Ahok, Sunan Kalijodo, dan Pemimpin Transformatif

1090
Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bermain sepeda di Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RTH RPTRA) Kalijodo, Jakarta, Sabtu (17/12). Ahok datang bersama kedua anaknya untuk berjalan-jalan dan melihat perkembangan pembangunan RTH RPTRA di bekas kawasan prostitusi Kalijodo. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Ada cerita menarik dari kunjungan calon gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Gerakan Pemuda Anshar belum lama ini. Ketua Umum GP Anshar Yaqut Chalil Coumas saat itu dengan nada berseloroh menjuluki Ahok sebagai “Sunan Kalijodo”. Bahkan, Ahok kemudian dipanggil dengan nama Basuki Nurul Qomar (terjemahan dari Tjahaja Purnama).

Sebutan Sunan Kalijodo, meski disampaikan dalam bentuk seloroh, sesungguhnya memiliki pertalian serius dengan apa yang telah dilakukan Ahok atas Kalijodo. Ahok telah berhasil menyulap kawasan hitam tersebut—di mana para kaum hidung belang, penggila judi, dan semacamnya biasanya berasyik masyuk—menjadi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang bisa dinikmati oleh semua kalangan, terutama anak-anak, sekaligus juga layak menjadi destinasi wisata.

Ada ilustrasi yang beredar di media sosial kira-kira bunyinya seperti ini: “Mah, papah masih betah ya di Kalijodo, pulangnya nanti dulu, belum semua tempat papah kunjungin nih.” Dapat dibayangkan seandainya pesan itu disampaikan seorang suami ke istrinya di rumah saat kawasan Kalijodo masih menjadi tempat prostitusi, pasti bakal terjadi perang Bharatayuda di rumah. Lain halnya dengan sekarang, istri tentu akan menerima pesan tersebut dengan hati senang.

Sebutan “Sunan Kalijodo” kepada Ahok sebenarnya candaan atau humor Yaqut Cholil Coumas. Di kalangan kiai-kiai Nahdlatul Ulama, humor-humor seperti ini lumrah dilontarkan. Apalagi dalam situasi serba pengap dan menyesakkan terkait Pilkada DKI 2017, humor-humor politik tersebut diyakini bisa menjadi kanal kepengapan tersebut. Bagi orang-orang non-NU, mungkin kebiasaan seperti ini dianggap aneh.

Penyebutan ini merupakan pelesetan dari Sunan Kalijaga (baca: Kalijogo). Dalam sejarah penyebaran Islam, terutama di kawasan Jawa, dikenal beberapa penyebar Islam yang disebut dengan Wali Songo (merujuk kepada 9 ulama). Salah seorang di antaranya adalah Sunan Kalijaga yang sebelum menjadi seorang wali adalah seorang yang berkecimpung dalam dunia hitam.

Namun, Sunan Kalijaga—yang bernama asli Joko Said—tidak sembarang melakukan kejahatan seperti perampokan. Ibarat kisah Robin Hood, ia hanya merampok orang-orang kaya yang pelit dan suka memeras saja, kemudian hasil rampokannya diberikan kepada fakir miskin.

Setelah bertemu Syekh Maulana Makhdum Ibrahim, yang bergerlar Sunan Bonang, Sunan Kalijaga sadar bahwa apa yang dilakukannya itu keliru. Suatu tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Sedangkan merampok adalah tindakan kejahatan sekali pun tujuannya untuk kebaikan. Ia akhirnya menghentikan kebiasaan merampok dan berubah menjadi seorang alim sekaligus salah seorang wali dari Wali Sanga.

Dalam riwayat yang paling banyak diceritakan—meskipun sebenarnya masih bisa diperdebatkan dan tentu tulisan singkat ini tidak akan melakukannya—Sunan Kalijaga diperintahkan untuk bertapa di tepian kali sebagai ujian dari Sunan Bonang. Oleh karena itu, Joko Said kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Kalijaga.

Berlebihankah Yaqut Cholil Coumas menyetarakan Ahok dengan Sunan Kalijodo? Tentu, sejauh yang saya pahami, ia tidak sedang melakukan studi banding antara dua tokoh, sebagaimana dilakukan para akademisi. Ia hanya mengambil spirit transformatif dari Sunan Kalijaga yang telah berhasil melakukan transformasi dirinya dan masyarakat sekitar melalui dakwahnya.

Ahok, dalam derajat tertentu, telah berhasil melakukan transformasi tersebut selama menjadi pejabat publik, dan yang terhangat adalah pembenahan kawasan Kalijodo itu.

Pemimpin Transformatif

Pada tahun 2015 lalu, saya dan kolega saya, Gun Gun Heryanto, menulis sebuah buku berjudul 10 Tokoh Transformatif Indonesia (Erlangga, 2015). Di antara tokoh-tokoh tersebut antara lain, Joko Widodo (Jokowi), Ahok, Mahfud MD, Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung), Ignatius Jonan (waktu itu Dirut PT KAI), Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng), Anies Baswedan, Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya), Chairul Tanjung, dan Tri Mumpuni.

Salah satu pertimbangan mengapa mereka disebut sebagai pemimpin transformatif adalah karena keberhasilannya dalam melakukan upaya-upaya perubahan, setidaknya di lingkungan kerja mereka. Mereka bukan hanya dikenal sebagai orang dengan setumpuk gagasan atau man of idea, tetapi mampu menjadi pionir dalam pengejawantahan gagasan-gagasannya tersebut. Mereka layak disebut man of action.

Ahok jelas memenuhi kualifikasi pemimpin transformatif. Hal ini bisa dilacak sejak awal rekam jejaknya dalam dunia politik. Saat mencalonkan diri menjadi anggota DPRD di Kabupaten Belitung Timur, ia menolak melakukan politik uang. Ia lebih memilih kampanye dengan langsung melakukan pendekatan ke rakyat. Saat terpilih menjadi anggota DPRD, ia dikenal sebagai orang yang tegas menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme, salah satunya ia selalu menolak Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif.

Salah satu transformasi yang berhasil dilakukannya selama menjadi anggota DPRD, selain penolakan dan penentangannya terhadap korupsi, Ahok berani membuka komunikasi langsung dengan rakyat dengan cara memberikan nomor telepon genggamnya, sesuatu yang jarang sekali dilakukan oleh sejawatnya para anggota legislatif.

Cara itulah yang kemudian membawanya menjadi Bupati Belitung Timur periode 2005-2010. Mungkin cara ini juga yang membuatnya kemudian berduet dengan Jokowi pada Pemilihan Gubernur Jakarta 2012. Jokowi yang terkenal dengan blusukannya itu tampaknya sejalan dengan gaya kepemimpinan Ahok.

Ketegasannya terhadap korupsi tetap terlihat ketika ia naik ke pusat dengan menjadi anggota DPP RI Komisi II. Ia menolak tegas pengadaan e-KTP yang menganggarkan dana yang luar biasa besar. Kesaksian Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, yang kini mendekam di balik penjara karena kasus korupsi, menyatakan bahwa hanya Ahok yang menolak dana bancakan e-KTP. Hal ini menjadi bukti sahih betapa Ahok sangat tegas melawan korupsi.

Dengan sederet prestasinya itu, tidak heran kalau setelah menjadi Gubernur DKI Jakarta sejak 2014, setelah ditinggal Jokowi yang menjadi Presiden RI, Ahok banyak melakukan transformasi yang nyata, baik pada tataran birokrasi maupun hal lainnya. Penataan kawasan Kalijodo hanyalah sebagian kecil dari berbagai transformasi yang dilakukan Ahok untuk perbaikan Jakarta.

Apakah kemudian Ahok dianggap sempurna sebagai pemimpin dan berhasil secara keseluruhan? Tentu saja tidak. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Ahok tentu memiliki pula kekurangan sebagai seorang pemimpin. Kekurangan yang paling sering disorot publik adalah soal gaya komunikasinya yang cenderung kasar.

Selain itu, ada pula yang belum berhasil ia lakukan selama menjadi Gubernur Jakarta. Orang boleh tidak suka dan kemudian tidak memilih Ahok karena ini. Tetapi, bagi saya, kekurangannya itu tidak dapat menegasikan bahwa Ahok adalah pemimpin yang transformatif.

Komentar anda