Sepotong Roti Rohingya di Thailand

495
Roti Matabaa. Sumber: www.narissadoumani.com

Saya tadinya mengira ini adalah martabak, ternyata memang mirip, tapi ini disebut roti di Thailand. Bagi beberapa orang, makanan ini disebut “matabaa”, tapi kebanyakan memanggilnya dengan sebutan roti.

“Roti, neung, kha”. Saya coba pesan satu roti. Saat akan meletakkan adonan di atas panci panas, dua orang remaja datang menghampiri si penjual roti dan memanggilnya, “Assalam, Mingalaba!” Si penjual itu menyahut, “Walekumsalam”, sambil terus mengerjakan adonan roti pesanan saya.

Penjual roti di hadapan saya ini berasal dari Myanmar, tepatnya dari sebuah daerah perbatasan antara Myanmar dan Bangladesh yang bernama Rakhine State, sebuah wilayah yang menjadi rumah para pengungsi eksodus Myanmar di Asia Tenggara, Rohingya. Beruntung, dua remaja Rohingya yang menyapa penjual roti tadi bisa sedikit bicara dengan menggunakan Bahasa Inggris bercampur Thai. Jadi, komunikasi kami dapat berjalan dua arah.

Nat dan Ko, begitu panggilan kedua orang pemuda tersebut. Nat juga bekerja sebagai penjual roti dan Ko bekerja sebagai pengumpul besi bekas di sekitar area ini. Ko bercerita bahwa banyak orang Rohingya yang datang ke Thailand dan mengadu nasib di kota besar seperti Bangkok, meski komunitas utama mereka ada di Provinsi Nan di kawasan Thailand Utara.

Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai penjual roti, pedagang besi, tukang bangunan, bahkan ada yang menjadi pengusaha kayu hutan. Ko bilang, tak seperti yang pada umumnya diberitakan di media massa, banyak juga Rohingya yang tak menjadi manusia kapal karena melarikan diri dari daerah tempat mereka tinggal. Mereka hidup layak, memulai usaha di negara lain, salah satunya Thailand.

Rohingya adalah nama sebuah komunitas dari jutaan Muslim yang tinggal di kawasan Rakhine di sisi barat Myanmar. Mereka melarikan diri secara besar-besaran ke negara tetangga Myanmar karena mengalami ancaman di daerahnya sendiri. Pemerintah Myanmar menolak memberikan status warga negara bagi etnis Rohingya, yang artinya, tanpa status kewarganegaraan yang jelas, orang-orang Muslim Rohingya ditolak hak-hak sipilnya untuk mendapat pendidikan dan pekerjaan.

Kebanyakan dari mereka hanya bisa bekerja sebagai tenaga kerja buruh murah, tak diizinkan bepergian keluar wilayah batas kawasan Rakhine, dan dibatasi akses hukum untuk mengesahkan pernikahan bahkan memiliki anak lebih dari dua. Perbedaan identitas agama dan etnis dianggap sebagai akar permasalahan diskriminasi HAM atas Rohingya.

Pada Mei 2015, berita nasional Indonesia dan internasional melaporkan gelombang kedatangan manusia kapal Rohingya dari Myanmar dalam jumlah cukup besar ke wilayah pesisir Asia Tenggara. Kebanyakan dari mereka terdampar di daerah Laksa dan Lhoksukon di Aceh hingga di Sumatra Utara setelah terombang-ambing tak tentu arah di laut Andaman. Sebelumnya, tak banyak yang mengetahui tentang keberadaan dan keadaan orang-orang Rohingya, karena negara Myanmar sendiri masih menutup negaranya dari sorotan negara lain.

Permasalahan Rohingya baru menjadi sorotan internasional ketika pada Mei 2012 terjadi kerusuhan massa besar-besaran antara orang Muslim Rohingya dan Buddhist Arakan. Konflik dua agama itulah yang memulai ledakan jumlah manusia kapal atau pengungsi Rohingya, dan dari berita inilah masyarakat Indonesia mengetahui adanya pelanggaran HAM atas dasar perbedaan agama dan etnis yang terjadi di negara Myanmar.

Konflik identitas agama dan etnis bagi Rohingya sebetulnya terletak di perbedaan narasi sejarah yang dipercaya oleh generasi penguasa saat ini. Berdasarkan kajian literatur sejarah, setidaknya ada empat tafsir tentang asal-usul kaum Rohingya.

Pertama, Rohingya mengacu kepada kerajaan kuno Chittagong (Islamabad kuno), di mana kata “Rohingya” itu sendiri berasal dari asal kata “Rohang” (nama untuk menyebut Kerajaan Arakan yang saat ini dikenal sebagai Rakhine State) dan “ya” (penduduk asli). Rohang adalah nama sebuah kerajaan Muslim lokal di Arakan (nama sebelum Rakhine) yang kemudian oleh Inggris wilayahnya dimasukkan ke dalam bagian dari negara Bangladesh.

Orang Rohingya merasa jika merekalah penduduk asli dari Rakhine yang nenek moyangnya sudah sejak lama mendirikan kerajaan di wilayah yang sekarang menjadi daerah perbatasan antara negara Myanmar dan Bangladesh tersebut (Aung Min, 2015).

Kedua, Rohingya juga mengacu kepada sebuah kerajaan Islam yang menempati wilayah Arakan yang saat itu belum termasuk ke dalam kawasan Myanmar maupun Bangladesh. Pada tahun 1784, Raja Bowdawpaya dari Kerajaan Buddhist Burma datang menguasai wilayah tersebut dan penduduk kerajaan Islam tersebut menjadi kaum minoritas yang sah sebagai penduduk lokal (Abdur Rahman, et.al., 2013:3).

Ketiga, Rohingya merujuk kepada sebuah komunitas Muslim Bangladesh di Myanmar. Dengan alasan bukan merupakan bagian dari warga negara asli, Rohingya harus pergi dari Myanmar dan menjadi pengungsi di negara-negara tetangga. Mayoritas dari mereka membangun komunitas kecil di wilayah perbatasan Myanmar-Thailand seperti di Mae Sot, Provinsi Tak, dan hidup di bawah hukum kebijakan Thailand.

Komunitas Rohingya di sana menjalankan bisnis antar negara, terutama untuk jual-beli kayu hutan. Rohingya yang telah mendapat kewarganegaraan Thailand akan membantu Rohingya lain untuk datang dan menetap di Thailand.

Keempat, Rohingya adalah sebuah identitas kelompok separatis-ekstrimis Muslim Myanmar keturunan Bangladesh di periode paska penjajahan Inggris. Sebelum tahun 1950, istilah Rohingya belum cukup dikenal, tetapi, identitas Rohingya digunakan oleh kelompok ekstrimis yang pada awalnya menamai diri mereka sebagai kaum Mujahid Arakan Utara.

Kelompok ini ingin mengubah kota Buddhist Arakan menjadi Darul Islam di bawah dukungan negara Pakistan Timur. Setelah dukungan Pakistan berkurang, mereka menginginkan kawasan otonomi sendiri. Narasi sejarah inilah yang dipercaya dan didukung oleh mayoritas masyarakat Myanmar hingga konflik identitas agama dan etnis tak terhindarkan lagi.

Uniknya, Thailand yang juga merupakan negara Buddhist seperti Myanmar, malah menangkap keberadaan Muslim Rohingya sebagai potensi pariwisata. Budaya dan agama malah dijadikan sebuah potensi dan identitas keberagaman yang dapat menyokong pembangunan manusia dan ekonomi. Di Bangkok, Roti yang sebenarnya menjadi makanan lokal orang-orang Rohingya, malah menjadi salah satu makanan halal populer bagi turis dan pelajar Muslim.

Bercermin dari Myanmar, masyarakat Indonesia sendiri masih menjadikan identitas agama dan etnis sebagai wacana pemecah belah semangat kebangsaan. Padahal, pelanggaran HAM rentan terjadi di dalam konflik tajam dan sentimen anti-agama dan etnis, serta menghambat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sumber daya manusia. Thailand dikatakan sebagai negara yang lebih maju dalam bidang pariwisata dibandingkan Indonesia.

Salah satunya dikarenakan karakter masyarakatnya yang tidak memberikan ruang bagi sentimen agama dan malah menjadikan perbedaan agama dan etnis sebagai karakter budaya untuk dijadikan komoditas dalam etalase pariwisatanya. Indonesia dapat belajar untuk mencegah terjadinya tragedi konflik identitas agama dan etnis seperti Rohingya di negeri ini dan bahkan menjadikan perbedaan sebagai potensi yang makin memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara.

Komentar anda
BAGIKAN
Berita sebelumyaMenyoal Politisasi Masjid Istiqlal
Berita berikutnyaPemisahan Khilafah dan Otoritas Agama
Maya Dania
Pengajar di School of Liberal Arts, Mae Fah Luang University di Chiang Rai, Thailand. Meraih gelar S1 dari Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta (2004) dan S2 dari Kajian Asia Tenggara dan ASEAN di Chulalongkorn University, Bangkok (2013). Telah menerbitkan sebuah buku budaya dan sejarah Thailand berjudul “Diary dari Bangkok” (2016). Aktif menulis di berbagai media, termasuk Kompas, the Jakarta Post, dan di surat kabar di Singapura, Malaysia, dan Thailand.