Amerika dan Kebijakan Ekonomi Trump yang Mengkhawatirkan

482

[Sumber: bloomberght.com]
Pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 yang juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani di Baden-Baden, Jerman, 18 Maret, lalu berakhir tidak mengenakkan. Di saat semua negara berharap perdagangan dunia yang semakin bebas, Amerika Serikat justru menarik diri dan bersikap proteksionis. Sikap ini memaksa komunike pertemuan tadi berakhir tanpa adanya komitmen untuk terus membebaskan sistem perdagangan global.

 

AS menyodorkan proposal pengenaan penalti pajak bagi perusahaan yang mengimpor lebih banyak ketimbang ekspor. Proposal ini tidak hanya dikecam oleh berbagai lembaga internasional, tapi juga menimbulkan perdebatan sengit di kalangan perusahaan besar di AS. Hypermart seperti Walmart atau Target, misalnya, kelabakan karena sebagian besar produknya impor dari Cina dan negara-negara berkembang. Mereka akan dikenakan pajak tinggi dibandingkan General Electric atau Boeing yang sebagian besar produknya diekspor. Dua perusahan eksportir ini bakal menerima potongan pajak yang sangat besar.

Kebijakan proteksionisme AS dinila berpotensi menimbulkan kekacauan dalam perdagangan dunia. Sebagaimana dikutip Reuters, Menteri Sri Mulyani mengatakan hasil pertemuan Menteri Keuangan G20 di Baden-Baden telah menciptakan ketidakpastian tentang koordinasi kebijakan negara-negara maju soal perdagangan bebas.

Sri Mulyani menegaskan perdagangan bebas adalah sumber pertumbuhan ekonomi yang sangat penting bagi negara-negara berkembang. Perdagangan bebas juga berperan besar dalam mengentaskan kemiskinan di dunia dalam 50 tahun terakhir ini.

Dalam wawancaranya dengan Financial Times, Sri Mulyani juga mengkritisi kebijakan proteksionisme pemerintahan Donald Trump yang dikatakan menghambat arus globalisasi yang selama ini memperkuat perekonomian negara-negara berkembang di Asia. Kegagalan pertemuan di Baden-Baden yang mengecam proteksionisme juga membuat perekonomian banyak negara di Afrika dan di kawasan lainnya menjadi rentan. Padahal mereka mencoba bangkit dari krisis global yang sudah berlangsung delapan tahun.

Jika dicermati, pandangan Sri Mulyani ini mewakili kekhawatiran banyak negara akan dampak kebijakan pemerintahan Amerika di bawah kepemimpinan Donald Trump. Sikap proteksionisme yang merupakan bagian dari kebijakan “American First” telah memunculkan wajah Amerika yang tidak bersahabat di hampir semua bidang.

American First

Di samping tidak bersahabat, aneka kebijakan Trump tidak hanya membuat bingung dunia internasional tetapi juga warga Amerika sendiri. Saat ini ritual warga Amerika setiap bangun tidur adalah menonton berita di TV. Berita gosip dan “kebijakan ala opera sabun” gaya Trump menjadi tayangan populer. Namun kenyataannya mereka sebenarnya bimbang dengan masa depan negaranya.

Kebimbangan ini, antara lain, disebabkan karena kebijakan proteksionisme dipandang bukannya memakmurkan rakyat Amerika tetapi justru berpotensi menyengsarakan mereka. Kebijakan pajak penalti impor jelas akan membuat harga-harga naik. Perusahaan yang banyak mengimpor mengurangi karyawannya hingga justru terjadi ledakan pengangguran di Amerika.

Di arena internasional, semua pihak cemas dengan AS yang nampaknya sedang mempersiapkan langkah-langkah dagang melawan Cina, yang dianggap selama ini menikmati surplus perdagangan yang sangat besar namun lebih banyak protektif ketimbang membuka pasar domestiknya terhadap perusahaan-perusahaan AS. Belum diketahui apa langkah Washington untuk memaksa Beijing tunduk pada keinginannya.

Sejauh ini Cina berusaha menarik hati Trump dengan memberikan sejumlah konsesi bagi kerajaan bisnisnya yang beroperasi di Cina. Tapi di saat bersamaan, negara ini sudah mempersiapkan kondisi yang terburuk.

Reuters mengabarkan Cina meyakini AS akan mengenakan tarif impor hanya untuk beberapa produk saja, seperti baja, furniture, dan aneka barang produksi BUMN Cina. Jika ini terjadi, Cina akan membatasi ekspansi perusahaan AS yang beroperasi di Cina bersamaan dengan penurunan volume ekspor telepon genggam atau laptop dari AS.

Indikasi “perang dagang” AS-Cina akan diketahui setelah Presiden Xi Jinping bertemu Presiden Trump pada April mendatang. Meskipun demikian, banyak pihak mengatakan baik Cina maupun AS sama-sama ingin menghindari perang. Apa pun hasilnya, sudah jelas banyak waktu terbuang, sementara fomulasi kebijakan ekonomi untuk Cina masih mengambang. Presiden Trump sudah terlalu banyak menghabiskan energinya untuk membenahi posisinya di dalam negeri yang terus kedodoran dan digerus oleh aksi unjuk rasa yang berlangsung setiap hari, di berbagai kota di Amerika.

Kebijakan Trump yang proteksionis ini bertumpu pada pandangannya bahwa Amerika telah berbuat banyak untuk dunia ini, sementara dunia tidak memberi banyak atau setidaknya setimpal. Negara-negara lain dianggap Trump merongrong perekonomian Amerika. Trump melihat bahwa pengambil kebijakan AS selama ini hanya membuang dana triliunan dolar untuk memakmurkan negara-negara lain, baik secara ekonomi, politik bahkan kecanggihan dalam persenjataan mereka.

Sementara itu, karena rezim pasar bebas membuat warga Amerika kehilangan pekerjaan bahkan dipecat karena kalah bersaing dalam soal gaji dengan para imigran yang bersedia digaji rendah. Ketika Amerika menuntut agar negara lain memberikan perlakuan yang sama, perusahaan Amerika justru dipersulit seperti kejadian di Cina dan Jepang.

Kejengkelan inilah yang kemudian mencetuskan slogan Make American Great Again, yang sederhananya “dari Amerika untuk Amerika”. Amerika harus didahulukan dari kepentingan mana pun. Turunan dari slogan Donald Trump tersebut adalah proteksionis bahkan cenderung fasis dan rasis seperti kebijakan pembuatan dinding perbatasan dengan Meksiko atau melarang kedatangan warga negara dari tujuh negara Islam.

Kebijakan Presiden Trump ini oleh Jessica T. Mathews dalam esainya, “What Trump is Throwing Out the Window”, di New York Review of Book, berseberangan dengan tiga prinsip yang selalu dipakai oleh para presiden AS sejak tahun 1945

Prinsip pertama, keamanan dan keselamatan Amerika bergantung pada kerjasama dan aliansi yang mendalam dengan para sekutunya. Kedua, ekonomi dunia yang terbuka bukan soal menang-kalah karena sistem yang demikian justru membuat AS makmur dan juga negara lain di dunia ini.

Prinsip ketiga yang juga menjelaskan mengapa kebijakan luar negeri AS kerap dibilang berstandar ganda adalah soal tirani diktator dan demokrasi. Para presiden AS sebelum Trumph memegang teguh prinsip bahwa pemerintahan yang diktator harus di kelola, diberi ruang atau dilawan, namun haslmya harus sama, yakni kemenangan prinsip-prinsip kebebasan dan demokrasi.

Komentator CNN Fareed Zakaria yang belum lama ini memaki Trump dengan sebutan bulls**t mengatakan bahwa tiga prinsip ini telah menciptakan perdamaian yang panjang sejak 1945, yang membuat dunia lebih makmur, termasuk menjadikan Amerika sebagai negara adidaya yang disegani. Karena itu, Fareed mengatakan kebijakan Trump yang menarik Amerika dari pergaulan internasional dan mau menang sendiri adalah kebijakan seorang pecundang.

Komentar kasar ini sebenarnya mewakili kegelisahan dunia yang terus menebak-nebak kebijakan Presiden Trump dalam berbagai bidang. Dunia tidak kuasa menyaksikan Amerika limbung karena getarannya akan sangat dashyat dirasakan oleh negara-negara berkembang. Namun para pemimpin dunia agaknya sedang mempersiapkan langkah-langkah darurat sekiranya kebijakan AS dipandang makin ngawur.

Banyak pihak yang memandang cara berunding dengan Trump adalah tidak takut akan gertakannya, karena para menteri dan pejabat di bawahnya sebenarnya juga tidak dibekali oleh doktrin kebijakan yang ketat karena masih dibuat. Kebijakan Trump nampaknya lebih bersifat sementara, transaksional bilateral dengan target kepentingan jangka pendek sampai para menteri Trump paham betul garis kebijakan yang diinginkan presidennya. Dan perlu banyak waktu untuk meyakinkan Presiden Trump bahwa dunia tidak bisa dikelola ala reality shownya “The Apprentice.”

Indonesia akan bersentuhan dengan kebijakan baru Amerika pada April mendatang. Wakil Presiden AS Mike Pence akan ke Indonesia dalam rangkaian lawatannya ke Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Lawatan ini memberi sinyal bahwa AS memandang Indonesia negara penting di kawasan Asia, tapi sedang bermasalah dengan PT Freeport Indonesia.

Karenanya, sangat menarik mencermati dialektika kasus Freeport ke depan. Dan ini akan menjadi salah satu hasil lawatan Pence yang sekaligus memberi arahan penting bagi kita untuk menebak Amerika itu mau apa dari Indonesia.

Komentar anda