Pelajaran Penting dari Pilkada Banten

718
Dua calon gubernur Banten, Rano Karno dan Wahidin Halim

Mahkamah Konstitusi resmi menolak permohonan gugatan pasangan Rano Karno-Embay Mulya Syarif (Rano-Embay) pada Selasa (4/4/2017) lalu . Dengan demikian, pasangan Wahidin Halim-Andika Hazrumy (WH-Andika) dinyatakan sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Banten 2017.

Sesuai real count yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten, pasangan nomor urut satu, WH-Andika, unggul tipis atas nomor urut dua, Rano-Embay, masing-masing mendapatkan 50,95 persen (2.411.213) dan 49,05 persen (2.321.323). Kemenangan pasangan WH-Andika memberi pelajaran penting, bukan semata bagi warga Banten, tapi bagi siapa pun yang peduli dengan perkembangan demokrasi di Indonesia.

Isu yang berkembang di media sosial, kekalahan Rano-Embay karena imbas “keburukan” nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di DKI Jakarta. Benarkah demikian? Saya menduga isu ini dikembangkan oleh mereka yang tidak suka Ahok dan ingin mendelegitimasi gubernur petahana ini agar kalah di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

Dugaan ini didasarkan pada dua fakta. Pertama, Ahok bukan calon yang kalah, malah—di tengah gempuran berbagai isu negatif—ia mendapatkan suara terbanyak di DKI Jakarta dan masuk ke putaran kedua. Bagaimana mungkin Ahok yang menang memberikan dampak buruk bagi Rano Karno hanya lantaran sama-sama didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)?

Kedua, PDIP sebagai partai pengusung juga bukan partai kalahan. Dalam Pilkada 2017, partai pimpinan Megawati Soekarnopuetri ini mengklaim kemenangan di 57 daerah. Dibanding pasangan calon yang kalah—di 44 daerah—jauh lebih besar yang menang. Meskipun masih sementara, sampai tahap final tingkat deviasinya tidak akan signifikan.

Isu PKI versus Dinasti?

Menurut pantauan yang membantu—baik tim sukses maupun relawan—Rano-Embay, faktor kekalahan pasangan ini, antara lain, karena diterpa isu kebangkitan partai komunis (PKI). PDIP sebagai partai pengusung dilekatkan dengan partai (pro) komunis. Kalau pasangan ini menang, kebangkitan komunisme di Banten akan menemukan jalan terang, begitulah kira-kira propaganda yang dihembuskan.

“Kita akan melawan PKI, kita semangat jihad melawan kebatilan. Di sini ada PKI, gak? Kita akan lawan PKI!” demikian pekik Wahidin Halim dalam kampanye di Lapangan Sun Burst Bumi Serpong Damai, Minggu, 15 Januari 2017.

Propaganda ini cukup efektif karena mayoritas warga Banten merupakan pemilih Muslim fanatik yang umumnya sedikit pun tidak menoleransi kehadiran komunis. Untuk kalangan masyarakat akar rumput, isu ini dilahap tanpa ada yang bisa mengklarifikasi, apalagi menolak. Bagi yang menolak isu ini serta merta akan dituduh bagian dari PKI.

Sementara itu, isu dinasti yang koruptif untuk mendelegitimasi WH-Andika yang dihembuskan kubu Rano-Embay tidak cukup efektif. Bahwa Andika sebagai putra Ratu Atut Chosiyah, terpidana kasus korupsi, merupakan fakta yang tak bisa dibantah, tapi apakah Andika identik dengan Atut? Ini yang tidak semua orang setuju karena dalam Islam tidak mengenal adanya dosa warisan.

Faktor lain karena Andika “hanya” calon wakil, sementara calon gubernurnya adalah Wahidin Halim, politisi pengusaha yang berlatar belakang birokrat berpengalaman dari tingkat kepala desa (1981) hingga Wali Kota Tangerang dua periode (2003-2013). Pada Pemilu 2014 Wahidin terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Demokrat dan menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Komisi II yang kemudian ia tinggalkan karena mengajukan diri sebagai calon gubernur Banten.

Popularitas Wahidin mengalahkan Rano karena, selain dianggap sukses memimpin Kota Tangerang dan dianggap asli Banten, dia juga melakukan kampanye “tanpa batas” sebelum resmi menjadi calon gubernur. Kira-kira satu tahun menjelang Pilkada Banten, baliho dan billboard yang memasang foto Wahidin sudah mewarnai hampir seluruh wilayah Banten. Popularitas Wahidin inilah yang juga menjadi “sesuatu” untuk kemenangan WH-Andika.

Gurita Bisnis dan Politik

Selain dugaan efektifnya isu kebangkitan komunisme, pelajaran penting yang perlu dicermati dari Pilkada Banten adalah tidak mudahnya mengalahkan dinasti yang ditopang dengan gurita bisnis dan politik. Alih-alih bisa dikalahkan, tiga komponen (dinasi-bisnis-politik) malah menjadi mesin menuju kekuasaan yang efektif.

Ibnu Khaldun dalam The Muqaddimah an Introduction to History (1998) boleh saja mengatakan bahwa politik dinasti (group feeling/ashabiyah) merupakan gejala umum yang bisa mengakibatkan kehancuran negara, tapi apakah bahaya ini cukup disadari oleh warga negara pada umumnya? Saya kira tidak.

Dalam sejarah dinasti-dinasti yang pernah berkuasa, ada juga di antaranya yang baik, bijaksana, dan sukses seperti Umar bin Abdul Azis (717-720) dari Dinasti Umayyah, dan Harun Al-Rasyid (786-809) dari Dinasti Abbasiyah. Artinya, masih bisa diklaim bahwa tidak semua dinasti buruk dan koruptif.

Dinasti baru bisa dikatakan buruk pada saat diimplementasikan dalam bentuk kekuasaan mutlak yang menggurita dan bekerja sama dengan kekuatan bisnis yang kolutif. Kekuasaan politik yang mutlak sudah pasti koruptif itulah yang dikatakan Lord Acton (1834-1902). Mancur Olson dalam The Rise and Decline of Nations (1984) menyinggung adanya kemunduran suatu bangsa terutama disebabkan karena adanya kolusi antara pengusaha dan penguasa dalam sistem kelembagaan negara.

Artinya, gurita bisnis dan politik yang dipadu dengan dinasti, kepastian korupsinya sangat tinggi, tapi—lagi-lagi—pertanyaannya, apakah bahaya ini cukup disadari warga negara pada umumnya? Melihat “kejayaan” para dinasti politik (bukan hanya di Banten) di negeri ini, saya kira belum ada kesadaran umum tentang adanya bahaya yang mengancam dari kolusi dinasti-bisnis-politik di Indonesia. Dan selama kesadaran itu belum ada, selama itu pula para dinasti yang ditopang oleh bisnis dan politik akan terus berjaya.

Komentar anda