2017 dan Ujian Koalisi Jokowi

871
Presiden Joko Widodo (kanan) dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri) menyapa wartawan ketika berjalan menuju ke pesawat kepresidenan di Bandara Internasional Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (28/7). Kepala Negara beserta delegasi bertolak ke Singapura untuk melakukan kunjungan kenegaraan selama dua hari dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral kedua negara khususnya di bidang ekonomi. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/Rei/kye/15.
Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Bandara Internasional Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (28/7). ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/Rei/kye/15.

Konsolidasi politik yang dilakukan hampir di sepanjang tahun 2015, sedikit demi sedikit baru dirasakan hasilnya oleh pemerintahan Joko Widodo pada tahun 2016. Kekuatan politik koalisi yang di awal masa pemerintahan baru baranggotakan empat partai (PDI-P, Hanura, Nasdem, dan PKB) setengah (PPP) partai, di pertengahan tahun 2016 bulat terlembagakan menjadi tujuh partai.

Dengan kekuatan politik lebih kurang menguasai dua pertiga kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kontrol atas arah proses legislasi di DPR akan menjadi lebih mudah. Disahkannya Undang-Undang Pengampunan Pajak pada 28 Juni 2016 merupakan salah satu gambaran bahwa konsolidasi politik Joko Widodo telah mencicipi buah manisnya di tahun 2016.

Meskipun demikian, pelembagaan koalisi baru benar-benar hadir sebulan setelah itu.
Tepatnya setelah Joko Widodo merombak untuk kedua kalinya komposisi dalam kabinet kerja. Kehadiran Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar di barisan koalisi kemudian diganjar dengan kursi menteri di kabinet kerja. Praktik yang seakan telah menjadi tradisi politik, koalisi partai politik pendukung pemerintahan harus terlembagakan melalui sikap akomodatif presiden terhadap kader-kader partai politik di barisan koalisi untuk mengisi beberapa posisi jabatan menteri.

Sentimen positif pun ditunjukkan pada tahun kedua pemerintahan Joko Widodo. Setidaknya hal tersebut dapat dilihat dengan meningkatnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo. Berdasarkan data yang dirilis oleh berbagai lembaga survei menunjukkan tingkat kepuasan publik berada pada angka di atas 65 persen pada Agustus 2016. Meningkat dibandingkan pada tahun 2015 yang hanya mencapai angka 50,6 persen.

Kegaduhan-kegaduhan politik di satu setengah tahun pertama pemerintahan Joko Widodo, seperti konflik antar menteri, pengisian jabatan pimpinan lembaga negara yang melibatkan presiden, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diselesaikan dengan cukup baik. Selain itu, arah kinerja masing-masing kementerian juga menunjukkan perbaikan.

Meskipun beberapa kementerian masih mendapatkan rapor dengan nilai di bawah harapan, jika hendak disimpulkan secara garis besar tahun 2016 adalah fase di mana pemerintahan Joko Widodo menunjukkan grafik perbaikan yang meningkat secara politik maupun kinerja.

Menatap Tahun 2017
Kendati pelembagaan koalisi telah dilakukan dengan mengakomodasi kader partai politik pendukung pemerintahan di kursi kabinet, dari pengalaman pemerintahan sistem presidensial di banyak negara seperti di Indonesia, koalisi pemerintah Joko Widodo hanya akan menunggu waktu kapan ujian terhadap koalisi itu benar-benar hadir.

Fase manisnya koalisi pemerintahan Joko Widodo pada tahun 2016, pada tahun 2017 akan benar-benar mendapatkan ujian serius setidaknya melalui dua peristiwa penting. Pertama, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta dan kedua pada proses legislasi di DPR terhadap paket legislasi di bidang politik.

Pilkada DKI Jakarta memang telah mengubah gejolaknya dari perpolitikan daerah menjadi perpolitikan nasional. Hal tersebut memang dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun, terlepas dari berbagai macam faktor tersebut, Pilkada DKI Jakarta akan menjadi salah satu faktor yang akan menguji koalisi partai politik pendukung pemerintah Joko Widodo di tahun 2017.

Tujuh partai politik pendukung pemerintahan terbelah menjadi dua kubu politik yang menjadi pengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada DKI Jakarta. PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura mengusung Basuki-Djarot, sementara PKB, PAN, dan PPP mengusung Agus-Silvi bersama Partai Demokrat. Pasangan calon lainnya yakni, Anis-Sandi yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKS memang sejak awal pemerintahan Joko Widodo telah menjadi kubu oposisi.

Setidaknya ada tiga kemungkinan skenario setelah Pilkada DKI Jakarta. Kemenangan Basuki-Djarot di Pilkada DKI Jakarta dapat diprediksi ke depan tidak akan begitu menyulitkan Joko Widodo untuk mempertahan stabilitas koalisi.

Sementara itu, jika kemenangan diraih oleh Agus-Silvi, keutuhan koalisi akan benar-benar diuji. Sebab, Partai Demokrat bersama ketua umumnya (Susilo Bambang Yudhoyono) yang memimpin kekuatan politik Agus-Silvi secara otomatis akan mengalami penaikan posisi tawar terhadap pemerintahan Joko Widodo.

Seperti dimaklumi, Joko Widodo bersama PDI-P dengan ketua umumnya, Megawati, seakan telah menjadi seteru abadi Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono. Apalagi PKB, PAN, dan PPP yang kini menjadi bagian dari kubu Agus-Silvi dan Partai Demokrat di Pilkada DKI juga merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono di sepuluh tahun pemerintahannya.

Bahkan gejolak-gejolak politik dalam Pilkada DKI Jakarta setelah ditetapkannya tiga pasangan calon seperti saat ini membuat banyak pihak menyarankan kepada Joko Widodo untuk melakukan evaluasi terhadap partai koalisi. Tak hanya itu, isu reshuffle pun kemudian berhembus untuk mendepak beberapa menteri dari partai koalisi.

Adapun jika kemenangan diraih oleh Anis-Sandi, maka kemungkinan akan kembali mempertegas posisi kubu pendukung pemerintah dan kubu oposisi. Bahkan bukan tidak mungkin menguatkan kembali kekuatan politik oposisi kini menciut setelah menyeberangnya PAN dan Partai Golkar.

Selain Pilkada DKI Jakarta, paket legislasi di bidang politik akan menjadi batu ujian bagi koalisi pemerintahan Joko Widodo di tahun 2017. Paket legislasi tersebut adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum, rencana revisi Undang-Undang MD3, dan rencana revisi Undang-Undang Partai Politik. Paket legislasi di bidang politik tersebut direncanakan akan dibahas secara beriringan pada tahun 2017 ini.

Banyaknya persinggungan dan kepentingan politik dalam paket legislasi di bidang politik tersebut, bukan tidak mungkin perpecahan koalisi pemerintahan Joko Widodo akan terjadi di tahun ini. Karena semua partai politik akan saling mengutamakan kepentingannya pada ketiga rancangan undang-undang tersebut dalam rangka mempersiapkan diri mengahadapi Pemilu 2019. Pilkada DKI Jakarta dapat diprediksi akan menjadi cerita pembuka fase ujian terhadap tingkat kesolidan koalisi.

Dengan demikian, di samping akan menjadi tahun ujian bagi keutuhan koalisi pemerintahan Joko Widodo, tahun 2017 juga akan tahun pembuktian bagaimana kemampuan Joko Widodo menjaga stabilitas politik tanpa mengabaikan performa positif pemerintahannya. Apakah Pesiden Joko Widodo akan lebih bertindak transaksional atau akan berjalan dalam alur politiknya sendiri yaitu, “kerja-kerja-kerja”.

Komentar anda