Ekonomi Indonesia – Tiongkok: Menjadi Pembantai atau Pawang Naga? (1)

1161

Presiden Joko Widodo bersalaman dengan Presiden Cina Xi Jinping, di Beijing, Kamis (26/3). [antarafoto/reuters]
Hubungan Rindu-Benci
Pada minggu ketiga dan keempat April 2017 saya mendapatkan kesempatan untuk belajar di Negeri Tiongkok. Saya mendapatkan fellowship di Sekolah Ekonomi dan Bisnis Universitas Tsinghua, yang dianggap sebagai universitas terbaik di negeri tersebut, untuk mengetahui perkembangan mutakhir ekonomi dan bisnis di sana. Kesempatan ini tak saya sia-siakan karena kita sebagai bangsa memang punya sejumlah kepentingan.

 

Masih lekat betul dalam ingatan kolektif bangsa ini bahwa Raja Arab Saudi datang ke Indonesia selama belasan hari, lalu kita mendapatkan komitmen investasi US$6 miliar. Setelahnya, terdengar kabar Sang Raja mampir 2 hari saja ke ibukota Tiongkok, dan menandatangani komitmen investasi US$65 miliar, hampir 11 kali lipat dari apa yang diberikannya ke Indonesia. Kita terhenyak. Apa yang membuat Arab Saudi menaruh investasi sedemikian besar di negeri itu, sementara kepada Indonesia yang berjualan habis-habisan mereka sekadar menaruh “receh”?

Gambaran lainnya, pada tahun 2016, investasi asing terbesar yang masuk ke Indonesia datang dari Singapura (US$9,2 miliar), Jepang (US$5,4 miliar), Tiongkok (US$2,7 miliar), Hong Kong (US$2,2 miliar), dan Belanda (US$1,5 miliar). Tiongkok memang menaruh investasi nomor 3 terbesar, tetapi banyak pengamat yang menyatakan bahwa ukuran tersebut tidak sebanding dengan ekonomi negaranya yang sekarang adalah nomor 2 terbesar di dunia. Masak investasinya jauh di bawah Singapura dan hanya separuh investasi Jepang?

Bagaimana neraca perdagangan Indonesia dan Tiongkok? Data tahun 2015 menunjukkan bahwa dari total US$293 miliar atau Rp 4.043 triliun perdagangan luar negeri Indonesia, perdagangan dengan Tiongkok angkanya mencapai US$44,6 miliar atau Rp 613 triliun. Itu berarti perdagangan dengan Tiongkok adalah 15% dari nilai total perdagangan luar negeri kita. Angka itu turun sekitar 2% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari angka US$44,6 miliar itu, impor Indonesia mencapai US$29,4 miliar, sementara ekspornya hanya sekitar separuh, yaitu US$15 miliar. Walaupun perdagangan luar negeri itu adalah yang terbesar, lagi-lagi banyak komentar bahwa seharusnya bisa lebih besar lagi, dan defisitnya seharusnya bisa dikurangi.

Di satu sisi, kita iri pada investasi asing ke Tiongkok dan membandingkan investasinya di Indonesia yang relatif kecil. Kita juga berpikir bahwa investasi Tiongkok juga perdagangannya dengan Indonesia masih terlampau kecil. Tapi, di sisi lain, kita punya hambatan yang jelas. Mungkin tak ada negara lain yang investasinya di sini lebih dicurigai dibandingkan Tiongkok. Berita bahwa perhatian mereka terhadap lingkungan yang rendah, sejumlah kasus terkait tenaga kerja ilegal, dan turut masuknya ideologi Komunisme bersama investasi mereka terus-terusan berhembus.

Sentimen negatif terhadap mereka—baik sebagai negara maupun etnis—yang sudah lama menjangkiti Indonesia adalah hambatan yang nyata peningkatan hubungan ekonomi kedua negara.

Masalahnya, apakah kita punya pilihan untuk memunggungi atau bahkan memusuhi negara yang ekonominya, menurut studi mutakhir PriceWaterhouse Coopers, bakal segera menjadi nomor satu di dunia itu? Kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan di antaranya tergantung dari kemampuan memanfaatkan ukuran dan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, apakah yang perlu kita lakukan untuk mewujudkan peluang-peluangnya, sambil menekan ancaman yang nyata memang ada?

Tujuh Pelajaran Penting
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saya akan meringkaskan terlebih dahulu apa yang saya peroleh selama fellowship yang saya ikuti. Tsinghua University bukan saja perguruan tinggi terbaik, melainkan juga yang terdekat dengan partai politik penguasa pemerintahan dan birokrasi. Sekolah Ekonomi dan Bisnisnya adalah tempat di mana para pimpinan bisnis paling penting mendapatkan pendidikannya.

Jadi, saya sangat beruntung karena bisa mengakses pengetahuan langsung dari para profesor yang menjadi otak di balik kebijakan-kebijakan publik terpenting sekaligus mentor para pebisnis utama di sana. Dari interaksi dengan mereka, saya bisa mendapati beberapa butir kunci.

Pertama, ukuran Tiongkok yang raksasa. Sebagai wilayah dan ukuran ekonomi, kita sudah kerap mendengar bahwa Tiongkok seharusnya dibandingkan dengan Uni Eropa, yang ukurannya memang sangat besar. Tetapi, di luar Tiongkok sebagai negara, perusahaan-perusahaan yang berasal dari negara tersebut juga berukuran luar biasa besar.

Tentu, ada bermacam cerita soal bagaimana Huawei mulai dari ukuran yang sangat kecil, juga bisnis Chu Orange yang mungkin malah dimulai dengan lebih kecil lagi. Namun pada akhirnya semua contoh tentang perusahaan dan ekonomi Tiongkok adalah kisah tentang raksasa. Ukuran pasar intenal yang ekstra-besar, lebih dari 1,3 miliar orang, telah membuat kisah-kisahnya membuat saya menahan nafas.

Bahkan, cerita tentang beragam bisnis start-up—yang biasanya berukuran kecil di berbagai penjuru dunia—pun ukurannya benar-benar membuat decak kagum. Dan, banyak di antaranya yang dicapai dalam waktu yang sangat singkat.

Berikutnya, tentang para pemimpin politik dan bisnis yang luar biasa visioner. Inilah ciri kedua yang saya lihat. Ekonomi Tiongkok sangat terkait dengan visi para pemimpinnya—Presiden Xi Jinping sendiri menyatakan bahwa berpikir jangka panjang berarti berpikir dalam jangka waktu seribu tahun—dan visi tersebut dijalankan dengan strategi dan disiplin eksekusi yang ketat oleh para pemimpin birokrasi maupun perusahaan.

Bayangkan, Tiongkok melihat bahwa interkoneksi daratan adalah keniscayaan masa depan, dan karenanya proyek raksasa One Belt One Road mereka gelontorkan. BUMN dan swasta bekerjasama mewujudkannya, dengan rasa mirip dengan disiplin militer.

Di dalam negeri beragam masalah pembangunan seperti ketersediaan hunian dan energi juga dipecahkan oleh berbagai perusahaan dengan cara-cara yang menunjukkan pemikiran jangka panjang, termasuk memastikan daya dukung lingkungan. Mereka tahu bahwa dahulu mereka mengabaikan lingkungan dalam pembangunan, dan kini hingga masa mendatang hal itu sudah tak mungkin lagi dilakukan.

Karenanya, inisiatif seperti energi terbarukan—Tiongkok kini adalah produsen energi matahari dan angin terbesar di dunia—terus mereka lancarkan. Tanda utama pemikiran visioner adalah kesadaran atas kompleksitas dan rencana keberlanjutan yang kokoh, dan itulah yang mereka tunjukkan.

Untuk memastikan perwujudan visinya, Tiongkok telah benar-benar memeluk ekonomi digital. Itu adalah pelajaran ketiga yang saya peroleh. Sangat jelas bahwa Tiongkok sedang mengembangkan ekonomi digital secara massif. Transportasi perkotaan diselesaikan dengan aplikasi penyewaan sepeda (siapa pun akan kaget melihat betapa sepeda sewaan adalah alat transportasi utama di Beijing) dan pemesanan kendaraan bermotor.

Semuanya dikuasai aplikasi lokal. Uber yang tadinya sempat menikmati Tiongkok sebagai sepertiga bisnisnya belakangan mengibarkan bendera putih dan dicaplok Didi. Penyewaan rumah dan kamar dikuasai oleh Ziroom. Pembayaran elektronik sudah dipergunakan bahkan di warung-warung.

Tetapi, yang terpenting, mereka tidak melihat aplikasi bukan saja sebagai alat pemasaran. Jelas sekali bahwa mereka sudah melihat internet of things dan big data sebagai cara menganalisa dan berpikir tentang masa depan. Konektivitas tanpa batas mereka rencanakan untuk dimanfaatkan oleh seluruh industri konvensional, dan itu dinyatakan sebagai proyek nasional bernama Internet Plus oleh Perdana Menteri Li Keqiang pada Maret 2015.

Ini adalah jawaban Tiongkok atas apa yang dinyatakan Pemerintah AS sebagai program Industrial Internet dan program Pemerintah Jerman Industry 4.0. Mereka semua tahu, bahwa untuk terus maju secara ekonomi, maka ekonomi digital adalah sebuah keniscayaan, tetapi saya kira energi Tiongkok dalam mewujudkannya jauh melampaui kedua negara lainnya.

Keempat, Tiongkok melakukan segala sesuatu dengan terutama melihat dan memanfaatkan kekuatan internalnya. Sangat jelas bahwa ada sejarah Tiongkok yang berpengaruh kuat di sini. Tiongkok yang hancur lebur tak mendapatkan bantuan Amerika Serikat setelah Perang Dunia II berakhir. Alasannya, tentu saja ideologis. Tiongkok adalah negara komunis, dan Komunisme adalah musuh AS pada periode itu—dan hantunya masih bisa dirasakan hingga sekarang. Tiongkok pun terpaksa membuat berbagai percobaan pembangunannya sendiri. Sempat menutup diri sekian lama, tiba-tiba dunia dikejutkan oleh keterbukaannya.

Ketika dilongok lebih dalam, jelas sekali Tiongkok sangat mengandalkan seluruh kekuatan internalnya, bukan cuma untuk bertahan, namun juga untuk maju pesat. Jumlah penduduk yang besar menjamin pasar internal yang besar juga, selain pasokan tenaga kerja yang raksasa pula. Itu mereka sangat pergunakan di awal kemajuan.

Tetapi, untuk maju seperti sekarang dan terus maju di masa mendatang, modal seperti pemerintahan yang efektif, kemampuan untuk mengelola pekerjaan secara efisien, penguasaan beragam keterampilan teknis, serta inovasi yang terus-menerus adalah esensial. Dan itu adalah hal-hal yang jelas diperjuangkan oleh Pemerintah Tiongkok yang sekarang untuk menjadi kekuatan internal negeri tersebut. (bersambung)

Komentar anda