menetap, bertumbuh, dan melakukan regenerasi keturunan dalam membentuk wajah kota yang saat ini berusia 490 tahun.

Dalam catatan Castle (1967), dengan menggunakan sumber buku Daghregister (1673) dan dua buku terkenal, ditulis Rafles, History of Java (1815) dan Encylopedia van Nederlandsch Indie (1893), ia membandingkan etnis-etnis yang berada di Batavia dengan sensus yang diadakan pada tahun 1930. Dalam catatan tersebut terlihat bahwa rentang tahun 1673-1893, Batavia dihuni oleh orang Eropa dan blasteran sebesar 9017 orang, 26.569 orang Cina, 2.842 orang Arab, 3.331 orang Jawa (termasuk di dalamnya Sunda), 4139 orang Sulawesi Selatan, 72.241 orang Bali, 232 orang Sumbawa, 82 orang Ambon dan Banda, 611 5.155 orang Melayu, dan 13.278 14.249 penduduk Hindia Belanda yang dijadikan budak.

Dengan modalitas sejarah tersebut, bagaimana wajah kota saat ini dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya? Secara penataan infrastruktur dan fasilitas transportasi publik yang mempengaruhi tingkat kenyamanan penduduknya, kota Jakarta (143) masih jauh di bawah Singapura (25), Kuala Lumpur (86), Bandar Seri Begawan (104), Bangkok (131), Manila (135) (www.mercer.com, 2017).

Tidak maksimalnya pembangunan yang berpihak kepada penduduknya, secara langsung maupun tidak, berpengaruh kepada tingkat biaya hidup tinggal di Jakarta. Sebagaimana survei yang dilakukan Mercer, Firma, Konsutasi Sumber Daya Manusia dan Jasa Keuangan, dalam tingkat kemahalan biaya hidup (cost of living), Jakarta adalah kota dengan biaya hidup termahal pada tahun 2017 di atas beberapa kota di Amerika Serikat seperti Detroid (95), ST, Louis (100), Pittsburgh (107), Portland (115), Winston Salem (140).

Dibandingkan dengan kota-kota di Eropa, Jakarta masih berada pada peringkat teratas dibandingkan dengan Munich, Jerman (98), Brussel, Belgia (104), Stockholm, Swedia (106), Luxembourg (107), Frankfurt, Jerman (117), dan Barcelona, Spanyol (121). Dibandingkan dengan kota-kota di negara Asia Tenggara, peringkat Jakarta di atas Manila, Filipina (95), Ho Chi Minh, Vietnam (97), Bandar Seri Begawan, Brunei (100), Phnom Penh, Cambodia (115), Kual Lumpur, Malaysia (165). Tingkat biaya hidup di Jakarta itu sama dengan kota Panama, Panama, dan Helnsinki, Finladia (88).

Di bawah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menggantikan Joko Widodo yang terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014, upaya mengejar ketertinggalan dengan kota-kota di Asia Tenggara sudah mulai dilakukan dengan penataan administrasi, pembangunan infrastruktur, dan transportasi serta membuka taman-taman kota untuk publik Jakarta.

Khusus untuk pembangunan infrastruktur dan transportasi, saat ini sedang dikejar Light Rail Transit (LRT) dan Mass Rapid Transportation (MRT) serta menghubungkan pelbagai wilayah di Jakarta dengan Transjakarta. Penataan administrasi dengan pelayanan satu pintu sangat kentara apabila kita datang sendiri mengurus pelbagai administrasi di pelbagai kelurahan Jakarta.

Sementara itu, pembangunan taman-taman publik sudah dibangun melalui program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan memperkuat sterilisasi Monas. Melalui peraturan gubernur tentang perekrutan para pekerja penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU), Ahok pun membuat sejumlah pasukan yang ditugaskan untuk menangani persoalan darurat dan kecil, salah satunya mengurangi titik-titik banjir di sejumlah wilayah di Jakarta.

Menurut catatan Katadata, Pembangunan manusia Provinsi DKI Jakarta mengalami perbaikan hingga mencapai level tertinggi di bawah kepemimpinan Ahok-Djarot. Ini terlihat dari laporan Badan Pusat Statistik mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta pada 2016 yang berada di level 79,6. Angka ini meningkat 0,61 poin dari posisi 2016, yakni di 78,99.

Capaian ini merupakan level tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya serta selalu lebih tinggi dari IPM nasional. Kondisi ini ditunjang dengan naiknya angka harapan hidup saat lahir menjadi 72,49 tahun dari tahun sebelumnya, yakni 72,43 tahun. Harapan lama sekolah meningkat menjadi 12,73 tahun dari tahun sebelumnya, yaitu 12,59 tahun.

Selain itu, rata-rata lama sekolah juga mengalami peningkatan dari 10,7 tahun menjadi 10,88 tahun dari tahun sebelumnya 10,7 tahun. Kondisi ini kemudian mendorong kenaikan pengeluaran perkapita masyarakat menjadi Rp 17,46 juta dari tahun sebelumnya Rp 17,08 juta (katadata.co.id, 10 Mei 2016).

Kerja keras membangun kota Jakarta berwajah kosmpolitan yang dibangun Ahok-Djarot ini diakui sendiri oleh masyarakat Jakarta. Survei yang dilakukan oleh tiga lembaga survei, yaitu SMRC, LSI, dan Indikator Politik pada April 2917 menunjukan bahwa masyarakat puas dengan kinerja Ahok di atas 70 persen.

Namun, tingkat kepuasan ini tidak berbanding lurus dengan tingkat elektabilitasnya dalam Pilkada Jakarta 2017 dan memunculkan ancaman ikutan atas kerja-kerja politik yang berpijak kepada kebajikan publik. Atas dasar iman, etnik, dan adanya mobilisasi massa dengan menggunakan sentimen agama untuk mempengaruhi pilihan, warga Jakarta lebih memilih Anies-Sandi ketimbang Ahok-Djarot.

Hasil rekapitulasi KPU Jakarta menjelaskan bahwa Anies Baswedan-Sandiaga Uno meraih kemenangan dengan perolehan 57,96 persen suara dari Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat yang memperoleh 42,04 persen suara (Kompas.com, 30/4/2017).

Dengan demikian, wajah Jakarta seperti apa sebenarnya yang diinginkan warga kota Jakarta? Melihat hasil tersebut, saya tidak yakin kosmopolitanisme yang membentuk hibriditas sebagai modal sosial yang membentuk wajah Jakarta seperti sekarang adalah pilihan yang disukai oleh sebagian besar masyarakat Jakarta.

Di tengah menguatnya “Islamisasi”, yang membentuk publik Indonesia saat ini pasca rezim Orde Baru, di mana praktik-praktik formal keagamaan itu dirayakan dan dijadikan simbol identitas penguat orang di ruang publik, Jakarta ke depan lebih cenderung berwajah agamis dengan watak konservatif. Bandul agama dan kondisi “Islamisasi” yang menguat ini yang kemungkinan besar dijadikan pijakan membangun kerja-kerja politik dalam periode pemerintahan DKI Jakarta ke depan di bawah Anies-Sandi.

Karena itu, tema Ulang Tahun Jakarta ke-490 yang diusung Djarot, “Kota yang beragam, bersatu, dan melayani”, menjadi harapan besar tapi sulit untuk direalisasikan di tengah imajinasi masyarakat yang dibuat tumpul oleh predator politik yang membelah warga ke dalam kotak-kotak agama dan etnik.

Komentar anda